Raperda CSR Masih Belum Ada Respon

Raperda CSR Masih Belum Ada Respon

  Kamis, 25 February 2016 09:03
Gambar dari JawaPos

Berita Terkait

PONTIANAK - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Corporate Social Responsibilty (CSR) sepertinya masih bermasalah di pusat. Itu karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum memberikan respon positif supaya Raperda CSR segera diberlakukan di Kalimantan Barat “Padahal Perda CSR sangat genting dan penting,” ungkap Lutfi A. Hadi, Ketua Pansus Raperda CSR, Selasa (23/2).

Menurutnya Raperda CSR yang merupakan inisiatif DPRD Kalbar sudah berjalan hampir tiga bulan lamanya. Padahal, keberadaan perda dimaksud juga sebagai pengontrol dan sumbang jasa pembangunan bagi daerah. ”Artinya, hanya diambil sedikit dari keuntungan perusahaan di bidang apapun. Entah perkebunan, tambang, perbankan, jasa dan lain-lain. Intinya, ketika beroperasi di Kalbar harus ada sebagian dari keuntungan dipakai bagi kegiatan ke masyarakatan,” tutur dia.

Kegiatan ke masyarakat diantaranya dari kegiatan sosial, insfrastruktur tingkat RT/RW, dusun, desa, kecamatan dan lain sebagainya. Bahkan demi melihat manfaat pemberdayaan CSR, tim pansus juga melakukan sudah studi Bandung, Jawa Barat.

Di sana, khususnya sekitar daerah investasi banyak memperoleh manfaat dari CSR. ”Perusahaan tak hanya membangun jalan, jembatan dan lainnya. Sekolah rusak, rumah ibadah juga dibantu,” katanya.

Kan selama ini CSR sudah diberlakukan perusahaan ? Lutfi menjelaskan bukannya tidak percaya dengan perusahaan. Selama ini pemerintah mengeluhkan CSR karena tidak terpantau pemerintah secara jelas. Nantinya kalau sudah diberlakukan Perda CSR, justru Gubernur sendiri yang akan membentuk tim dengan diketuai eselon III. “Nantinya, perusahaan membantu dalam bentuk program bukan uang. Terserah perusahaan mau bantu apa. Yang pasti setiap CSR dikeluarkan akan terpantau dan dilaporkan ke tim pemprov,” tuturnya.

Dia menambahkan selama ini mengandalkan APBD untuk pembangunan, tak mungkin mampu menutup semua. Makanya perusahaan hampir sepanjang tahun diundang di undang Gubernur Jabar yang sudah memberlakukan Perda CSR. Mereka hadir setiap agenda pertemuan rapat di Musrenbang. “Diikutkan di sana,” kata dia.

Di Kalbar, lanjutnya, sebetulnya tidak ada kendala. Tim pansus bahkan sudah membahas sangat jauh. Makanya ketika sampai di Kemendagri belum ada jawaban tertulis memuluskan Raperda CSR menjadi Perda. ”Berkaitan hal prinsip, kami membutuhkan jawaban tertulis. Sehingga nantinya sangat jelas prosentase pengunaan keuntungan dari CSR perusahaan,” tukas dia.

Lebih lanjut dikatakan umumnya dana CSR bisa mencapai 3-5 persen. Hanya memang untuk sekarang ini, tim pansus masih mengkonsultasikan dengan tim konsultan. Intinya pemberlakukan CSR juga tidak memberatkan ke perusahaan. ”Berapa persen belum ada, sebagai patokan. Yang pasti untuk untuk BUMN dan BUMD sudah jelas. Ada aturan Kementriaan BUMN. Hanya perusahaan swasta saja yang masih kami tunggu,” tuturnya.(den)

Berita Terkait