Reshuffle Kabinet, Sembilan Nama Baru Masuk

Reshuffle Kabinet, Sembilan Nama Baru Masuk

  Kamis, 28 July 2016 09:30
PELANTIKAN: Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 13 orang hasil perombakan kabinet (reshuffle) jilid 2. Pelantikan dilaksanakan Rabu (22/7). RAKA DENNY/JAWAPOS

Berita Terkait

Karena Rini Menolak Dirotasi

JAKARTA – Setelah beberapa kali tertunda, Presiden Joko Widodo akhirnya merombak jajaran kabinetnya untuk kali kedua, Rabu (27/7). Dia mengeluarkan delapan menterinya dan merotasi empat menteri lainnya plus satu kepala lembaga. Kini, kinerja 12 menteri dan satu kepala lembaga itu harus dibuktikan kepada masyarakat. Apakah bakal efektif atau justru stagnan bahkan menurun.

Salah satu tokoh sentral dalam tarik ulur reshuffle adalah Menteri BUMN Rini Soemarno. Keengganannya digeser ke Kantor Staf Presiden (KSP), membuat skenario reshuffle berubah dalam beberapa hari terakhir.

Menurut informasi, awalnya Rini memang diplot sebagai kepala KSP menggantikan Teten Masduki. Lalu, Teten digeser menjadi menteri desa atau menteri agraria. Prosesnya pun sudah berjalan. Bahkan, sejak pekan lalu, Teten dikabarkan terus berdiskusi dengan internal KSP terkait program-program pengembangan desa dan pemanfaatan dana desa.

Namun, skenario itu batal terlaksana. Rini enggan digeser. Demikian pula Jokowi yang akhirnya enggan tunduk pada tekanan banyak parpol yang meminta Rini diganti.  Sehingga, efek domino rotasi menteri pun berubah. Rini tetap bertahan sebagai menteri BUMN, sehingga Teten juga tetap di posisi kepala KSP. Pos menteri desa yang jadi rebutan banyak parpol, akhirnya tetap diserahkan pada PKB.

Bertahannya Rini di pos menteri BUMN, kabarnya membuat PDIP geram. Sebab, selama ini petinggi-petinggi PDIP lah yang paling getol mendorong reshuffle Rini. Karena itu, PDIP lantas memainkan posisi tawarnya. Kader PDIP, Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, yang sebelumnya hendak di-reshuffle karena kinerjanya kurang optimal dan sempat dipanggil untuk evaluasi di Istana, akhirnya juga batal di-reshuffle.

Sejak pagi, Istana dilanda kesibukan. Dalam agenda resmi yang diumumkan kepada media, Presiden hanya punya dua acara. Yakni, menerima courtesy call Asosiasi Jepang-Indonesia (Japinda) pukul 09.00 dan sidang kabinet paripurna yang membahas dua topik. Arahan presiden dan pembahasan pagu anggaran RAPBN 2017. 

Sekitar pukul 10, halaman belakang Istana Merdeka mulai ditata. Panggung kecil berwarna merah dipasang di halaman belakang untuk tempat meletakkan kamera. Sementara, di beranda belakang Istana Merdeka ditata sejumlah kursi untuk tempat duduk menteri baru. Tidak lupa, podium untuk presiden. Hampir bersamaan, ruangan utama Istana Negara juga ditata.

Barulah menjelang pukul 11.00, wartawan diminta menuju halaman belakang Istana Merdeka. Pukul 11.14, Presiden Jokowi muncul bersama Wapres Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung. Saat itulah, baru diumumkan secara resmi bahwa Presiden mengganti sejumlah pembantunya.

Menurut Jokowi, saat ini tantangan kerja terus mengalami perubahan. Dibutuhkan kecepatan dalam bertindak dan memutuskan sesuatu. ’’Saya selalu ingin  berusaha maksimal agar kabinet kerja bisa bekerja lebih cepat dan efektif, dalam tim yang solid dan saling mendukung,’’ ucapnya. Itulah yang menjadi dasar dia untuk merombak jajarannya.

Dia lalu memanggil satu persatu menterinya. Dimulai dari Sri Mulyani yang diplot menjadi menkeu. Begitu nama Ani –Sapaan Sri Mulyani– disebut, wartawan langsung riuh dengan tepuk tangan. Bagaimana tidak, setelah enam tahun merantau di World Bank, dia kembali ke Indonesia. Seluruh menteri mengenakan hem putih dan bawahan berwarna hitam. 

Ada sembilan wajah baru yang dimasukkan Presiden. Lima di antaranya berasal dari Parpol. Yakni, Menopolhukam Wiranto (Partai Hanura); Menteri Desa Eko Putro Sandjojo (PKB); Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (Partai Nasdem); Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Partai Golkar); dan Menteri PAN-RB Asman Abnur (PAN).

Empat menteri baru lainnya, selain Ani adalah Menhub Budi Karya Sumadi, Mendikbud Muhadjir Effendi, dan Arcandra Tahar. Khusus Muhadjir, dia merupakan ketua PP Muhammadiyah periode saat ini. Dengan masuknya Muhadjir, tradisi memberikan posisi Menteri Pendidikan ke Ormas Muhammadiyah kembali dilakukan Presiden. Dua menteri sebelumnya merupakan representasi NU. 

Selebihnya, empat menteri merupakan wajah lama yang digeser posnya. Bambang Brodjonegoro yang semula Menkeu digeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan menggantikan Sofyan Djail. Sofyan dipindahkan ke pos Menteri Agraria dan Tata Ruang, mengisi posisi Ferry Mursyidan Baldan yang dikeluarkan dari kabinet. 

Thomas Lembong kini menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Franky Sibarani. Sedangkan, Luhut Binsar Pandjaitan kini menempati pos yang ditinggalkan Rizal Ramli, Menteri Koordinator Maritim. Rizal out dari kabinet.

Total ada delapan menteri yang keluar dari kabinet. Yakni, Yuddy Chrisnandi, Sudirman Said, Rizal Ramli, Saleh Husin, Ignasius Jonan, Anies Baswedan, Ferry Mursyidan Baldan, dan Marwan Jafar. Di antara mereka, hanya Anies, Sudirman, dan Jonan yang murni dari kalangan Profesional. Selebihnya dari parpol. 

Dengan demikian, komposisi Kabinet Kerja kali ini juga lebih banyak berisi kalangan non partai. Ada 20 menteri atau 57 persen berlatar belakang non parpol. Selebihnya, 15 menteri dibagi-bagikan kepada PDIP (5), PKB (3), Nasdem (2), Golkar (2), Hanura (1), PPP (1), dan PAN (1). 

Selain itu, kekuatan pemerintah kini makin besar terhadap oposisi. Bila menggunakan tolok ukur dukungan di parlemen, kekuatan pemerintah kini menjadi 68,8 persen atau lebih dari dua pertiga. Terutama dengan masuknya Golkar dan PAN ke dalam struktur pemerintahan. 

Para menteri tersebut dilantik pukul 13.30 di Istana Negara. Pelantikan berlangsung singkat, hanya pengambilan sumpah jabatan. Presiden juga tidak memberikan pengarahan saat melantik. Barulah pada saat sidang kabinet paripurna pukul 15.00, para menteri baru itu ’diospek’. 

’’Mungkin untuk yang baru, perlu saya sampaikan tidak ada visi misi menteri. Yang ada, visi misi presiden dan wapres,’’ ujar Jokowi mengawali arahannya. Semua kementerian harus segaris dengan visi dan misi yang telah ditetapkan presiden dan wapres.

Jokowi meminta para menterinya bekerja lebih cepat dan efektif. Dia mengingatkan, pekerjaan yang diemban para menteri merupakan kerja tim, sehingga antar kementerian harus saling mendukung. ’’Tidak ada lagi yang saling menyalahkan,’’ tegas mantan wali kota Solo itu. pernyataan tersebut seolah menyindir Sudirman Said dan Rizal Ramli yang acapkali berseberangan.

Presiden juga mengingatkan menteri, kebijakan yang berdampak luas harus dibicarakan di forum rapat terbatas atau paripurna, setelah sebelumnya diiskusikan di tingkat menko. 

’’Jangan sampai ada hal yang berkaitan dnegan rakyat, langsung dikeluarkan peraturan menteri atau surat edaran,’’ lanjutnya. meski tidak menjelaskan lebih detail, kondisi semacam itu pernah terjadi pada era Yuddy Chrisnandi.

Sri Mulyani saat dikonfirmasi perihal penunjukannya mengakui, sebelum diminta menjadi menteri dia sempat bertemu dengan Presiden. Namun, dia enggan menjelaskan proses bagaimana dia akhirnya bersedia menjadi menteri keuangan. Ani hanya menjelaskan bahwa Jokowi sudah berkomunikasi dengan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim untuk menarik kembali dia ke Indonesia. 

Dia menuturkan, pada Selasa (26/7) malam waktu setempat Kim mengumumkan penguduran diri Ani dari jabatan Managing Director. ’’Tentu ada banyak reaksi, karena saya sedang berada di tengah-tengah banyak sekali kegiatan Bank Dunia,’’ tuturnya. Menurut Ani, banyak yang kaget katrena sebelumnya dia memang tidak memberi sinyal bakal kembali ke Indonesia.

Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo dalam melakukan reshuffle sudah tepat. "Bagus. Presiden sudah memutuskan nama-nama menteri," terang dia saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam kemarin (27/7). Menurut dia, penunjukkan dirinya sebagai Menko Kemaritiman dan Sumber Daya merupakan tugas baru. 

Pejabat asal Toba Samosir itu menyatakan, dirinya belum tahu apa saja tugasnya yang akan dia laksanakan. Ia akan menemui Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman lama. Dia akan berkoordinasi dan meminta penjelasan terkait tugas kementerian tersebut. Setelah bertemu dengan Rizal, dia baru akan tahu apa saja tugas yang harus dia laksanakan.

Terkait dengan ditunjuknya Wiranto sebagai penggantinya, Luhut mengatakan, dia akan bertemu dengan Wiranto dan menjelaskan tugas dan program Menko Polhukam. Baik program yang sudah dilaksanakan maupun program yang sedang dilaksanakan. "Nanti saya akan brif (briefing)," papar dia.

Banyak program yang harus dilaksanakan Wiranto. Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu mengatakan, Wiranto tinggal melaksanakan program yang sudah disusun. "Tinggal meneruskan saja," ujarnya. Tentu, Wiranto mempunyai style sendiri dalam memimpin Kemenko Polhukam.

Apakah program priotitas yang harus dilaksanakan Wiranto? Luhut enggan menjelaskan. "Kalian sudah tahu lah. Apa saja program yang ada," terangnya. Selama ini, ada beberapa program yang dilaksanakan Kemenko Polhukam. Diantaranya, simposium tragedi 65, pembebasan sandera Abu Sayyaf, penyelesaian kasus HAM dan pembangunan Papua, dan pembentukan badan cyber nasional.

Wiranto mengatakan, dia sudah bertemu dengan Luhut dan mendapatkan briefing terkait dengan program yang sedang dan akan dilaksanakan. Sebelum serah terima jabatan (sertijab), dia harus mengetahui tugas dan program apa yang akan dilaksanakan. "Saya harus tahu dulu," terang dia.

Menurutnya, ia akan melaksanakan  program yang sudah ditetapkan Kemenko Polhukam. Banyak yang sudah dilaksanakan selama masa kepemimpinan Luhut. "Jadi, saya hanya akan melanjutkan program yang sudah dilaksanakan," jelas dia. 

Terkait dengan penolakan dari berbagai elemen masyarakat terhadap dirinya sebagai Menko Polhukam, menurut dia, itu hal yang biasa. Setiap kali dia naik, selalu ada saja yang melakukan penolakan. Jadi, ia menganggap penolakan itu hal yang biasa.

Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan visi misi adalah milik Presiden Joko Widodo. ’’Saya itu pembantu persiden. Tugasnya adalah menjalankan program-program pemerintah,’’ katanya usai serah terima jabatan dengan Anies Baswedan di gedung Kemendikbud, Senayan, kemarin petang.

Guru besar sosiologi Unviersitas Negeri Malang (UM) itu menuturkan baru mendapatkan kabar penunjukan sebagai Menteri Kabinet Kerja Selasa malam lalu (26/7). Namun Muhadjir enggan menjelaskan detail kronologi sampai bisa diangkat menjadi RI-27.

Muhadjir membeber ada dua tugas utama yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepadanya. Yakni mempertajam pendidikan vokasi dan pelaksanaan kartu Indonesia pintar. ’’Mas Anies sudah membuat pondasinya, saya nanti melanjutkan,’’ jelasnya.

Instruksi terkait vokasi dan kartu Indonesia pintar itu tidak lepas dari tujuan utama kocok ulang menteri-menteri Kabinet Kerja. Diantaranya adalah keterkaitan dengan memperpendek kesenjangan dan tenaga kerja. Menurut Muhadjir program Indonesia pintar itu terkait dengan kesenjangan akses belajar. Sementara pendiikan vokasi terkait dengan penyediaan tenaga kerja terampil.

Sementara itu saat disinggung soal kurikulum dan guru, Muhadjir menuturkan tidak ada masalah berarti. Dia menjelaskan akan melanjutkan program kurikulum yang saat ini sudah berjalan. Sedangkan untuk urusan guru, Muhadjir mengatakan merupakan masalah laten di dunia pendiikan. ’’Urusan guru itu masalah klasik. Terkait guru tidak tetap, kompetensi, dan kesejahteraan,’’ tuturnya.

Muhadjir menuturkan sudah mengenal Anies Baswedan. Bahkan dia merasa sama-sama menjadi aktivis seperti Anies. Hanya saja beda angkatan. Dia memperkirakan kelompok aktivis yang sepuluh tahun lebih senior dibandingkan Anies. Muhadjir juga mengatakan sangat mengagumi sosok kakek Anies Baswedan; Abdurrahman Baswedan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur punya fokus utama untuk merealisasikan program e-budgeting di seluruh pemerintahan daerah dalam waktu dekat. Dia menyebut kalau program e-budgeting itu akan membuat pemerintah lebih efektif dan efisien. E-budgeting dipergunakan untuk mengatur mekanisme pengelolaan anggaran daerah dengan sistem elektronik. ”Pak presiden pesan khusus ke saya soal penerapan e-budgeting,” ujar politisi Partai Amanat Nasional itu usai serah terima jabatan di Kemenpan RB, petang kemarin (27/7).

Untuk merealisasikan masalah tersebut, usai rapat kabinet paripurna dia pun sudah berbicara langsung dengan tiga menteri. Yakni, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Program tersebut akan diberlakukan pula di kementerian dan lembaga. Bahkan, bakal ada integrasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. ”Semoga bisa tuntas dalam tiga tahun ini. Bisa mengurangi kebocoran anggaran,” kata Asman merujuk pada sisa kabinet kerja yang tinggal 3 tahun lagi.

Selain soal e-budgeting yang akan jadi perhatian adalah pelayanan perizinan yang bertele-tele bakal lebih dipercepat lagi. Citra birokrat yang cenderung lambat juga kalah dengan pegawai swasta akan diubah. ”Satu persatu diselesaikan dulu,” kata Asman.

Menteri Desa PDTT yang baru Eko Putro Sandjojo pun mengaku sudah menyoroti isu apa saja yang harus ditanggulangi dalam jabatan barunya. Sesuai arahan presiden, dia mengaku ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi desa agar bisa keluar dari status menengah ke bawah. Karena itu, program kerja Kementerian Desa PDTT kedepan bakal beorientasi untuk menyerap tenaga kerja.

’’Saya ingin push lagi soal BUMDes. Karena ini adalah kendaraan desa untuk bisa menyalurkan KUR atau apa yang dibutuhkan desa tersebut,’’ ujar menteri yang mengaku baru diberitahu dua hari sebelum pelantikan.

Dalam hal ini, dia pun mengaku mengapresiasi Marwan jafar sebagai Menteri Desa PDTT yang pertama. Menurutnya, Marwan mempunyai kontribusi penting dalam meletakkan fondasi regulasi dan sistem untuk lembaga baru ini.

Budi Karya Sumadi menuturkan, ada dua arahan presiden untuk dia. Pertama adalah perbaikan konektivitas perhubungan udara, laut, darat, dan kereta api. ’’Masyarakat harus mendapatkan pelayanan maksimal, ujarnya. Kedua, manajemen birokrasi. Terutama bagaimana memberdayakan operator angkutan.  (byu/owi/lum/wan/jun/bil)

Berita Terkait