Ribuan Kasus Anak, 80 Persen Kekerasan Seksual

Ribuan Kasus Anak, 80 Persen Kekerasan Seksual

  Sabtu, 9 April 2016 09:54
ANAK: Deklarasi Anti Kekerasan Anak digelar di Sanggau, Jumat pagi kemarin. SUGENG/PONTIANAK POST

Berita Terkait

SANGGAU-Di Indonesia, jumlah kasus kekerasan terhadap anak masih tergolong tinggi. Data tahun 2013, dari seribu lebih kasus anak, delapan puluh persennya adalah kekerasan seksual pada anak. Jumlah ini sangat mengkhawatirkan. Kabupaten Sanggau yang sedang menuju proses menjadi Kota Layak Anak (KLA) harus bekerja ekstra keras jika ingin mewujudkan cita-cita tersebut.

Asisten Deputi Perlindungan Anak Dari Kekerasan dan Eksploitasi, Rini Handayani membenarkan data tersebut. Jumlah itu belum disesuaikan dengan data terakhir. Kemungkinan angkanya dapat bertambah jika melihat sejumlah kejadian dalam beberapa tahun terakhir.

“Ini data tahun 2013. Kalau kita mau jujur, maka jumlahnya pasti bertambah. Terutama dalam kasus kekerasan seksual kepada anak. Makanya Kabupaten Sanggau harus memperhatikan data global ini untuk menjadi Kota Layak Anak,” ungkapnya saat menghadiri deklarasi anti kekerasan anak di Kabupaten Sanggau, Jumat (8/4).

Dalam konteks Kabupaten Sanggau, membangun masyarakat memang harus dilakukan dari sumber daya manusia terutama anak-anak. Karena anak ini yang akan membangun Sanggau kedepan. Untuk itu, pemerintah harus memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang dimuat dalam konvensi anak.

Menurut dia, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sifatnya menguatkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, pemerintah juga sudah berkomitmen melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana anak dan perempuan menjadi urusan wajib non pelayanan jasa. “Sudah jadi urusan wajib yang tidak bisa diabaikan. Karenanya SKPD yang terkait dapat berkontribusi dalam pembangunan sumber daya anak. Semua anak di Sanggau harus dilindungi,” terangnya.

Terkait dengan KLA, dia menjelaskan bahwa pada intinya KLA mengehndaki anak-anak, khususnya di Sanggau merasa nyaman berada dilingkungan tempat tinggalnya tanpa adanya ancaman yang dapat merenggut kebebasannya. “Sanggau sudah punya perda tentang anak. Hal yang tidak kalah penting adalah memperhatikan sisi pendidikan anak. Jangan ada lagi anak-anak yang putus sekolah,” tegas dia.

Bupati Sanggau, Paolus Hadi melalui Staf Ahli Bidang SDM, Zawawi menyampaikan bahwa komitmen pemerintah terhadap perlindungan kepada anak-anak di Sanggau tidak boleh diragukan. Sejak tahun 2012 lalu, pemerintah telah menggalakkan berbagai program demi mewujudkan KLA.

Penanganan korban kekerasan anak juga terus dilakukan oleh instansi terkait dengan disiapkan anggarannya. Memang, persoalan anak ini tidak dapat hanya menjadi perhatian pemerintah. Tetapi semua pihak juga harus ikut bersama-sama menjadi bagian penting dalam melindungi anak-anak di Kabupaten Sanggau. (sgg)

Berita Terkait