Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Kejahatan

Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Kejahatan

  Senin, 20 November 2017 09:15   86

Oleh: Sri Rahayu,SH

RANA adalah seorang anak  berusia sekitar 15 tahun dan  saat itu duduk di bangku kelas 1 salah satu SMK Negeri. Orang tuanya telah  bercerai dan Rana memilih tinggal bersama ibunya. Tak berapa lama berselang,  ibu Rana menikah kembali  dengan seorang pria. Ia tinggal bersama  mereka dalam satu rumah. Hari demi hari mereka lewati bersama  sang ayah tiri yang menjadi tulang punggung bagi “keluarga baru tersebut”. Keadaan ini  membuat Rana dan ibunya bergantung secara finansial pada sang pria baru tersebut. Rana yang membutuhkan biaya sekolah untuk dirinya dan masa depannya sangat  terbantu dengan kehadiran ayah tirinya. 

Interaksi antara Rana yang gadis pemalu dengan ayah tiri  semakin intensif. Apalagi Rana yang telah kehilangan sosok ayah yang menyayangi, akhirnya tergantikan dengan sosok sang ayah tiri.  Sang ayah tiri  yang juga memberikan perhatian lebih pada Rana dan akhirnya tumbuh rasa simpati dihatinya. Suatu hari terjadilah hal yang seharusnya tidak boleh terjadi.  Saat sang ayah tiri akhirnya menyetubuhi Rana. Ia tidak mampu menolak karena terlanjur simpati pada sang ayah yang telah berjasa dalam hidupnya. Akhirnya malapetaka yang lebih besar menghampiri Rana. Ia  Hamil. Ibu kandungnya yang seharusnya menjadi tempat mengadu, berbalik menyalahkan dirinya. Merasa malu dengan kehamilannya dan putus asa dikucilkan dari lingkungan keluarga,  akhirnya Rana pergi dari rumah dan tinggal dirumah salah satu keluarganya. Ia tidak berani lagi pergi ke sekolah atau sekedar bertemu dengan temannya. Rana menjadi anak yang putus sekolah dan masa depannya menjadi suram. 

Ini  adalah sekelumit cerita dari  begitu banyaknya  kasus-kasus perkosaan yang dialami anak-anak di negeri ini. Dari perkosaan yang dilakukan oleh sang pacar, tetangga hingga  orang-orang  terdekat  anak, seperti contoh kasus di atas. Tidak sedikit pula dari korban kekerasan seksual ini akhirnya meninggal dunia karena dibunuh oleh para pelaku. Atau, akhirnya menjadi hamil dan hidup mereka menjadi  frustasi dan trauma akibat memiliki anak diluar nikah..  

Maraknya perkosaan yang terjadi dan menimpa anak membuat prihatin berbagai kalangan, mulai dari orang tua, guru-guru, akademisi hingga pemerintah yang kemudian  bersama DPR mengeluar UU No.35 tahun 2014  tentang perubahan atas Undang-Undang  Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Pada  saat itu telah ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini memperberat pidana terhadap pelaku pencabulan anak, dengan ancaman pidana 20 tahun penjara hingga hukuman mati.   Dengan berlakunya undang-undang ini dan para pelaku telah dihukum berat tidak serta merta kejahatan seksual anak menurun. Namun para korban anak setidaknya masih bisa berharap masa depan mereka akan lebih baik  seiring dengan dikeluarkannya PP  Nomor 43 Tahun 2017  tanggal 16 Oktober 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.  Restitusi ini diharapkankan menjadi pintu gerbang yang baru  bagi anak-anak korban kekerasan seksual untuk menata kembali hidup mereka serta mengejar cita-cita   setinggi-tingginya.

Berlakunya PP  Nomor 43 Tahun 2017  dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kejahatan terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup anak. Namun menimbulkan kerugian materil maupun imateriil bagi pihak keluarga. Oleh karena itu, sangatlah tepat, bila pengertian restitusi diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada  pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugianmateril dan atau imateril yang diderita korban atau ahli warisnya.

Ketentuan ini menjamin hak anak korban kejahatan untuk mendapatkan restitusi. Ditegaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Adapun Kualifikasi anak korban kejahatan yang mendapat restitusi terdiri atas Pertama anak yang berhadapan dengan hukum. Kedua anak yang dieklpoitasi secara ekonom dan/atau seksual. Ketiga anak yang menjadi korban pornografi. Keempat Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan. Kelima anak Korban kekerasan fisik dan/ atau.  Keenam  anak korban kejahatan seksual. Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, restitusi diberikan kepada anak korban. Restitusi yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan /atau psikologis.

Pengajuan restitusi dapat diajukan oleh pihak korban.  Dalam hal ini pihak korban terdiri dari orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana,  ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana, dan orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat Kuasa Khusus. Jika pihak yang mengajukan restitusi terlibat sebagai pelaku, maka pengajuan restitusi  dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Permohonan restitusi diajukan secara tertulis di atas materai ke Pengadilan. Permohonan tersebut dapat diajukan dalam tahap penyidikan, Penuntutan dan pasca Putusan Pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap. Khusus yang terakhir ini, permohonan dapat dilakukan oleh LPSK.

Pemberian Restitusi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: pertama panitera Pengadilan mengirimkan salinan penetapan yang berkekuatan hukum tetap yang memuat pemberian restitusi kepada Jaksa. Kedua dalam waktu tujuh hari sejak diterimanya putusan tersebut, Jaksa wajib menyampaikan kepada pelaku dan pihak korban. Ketiga pelaku wajib memberikan restitusi kepada pihak korban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan tersebut, dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan. Jika Pelakunya adalah anak, maka pemberian restitusi dilakukan oleh orang tuanya. Keempat, setelah pelaku memberikan restitusi kepada pihak korban, ia wajib melaporkan kepada Pengadilan dan Kejaksaan. Kelima, setelah itu Pengadilan mengumumkan pelaksanaan pemberian restitusi, baik melalui media elektronik maupun non elektronik.

  Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini setidaknya memberikan secercah harapan, dan  mengakomodir kerugian para korban khsusnya anak yang mengalami kerugian materil maupun immatril akibat kekerasan seksual yang dialaminya, dan diharapkan korban-korban kekerasan seksual masih dapat menatap masa depannya atau melanjutkan sekolahnya demi masa depannya.

Selain dari pada itu peran masyarakat dalam membantu para anak korban kekerasan seksual sangatlah dibutuhkan sebagai suplemen bagi anak untuk tidak terus terpuruk dari rasa frustasi, hingga anak-anak ini mampu kembali bangkit dan bersaing dalam mengejar-cita-citanya.  Namun yang lebih penting dari ini semua adalah peran orang tua serta lingkungan terdekat anak  untuk menjaga serta melindungi mereka dari pergaulan serta orang-orang  yang mungkin membahayakan mereka. **  

Penulis: Jaksa pada Kejaksaan Negeri Ketapang