Ria Norsan Paling Tajir, Harta Boyman Paling Sedikit

Ria Norsan Paling Tajir, Harta Boyman Paling Sedikit

  Sabtu, 20 January 2018 13:54

Berita Terkait

JAKARTA - Sejumlah pasangan calon akan bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2018-2023. Mereka adalah pasangan Sutarmidji-Ria Norsan, Milton Crosby-Boyman Harun, Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot serta Kartius-Pensong. 

Dari nama calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub), itu Boyman Harun tercatat sebagai calon yang punya harta kekayaan paling kecil dibanding lainnya. Sedangkan Ria Norsan, tercatat sebagai cawagub paling kaya di antara semua nama yang akan bertarung dalam perhelatan pesta demokrasi lima tahunan di Kalbar tersebut. 

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diakses, Jumat (19/1), para kandidat tersebut sudah melaporkan hartanya masing-masing.

Dalam laman resmi tersebut, Boyman Harun telah melaporkan LHKPN pada 9 Januari 2018. Dalam data LHKPN yang sudah terverifikasi tercantum harta cawagub Boyman hanya Rp2.425.364.268. 

Sedangkan Milton, cagub yang berpasangan dengan Boyman memiliki harta Rp12.106.254.720. Milton melaporkan hartanya pada 9 Januari 2018. Laporan itu sudah terverifikasi. 

Cagub lainnya, Karolin sudah melaporkan hartanya pada 16 Januari 2018. Harta Karolin yang terverifikasi sebesar Rp 4.700.140.067. Sedangkan cawagubnya, Suryadman Gidot yang melaporkan kekayaan pada 9 Januari 2018 memiliki harta Rp 4.938.524.906. 

Sutarmidji juga sudah melaporkan kekayaan ke KPK pada 7 Desember 2017. Dalam laporan yang terverifikasi, wali kota Pontianak dua periode ini memiliki kekayaan sebesar Rp5.284.013.890. 

Cawagubnya, Ria Norsan yang melaporkan kekayaan pada 8 Januari 2018 tercatat memiliki harta Rp 29.972.630.668. Norsan merupakan pemilik kekayaan terbanyak dibanding calon lainnya.

Sedangkan cagub Kartius sudah melaporkan kekayaan pada 16 Januari 2018. 
Namun, laporan Kartius masih dalam proses verifikasi lembaga antikorupsi. Pendamping Kartius di Pilgub Kalbar, Pensong sudah melapor kekayaan pada 9 Januari 2018. Berdasarkan data LHKPN yang terverifikasi, Pensong punya kekayaan Rp 18.426.741.069.

Selain cagub dan cawagub, dalam laman tersebut juga terpampang daftar harta kekayaan calon wali kota dan bupati serta para wakilnya di Kalbar. Sejauh ini sudah ada sejumlah pasangan calon yang mendaftar di Pilwako Pontianak. Mereka adalah Satarudin-Alpian Aminardi, Edi Rusdi Kamtono-Bahasan, Harry Ardianto-Yandi, Syarief Usmulyani-Deni Hermawan.

Satarudin yang melaporkan LHKPN 9 Januari 2018 memiliki kekayaan Rp 1.546.118.253. Sedangkan Alpian yang melapor LHKPN 5 Januari 2018 memiliki harta Rp 3.593.578.476.
Edi Rusdi Kamtono yang mendaftar LHKPN 5 Januari 2018 memiliki kekayaan Rp 6.844.002.857.

Sementara Bahasan, yang mendaftar LHKPN 8 Januari 2018 pundi-pundinya senilai Rp 8.552.964.112. Berikutnya Harry Ardyanto yang melaporkan LHKPN 9 Januari 2018 memiliki kekayaan Rp 1.001.204.212.

Sedangkan Syarif Usmulyani yang mendaftarkan LHKPN 17 Januari 2018 memiliki kekayaan Rp 4.934.655.978. Terakhir Deni Hermawan yang melaporkan LHKPN 9 Januari 2018 punya harta Rp 1.535.441.669.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dari yang sudah diinput di website resmi KPK, sudah ada sekitar 1095 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang melaporkan harta kekayaannya. Sebagian laporan masih akan diproses oleh KPK.

"Setelah ini kami akan lihat kembali pelaporan yang masih proses teknis atau administratif sehingga hasil akhirnya dapat kami kumpulkan," kata Febri di kantor KPK, Jumat (19/1). Dia mengatakan berdasarkan undang-undang setiap calon memang harus melaporkan kekayaannya kepada KPK. Pelaporan harta kekayaan memang sudah menjadi syarat bagi calon kepala daerah. Jika tidak melapor, kata Febri, konsekuensinya ada di dalam aturan Pilkada. "Nah itu domain KPU untuk melihat syarat tersebut," ungkapnya.

Kemarin, Jumat 19 Januari 2018 adalah hari terakhir pelaporan harta kekayaan ke KPK. KPK mengimbau masyarakat memilih calon pemimpin yang memiliki konsep kuat dalam menyejahterakan masyarakat serta memiliki komitmen kuat dalam memberantas korupsi. Hal ini penting agar tidak ada lagi kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

"Agar ke depan kepala daerah terpilih tidak justru mengkhianati amanat dari pemilihnya dan kemudian diproses dalam kasus korupsi. KPK sendiri telah memproses sekitar 78 kepala daerah dalam 93 perkara korupsi dan pencucian uang. Hal inilah yang diharap menjadi pelajaran bersama," ucap Febri.

Syarat melaporkan LHKPN bagi para calon kepala daerah tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 4 ayat 1 poin K. Dalam peraturan tersebut, disyaratkan calon kepala daerah harus menyerahkan daftar kekayaan pribadi.

Selain itu, para penyelenggara negara juga diwajibkan melaporkan kekayaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kemudian, hal itu diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.(ody)

 

Pundi-Pundi Bacalon Gubernur dan Wagub Kalbar

 

Bakal Calon               Harta Kekayaan

Ria Norsan                  Rp 29.972.630.668 

Pensong                       Rp 18.426.741.069.

Milton Crosby             Rp12.106.254.720

Sutarmidji                   Rp5.284.013.890. 

Suryadman Gidot       Rp 4.938.524.906. 

Karolin                        Rp 4.700.140.067

Boyman Harun            Rp2.425.364.268 

Kartius                                    *

 

Keterangan:

*LHKPN masih diproses KPK

Sumber: Data LHKPN KPK, 2018

 

Berita Terkait