Ratusan Pejabat Dilantik Ulang

Ratusan Pejabat Dilantik Ulang

  Selasa, 25 Oktober 2016 09:30

Berita Terkait

8 Kali Salah Ucap Sumpah

KETAPANG - Pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, Mansyur, Senin (24/11) pagi berjalan lancar. Namun, Bupati Ketapang, Martin Rantan yang melantik secara langsung harus beberapa kali mengulang beberapa kalimat sumpah jabatan. Ini karena yang disumpah, Mansyur, grogi.

Mansyur yang berdiri berhadapan dengan Martin, terlihat grogi dan tegang saat diambil sumpah sebelum dilantik. Di awal pembacaan sumpah jabatan, Mansyur terdengar lancar mengucapkan satu persatu kata sumpah janji. Namun, di tengah pembacaan sumpah, Mansyur mulai hilang konsentrasi dan lupa dengan kalimat yang diucapkan Bupati.

Tidak hanya sekali, kesalahan pengucapan kalimat sumpah terjadi hingga delapan kali. Bupati pun harus membimbing ulang Mansyur untuk mengucapkan kalimat yang benar sesuai dengan teks sumpah jabatan.

Kejadian ini pun membuat beberapa tamu undangan yang terdiri pejabat di lingkungan Pemda Ketapang tersenyum. Terlebih kesalahan terulang hingga delapan kali. Namun, hal itu tidak mengganggu proses pengambilan sumpah jabatan. Usai disumpah, Mansyur pun dilantik menjadi Sekda Ketapang.

Bupati Ketapang, Martin Rantan, mengatakan, pelantikan ini dilakukan agar tidak ada lagi pro dan kontra di tengah masyarakat. Mengingat, pelantikan yang dilakukan oleb Penjabat Bupati Ketapang, Kartius beberapa waktu lalu dianggap tidak sesuai. "Kita menyesuaikan saja agar tidak ada lagi pro dan kontra," kata Martin, usai pelantikan, kemarin (24/10).

Pro kontra tersebut muncul setelah adanya surat dari Aparatur Sipil Negera (ASN) yang meminta agar pelantikan terhadap lebih dari 100 pejabat dibatalkan. Namun, hingga beberapa bulan surat itu keluar, pembatalan atau pencabutan Surat Keputusan (SK) pelantikan tak kunjung dilakukan.

"Sebenaranya mau dilantik pada Juni atau Agustus lalu, tapi saya keburu sakit," jelas Martin.

Menurut Martin, surat dari ASN tersebut sudah lama keluar. Bahkan, surat tersebut sudah menyebar kemana-mana. "Kalau ada surat (dari ASN; red) ataupun bagaimana, masyarakat pasti tau. Karena suratnya beredar kemana-mana. Kalau Pemda tidak melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian, akan jadi masalah. Kalau begini kan plong," ujar Martin.

Tidak hanya kepada Sekda, pelantikan ulang juga akan dilakukan kepada pejabat yang dilantik oleh Pj Bupati Ketapang yang jumlahnya mencapai 135 orang. "Hari ini (kemarin; red) Sekda. Besok (hari ini; red) ada beberapa pejabat struktural baik eselo II, III dan eselon IV akan dilantik," paparnya.

Martin juga menambahkan, selain melantik ulang, ada beberapa pejabat di dua dinas yang akan diganti. Pasalnya, ada beberapa pejabat yang dianggap belum memenuhi syarat untuk menjabat di posisi tertentu. Namun, Martin enggan memberitahu siapa pejabat dari dua dinas itu.

"Besok (hari ini; red) kalian pasti tahu," lanjutnya.

Pelantikan yang dilakukan yang dilakukan oleh Kartius beberapa waktu lalu, menurut Martin tidak terlalu fatal kesalahannya. Menurutnya hanya tidak sesuai saja. Untuk pelantikan ulang ini juga sudah dilakukan pengkajian oleh Baperjakat. "Saya tanda tangan SK itu sudah hasil kajian Baperjakat. Bukan hanya kajian, tapi diskusi panjang. Saya tandatangani 22 Agustus," pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Ketapang, Hadi Mulyono Upas, mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh Bupati. "Langkah yang diambil oleh Bupati sudah tepat. Itu sebagai tindakan untuk menyelesaikan kegaduhan terkait pelantikan," kata Hadi usai pelantikan.

Ketua Fraksi PDIP ini juga mengatakan, pencabutan SK pelantikan yang diterbitkan Pj Bupati beberapa waktu lalu sangat tepat. "Jika hanya diperbaiki atau merevisi SK, itu tidak benar. Yang benar itu SK tersebut dicabut hingga ke akarnya dan dikeluarkan SK pelantikan baru. Dengan demikian seperti bayi yang baru lahir yang tidak memiliki dosa," jelasnya.

Sebelum diterbitkan SK pelantikan oleh Bupati definitif, terlebih dahulu dikeluarkan SK pemberhentian terhadap pejabat yang pelantikannya dianggap bermasalah. "SK yang dikeluarkan Bupati definitif itu mengikat dan legal secara hukum. Dengan demikian, tidak ada lagi masalah yang muncul akibat pelantikan yang dilaksanakan oleh Bupati definitif," ujarnya.

"Pelantikan ini hanya untuk menghindari permasalahan yang lebih panjang lagi. Pejabat yang dilantik juga tidak harus mengembalikan tunjangan yang telah diterima selama menjabat di bawah pelantikan yang dianggap kurang sah. Karena SK tersebut sudah dicabut dan diterbitkak SK baru," tambah Magister Hukum Universitas Diponogoro Semarang ini. (afi)

Berita Terkait