Revisi Perda Karhutla

Revisi Perda Karhutla

  Kamis, 25 February 2016 09:01
Gambar dari JawaPos

Berita Terkait

PONTIANAK - Sejumlah lembaga pemerhati lingkungan bersama pemerintah daerah bersinergi untuk membahas Perda No. 6 tahun 1998 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai tindaklanjut dari keseriusan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.

Turut hadir dalam diskusi Biro Hukum Kantor Gubernur, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalbar T.T.A Nyarong, Kepala BLHD Kalbar‎ Darmawan, Polda Kalbar dan beberapa lembaga lainnya, seperti Jari Indonesia Borneo Barat, WWF, Eyes On The Forest Kalimantan, dan IWGFF untuk mendorong upaya dan sinergisitas parapihak dalam penangulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.

Dalam diskusi bertema "Overview Perda No.6 tahun 1998 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat" membahas tentang relevansi Peraturan Daerah Proovinsi Kalimantan Barat Nomor. 6 tahun 1998 tersebut.

Ada beberapa poin penting di dalam Perda No.6 tahun 1998 tersebut yang sekiranya patut dipandang perlu dilakukan revisi. Diantaranya memuat ancaman hukum terkait aktivitas pembakaran hutan dan lahan dalam UU dan Perda sebagaimana termaktub didalamnya, mulai dari hukuman kurungan minimal enam bulan hingga maksimal 15 tahun dan denda Rp. 50.000, hingga Rp. 10.000.000.000. Kemudian, terhadap lahan yang dibakar akan dikenakan status quo sebagai bukti terjadi kejahatan dan dilarang dimanfaatkan oleh siapapun juga sampai keputusan hukum yang tetap.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat T.T.A Nyarong mengatakan dirinya sependapat jika dilakukan revisi. Menurut Nyarong, jika dilakukan revisi, maka harus ada dana untuk merevisi serta ditunjuk siapa leading sectoral yang melakukannya. Apakah pihak legeslatif atau eksekutif. "Ini harus jelas," katanya ditemui usai diskusi di Hotel Orchardz Jalan Perdana, Selasa (23/2).

Menurut Nyarong, Perda No.6 tahun 1998 itu dibuat sebagai landasan dan payung hukum sekaligus komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bencana asap yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan. "Perda ini sebagai komitmen Pemerintah daerah Kalimantan Barat untuk pencegah dan menanggulangi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Jangan dikira Pemda tidak berbuat apa-apa," kata dia.

Kendati perlu dilakukan revisi, pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan tidak akan berhenti dan terus berjalan. Menurut Nyarong, dirinya selaku Kepala BPBD Kalbar telah menyiapkan Surat Keputusan (SK) Gubernur‎ No 124 tahun 2016 tertanggal 19 Februari 2016 yang isinya memuat pencegahan dan penanggulangan bencana asap. "Ya harapan saya, revisi perda itu bisa dilakukan tahun ini. Apakah jika perda itu direvisi pencegahan dan penanggulangan bencana asap akan berhenti? Tidak. saya pun sudah menyiapkan SK Gubernur. Nomornya dan tanggalnya sudah ada," terang Nyarong.

Sependapat dengan Nyarong, Kepala BLHD Kalbar Darmawan mengatakan, Perda harus direvisi jika memang sudah tidak relevan. Menurutnya, sejauh ini Undang Undang tentang Lingkungan Hidup sudah dilakukan revisi sebanyak dua kali. "Perda ini kan mengacu pada peraturan lama. Jadi banyak yang sudah tidak relevan," katanya.

Menurutnya dalam Perda No. 6 tahun 1998 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan itu memuat diperbolehkannya masyarakat membakar lahan. Hal itu dipandang akan berpotensi terjadinya kebakaran lahan akibat pembakaran yang dilakukan masyarakat. "Mereka merasa tidak bersalah. Karena membakar lahan diperbolehkan," terangnya.

Namun, kata Darmawan, tidak sesimple itu. Seharusnya ada penjelasan, silahkan membakar lahan, asalkan harus memenuhi kriteria. Misalnya sebelum membakar lahan harus melapor dan menjaga agar api tidak menjalar kemana-mana. "Ini yang menjadi perdebatan para penyidik dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan," bebernya.

Kendati demikian, sebagian besar lahan yang terbakar merupakan lahan gambut. Yang mana perlakuannya berbeda dengan lahan lainnya. "Kalimantan Barat ini kan sebagian besar lahan gabut. Jadi bagaimanapun perlakuannya berbeda. Api tidak mudah pada walau sudah disiram air di permukaan," jelasnya.

Ada 12 provinsi di Indonesia yang mengalami kebakaran hutan dan lahan pada 2015. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi dengan luas lahan terbakar cukup signifikan yaitu seluas 900,20 ha, dan 90 persen diantaranya terjadi dilahan gambut.

Upaya pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah menjadi sorotan para ahli, pemerhati lingkungan, dan masyarakat.  Berulangnya kebakaran hutan dan lahan dalam 5 tahun terakhir menjadi bencana tahunan dipandang sebagai kelalaian pemerintah dalam menangani bencana asap. Meski tidak dapat pula dipandang bahwa pemerintah tidak berbuat apa-apa dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan. (arf)

 

Berita Terkait