Realisasi Retribusi 65,74 Persen

Realisasi Retribusi 65,74 Persen

  Rabu, 28 Oktober 2015 09:00
SIGIT/PONTIANAK POST

PONTIANAK - Realisasi penerimaan retribusi daerah Provinsi Kalbar pada tahun ini baru mencapai 65,74 persen. Hingga September realisasi retribusi baru sebesar Rp87.165.889.862,43.

“Target retribusi dalam APBD perubahan sebesar Rp132.649.089.530. Realisasinya Rp87.165.889.862,43,” ujar Kabid Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, dan Bagi Hasil Dispenda Kalbar, Irwan, kemarin.

Ia menjelaskan penerimaan retribusi tersebut berasal dari retribusi jasa umum, jasa usaha, dan jasa perizinan tertentu. Retribusi jasa umum ditargetkan Rp127.722.475.860 dan realisasinya Rp 83.458.963.951 atau sebesar 65,34 persen. Retribusi jasa usaha ditargetkan Rp 4.429.403.677 dan realisasinya Rp3.320.378.291. atau 74,96 persen, serta retribusi jasa perizinan tertentu ditargetkan Rp434.210.000 dan realisasinya Rp386.547.620 atau 89,2 persen.

Irwan menuturkan saat ini tersisa waktu tiga bulan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah Provinsi Kalbar pada tahun anggaran 2015. Pihaknya harus bekerja kerasa agar target yang ditetapkan itu dapat tercapai. Ia pun mengumpulkan pihak-pihak terkait penerimaan retribusi agar dapat mengoptimalkan penerimaan tersebut.

“Semuanya harus bekerja dengan baik dan tentunya dengan menjaga nama naik,” tutur Irwan.

Irwan menjelaskan Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Pendapatan Daerah telah berupaya melaksanakan kebijakan dengan mengintensifkan penerimaan yang bersumber dari retribusi daerah. Diantaranya dengan program menggali potensi penerimaan daerah dengan dinas maupun instansi pengelola retribusi daerah.

“Untuk mengintensifkan penerimaan itu dilakukanlah kegiatan rekonsiliasi. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat menyingkronkan data penerimaan yang dilaksanakan setiap triwulan,” jelas Irwan.

Ia menambahkan kegiatan rekonsiliasi juga menjadi wadah untuk koordinasi dan diskusi. “Pihak terkait bisa saling tukar informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan potensi pendapatan asli daerah terutama sektor retribusi daerah,” katanya. (uni)