Realisasi Belanja Daerah Tinggi

Realisasi Belanja Daerah Tinggi

  Selasa, 20 March 2018 11:00
TERIMA: Penjabat Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD. HUMAS PEMPROV KALBAR

Berita Terkait

PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyadmadji menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Barat Akhir Tahun Anggaran 2017 di DPRD Kalbar, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Senin siang.

Dalam penyampaian LKPj itu, Dodi memaparkan belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni direncanakan sebesar Rp5,065 triliun lebih. Jumlahnya berubah setelah perubahan, menjadi Rp5,407 triliun lebih. Terjadi peningkatan peningkatan sebesar Rp342,259 miliar Iebih atau sebesar 6,75 persen dari APBD Murni. Dari jumlah itu realisasi belanja sebesar Rp5,260 triliun lebih atau 97,29 persen. 

Rincian dari realisasi belanja itu di antaranya Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp2,772 triliun lebih. Realisasinya sebesar Rp2,793 triliun Iebih atau 100,77 persen. Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp2,635 triliun lebih. Realisasinya sebesar Rp2,467 triliun lebih atau 93,62 persen. 

“Belanja Daerah sebesar Rp5,407 triliun Iebih yang diperuntukan bagi urusan wajib sebesar Rp5,032 triliun Iebih dengan realisasi sebesar Rp4,895 triliun Iebih,” jelas Dodi saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), kemarin. 

Untuk Belanja Urusan Pilihan dianggarkan sebesar Rp374,857 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp365,376 miliar lebih. Ia menambahkan terdapat penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp172,898 miliar lebih yang dialokasikan untuk Pembiayaan Netto sebesar Rp82,898 miliar lebih. Selain itu dialokasikan untuk Penyertaan Modal atau Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp90 miliar. 

Menurut Dodi kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun lalu dititikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ditambahkannya lagi, ada tujuh prioritas pembangunan daerah yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Di antaranya meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya kecerdasan Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, peningkatan sumber daya aparatur dan pelayanan publlk, meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan serta meningkatnya pemerataan pembangunan, keadilan, aman, damai dan ketahanan budaya.

Sementara itu Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,948 Triliun lebih, Dana Perimbangan sebesar Rp 3,420 Triliun lebih dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp 20,821 Miliar Iebih.

“Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi pendapatan pada tahun 2017 adalah sebesar 36,15 persen,” pungkasnya. (mse)

Berita Terkait