Revolusi Agraria

Revolusi Agraria

  Minggu, 27 March 2016 10:33   1

Oleh: Amos Simanungkalit

PEMERINTAH Joko Widodo berencana mendistribusikan sedikitnya 9 juta hektar lahan kepada sejumlah pihak. Kalau dibandingkan maka seperti dua kali luas Provinsi Sumatera Barat atau 14 kali luas Provinsi DKI Jakarta. Luasan yang mencenangkan memang jika rencana tersebut akan dilaksanakan. Lahan tersebut akan diambil dari lahan yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dibantu perijinannya oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Itu artinya jumlah lahan di Idonesia akan berkurang dari 82 juta hektar menurut data dari Forest Watch Indonesia (FWI) dalam buku "Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013". Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan pembagian lahan tersebut dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal.
Sekilas kebijakan pemerintah yang diungkapkan oleh para pembantu presiden tersebut menyiratkan keberpihakan pada rakyat miskin, khususnya kaum buruh tani serta petani gurem yang hingga kini masih bergelut dalam kubangan kemiskinan akibat ketiadaan akses pada sarana produksi pertanian, yang salah satunya adalah lahan. Niatan reforma agraria memang bukan kali pertama disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, presiden sebelumnya juga sudah memulai kendati masih sebatas wacana. 

Perangkat Reforma Agraria

Krishna Ghimire dalam bukunya yang berjudul Land Reform & Peasant Livelihoods: The Social Dynamics of Rural Poverty & Agrarian Reform In Developing Countries (2001), mendefinisikan reforma agraria atau land reform sebagai perubahan besar dalam struktur agraria, yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan, serta kepastian penguasaan bagi mereka yang menggarap lahan. Termasuk juga akses pada input pertanian, pasar serta jasa-jasa dan kebutuhan pendampingan lainnya. Peningkatan kesejahteraan ini memang tidak melulu bicara soal kepemilikan lahan, tetapi juga nilai tambah untuk mengangkat kesejahteraan petani. Dalam artinya ada satu rantai yang tidak boleh terputus untuk melakukan reformasi agraria.

Sehingga untuk memulai sebuah reformasi agraria memang memang tidak cukup hanya dimiliki niatan baik dan benar saja. Namun harus memiliki sejumlah perangkat yang tepat seperti data akurat, perangkat undang-udang yang jelas, penguatan masyarakat sipil, serta komitmen politik. Data yang akurat memang memerlukan data dan studi lebih lanjut menganai peredaran lahan dan para petani yang diharapkan menjadi penerima lahan. Pasalnya data yang sembrono dapat menyebabkan distribusi lahan menjadi tidak tepat dan justru menambah ladang korupsi. Apalagi kondisi lapangan yang cukup kompleks. Model pendistribusian dengan menggabungkannya dengan transmigrasi dirasa sudah tidak tepat, banyak konflik di lapangan akibat transmigrasi.
Lalu perangkat hukum yang perlu diperhatikan adalah pemberlakuan UU Pembaruan Agraria tahun 1960 secara menyeluruh. Pasalnya selama 50 tahun sejak UUPA 1960 diundangkan hampir tidak ada lagi produk hukum yang berarti untuk mempertegas realisasi cita-cita dan tujuan UUPA 1960, yang terjadi sebaliknya subtansi UUPA 1960 secara bertahap dipangkas dan dimarginalisasi oleh berbagai undang-undang sektoral, seperti UU PMA, UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Perkebunan, dan UU lainnya yang bersentuhan secara langsung dan tidak langsung dengan agraria. 
Berikutnya setelah UU tentu saja penguatan masyarakat sipil. Penguatan masyarakt sipil yang dimaksud adalah dengan memberikan ruang partisipatif organisasi rakyat yang seluasnya-luasnya sehingga fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan reforma agraria dapat berlangsung sesuai kehendak rakyat. Pasalnya jika kekuasaan (kratos) seakan tanpa aspirasi dari rakyat (demos). Maka yang terjadi adalah ada presiden namun tiada kepemimpinan negara, ada Gubernur namun tiada kepemimpinan daerah atau dalam konteks organisasi sosial, ada ketua namun tanpa kepemimpinan organisasi.
Terakhir dan yang paling penting adalah komitmen politik. Kesuksesan pelaksanaan reforma agraria di negara-negara berhaluan sosialis, sosialis-demokratik atau populis tidak bisa ditiru ulang di negara-negara yang menganut liberal-demokratik. Filipina dan Indonesia adalah tipe negara yang mencoba menjalani reforma agraria dalam kerangka neoliberalisme. Di satu sisi rakyat diberi program redistribusi terbatas namun di sisi lain sistem ekonomi secara makro dibuka untuk pasar bebas dan investasi asing tanpa batas baik di sektor agraria maupun industri turunannya. 

Dari segi waktu pelaksanaan, rezim liberal demokratik cenderung menjalankan program reforma agraria secara bertahap dan jangka waktu yang lama atau cenderung mengulur waktu. Padahal ciri utama pelaksanaan reforma agraria yang benar dan perlu digaris bawahi adalah waktunya yang singkat dan cepat serta berdampak luas. Karena itu faktor kesuksesan reforma agraria adalah menjadi bagian tak terpisahkan dari kepemimpinan politik yang kuat dan memiliki komitmen serta keberanian menghadapi rintangan struktural.
 

Revolusi Agraria

Seluruh perangkat yang kita bicarakan sebelumnya semata-mata untuk mencapai "Revolusi Agraria" yang merupakan suatu pondasi yang sangat penting dibangun dalam menunjang berlangsungnya revolusi industri ketika itu. Hal ini sudah dijalankan oleh Inggris sejak abad ke-16. Sebab pada saat itu telah dilakukan perubahan yang cepat dalam sistem penataan tanah pertanian. Dikembangkan sistem pemagaran tanah (enclosured), yaitu berupa penertiban kepemilikan tanah-tanah pertanian di bawah penguasaan pemilik tanah yang berasal dari golongan aristokrasi (bangsawan). Hal ini kemudian diikuti dengan pengembangan metode baru dalam sistem pertanian yang mengarah pada intensifikasi. 

Kunci revolusi agraria adalah masa waktu yang cepat dalam melakukan reforma agraria. Revolusi agraria bukan berbicara tentang kebijakan namun bicara gerakan. Untuk itu, yang terpenting harus pengetatan di bawah. Jangan sampai, hanya pemberitaan "land reform" padahal buat menyelundupkan "land reform" kepada perkebunan-perkebunan besar. Jadi, seperti mengulang kata proklamator republik, Soekarno “Revolusi Indonesia tanpa Land Reform adalah omong kosong besar!”.

*Penulis; Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (BPP PISPI)