Resah Aturan Menteri, Nelayan Minta Tunda Terapkan Permen Pukat

Resah Aturan Menteri, Nelayan Minta Tunda Terapkan Permen Pukat

  Sabtu, 23 January 2016 10:00
Gambar dari www.iftfishing.com

Berita Terkait

PONTIANAK - Sejumlah nelayan yang beroperasi di perairan Kubu Raya meminta pemerintah menunda penerapan Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Pukat Hela, Pukat Tarik atau Pukat Trawl. Permen tersebut dinilai mematikan pencaharian nelayan.

“Kehidupan kami kian merosot.  Bila aturan tersebut diterapkan, maka muncul pengangguran. Satu kapal mempekerjakan tiga orang," ujar M. Yani, nelayan Desa Kuala Karang, Kubu Raya.Yani menyampaikan keluhan pada acara sosialisasi program pemerintah terkait Permen 2 tahun 2015 di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Sungai Kakap, Rabu (20/1). Acara itu selain dihadiri nelayan dari beberapa desa juga dihadiri Kadis Perikanan dan Kelautan Kalbar dengan Kabupaten Kubu Raya, Dit Pol Airud Polda Kalbar, Kamla, Pengurus HNSI Kalbar dan Kubu Raya dengan anggota DPRD Kubu Raya.

Yani beranggapan apabila nelayan sudah menjadi pengangguran jelas mereka tidak akan bisa menghidupi anggota keluarga. Apalagi rata-rata per nelayan punya lima jiwa yang harus ditanggung. Ketergantungan nelayan dengan pukal trawl sudah lama.“Untuk mengubahnya harus sosialisasi mendalam sehingga nelayan tidak mati secara perlahan. Bagaimana nelayan mau hidup, mau makan atau mau memenuhi kebutuhan saja susah. Jelas ini mematikan mata pencaharian kami seandainya trawl dilarang," katanya.

Ahmad, nelayan asal Desa Sungai Kakap berharap ada solusi dari pemerintah terhadap larangan tersebut. Setidaknya pembatasan bagi yang boleh mempergunakan. Itu karena a selama usulan penundaan Permen diajukan ke menteri membutuhkan proses dengan waktu. “Jangan sampai, nasib kami digantung yang akibatnya berdampak terhadap kehidupan ekonomi kami," katanya.Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kalbar Gatot Rudiyono mengatakan pihaknya akan mengirimkan surat ke Menteri Perikanan dan Kelautan menyikapi aspirasi yang disampaikan nelayan di Kubu Raya.

”Surat permohonan penundaan sudah disampaikan ke Gubernur Kalbar, untuk disampaikan ke Menteri. Jika sudah ada jawaban, maka Gubernur Kalbar akan membuat regulasi di daerahnya," jelas dia.Terhadap persoalan tersebut, ia meminta para nelayan untuk sementara waktu bersabar sambil menunggu jawaban dari Menteri Susi, “Sambil menunggu surat jawaban dari Ibu Menteri sebaiknya pergunakan alat tangkap lain yang sudah ada dan bisa dipergunakan nelayan. Diantaranya gilnet, bubu, jala atau trailnet," ucapnya.

Menurutnya kenapa Permen tersebut muncul. Salah satu alasannya untuk menjaga aneka biota laut tidak terjaring pukau trawl nelayan. Pasalnya anakan biota laut akan meramaikan perkembangbiakan ikan, udang, kepiting dan lain sebagainya.  “Kalau sudah terjaring, bisa-bisa ketersediaan biota laut menipis. Itulah salah satu tujuan diterbitkannya Permen Nomor 2/2015,” jelasnya.

DPK Kalbar akan merancang daerah konservasi perikanan. Misalnya 0-4 mil tidak lagi buat daerah penangkapan terkecuali di atas 4 mil. Ini dimaksudkan supaya ikan-ikan kecil bisa tumbuh dan berkembang dan tidak cepat habis.Anggota Komisi II DPRD Kubu Raya Muhammad Nurdin menyatakan pihaknya tetap bersama nelayan. "Apa yang disampaikan harusnya menjadi prioritas. Kami akan buatkan rekomendasi kepada pemerintah agar penggunaan trawl bisa ditunda dan tidak dilaksanakan tahun ini," ucap dia. Dia merasa miris seandainya ada nelayan yang tidak bisa mencari nafkah karena tidak dapat mempergunakan trawl. "Jika merusak kelangsungan nelayan maka permasalahan ini akan dibentuk Pansus. Jangan juga sampai melanggar aturan yang ditetapkan namun tetap memikirkan ekonomi nelayan," jelasnya.(den)

Berita Terkait