Rektor IAIN Didakwa Korupsi

Rektor IAIN Didakwa Korupsi

  Kamis, 19 Oktober 2017 10:00
BERKOORDINASI: Terdakwa tindak pidana korupsi meubelair rusun mahasiswa IAIN Pontianak, Hamka Siregar sedang berkoordinasi dengan penasehat hukumnya dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Pontianak, Rabu (18/10). MEIDY KHADAFI PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak menggelar sidang perdana perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Meubelair Rumah Susun (Rusun) Mahasiswa IAIN Pontianak tahun anggaran 2012 dengan terdakwa Hamka Siregar, Rabu (18/10).

Dengan mengenakan baju koko warna krem dipadu dengan kopiah, terdakwa dengan cermat ikut membaca isi dakwaan yang dibacakan secara bergantian oleh jaksa penuntut umum Rita Hilga dan Wara Endrini. 

Dalam persidangan kali ini, orang nomor satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak ini didampingi empat orang penaehat hukum diantaranya Syafrudin Nasution dan Merza Berliandy. 

Sidang yang beragendakan pembacaan nota dakwaan oleh jaksa penuntut umum itu,terdakwa didakwa dengan pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP subsider pasal  3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

Dalam pembacakan nota dakwaan, JPU menyebutkan, dalam rangkaian proses pelelangan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Meubelair Rusunawa STAIN Pontianak mulai 17 September 2012 hingga 28 September 2012, yang dimulai dengan adanya pengumuman pelelangan hingga berakhir pada adanya penunjukkan penyedia untuk paket pekerjaan pengadaan berdasarkan surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) No. Sti. 22/PPK-II/PB.MR/01/2012 tanggal 28 September 2012.

Pelelangan untuk pekerjaan dilakukan secara sederhana dengan metode pascakualifikasi dan metode evaluasi dengan sistem gugur yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada LPSE Provinsi Kalimantan Barat.

JPU juga menyebutkan, dalam pelaksanaan pelelangan melalui SPSE pada LPSE Provinsi Kalimantan Barat terdapat 60 perusahaan yang mendaftar namun hanya tiga perusahaan yang kemudian mengunggah dokumen penawaran, diantaranya CV. Awan Tribuana Maju, CV. Fatwa Utama, dan CV Dhariska Aprobaja

Dari ketiga perusahaan yang mengunggah dokumen penawaran, terdapat kesamaan dokumen penawaran teknis meliputi surat dukungan pabrik dan surat jaminan purnajual dengan nomor surat yang berurutan dan tanggal yang sama, surat jaminan penawaran dikeluarkan dari perusahaan (penjamin) yang sama.

Dari hasil koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi terhadap perusahaan yang memasukkan penawaran telah dinyatakan perusahaan yang ditetapkan dan diusulkan sebagai pemenang lelang adalah CV. Dhariksa Aprobaja yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komiten (PPK).

Selain itu, selaku Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terdakwa tidak pernah menetapkan Rencana Umum Pengadaan, tidak pernah melakukan pemantauan maupun pengawasan atau pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengadaan Meubelair dan pengeluaran uang untuk pembayaran pengadaan meubelair tersebut.

Terdakwa juga tidak menunjuk dan menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pelaksanaan pekerjaan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang–undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Akibat dari perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp522.387.000, sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP perwakilan Propinsi Kalimantan Barat dengan surat nomor : SR-503/PW014/5/2015 tanggal 9 November 2015.

Usai pembacaan nota dakwaan, hakim ketua Haryanta, yang didampingi anggotanya, Herman dan Edward Samosir memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan eksepsi. 

Penasehat Hukum terdakwa, Syafrudin Nasution menyebutkan, akan menyiapkan eksepsi sesuai dengan kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim. 

"Nota dakwaan sudah sama-sama kita dengarkan. Kami selaku penasehat hukum akan menyiapkan eksepsinya," katanya singkat. (arf) 

Berita Terkait