Rakor Kesbangpol se-Kalbar

Rakor Kesbangpol se-Kalbar

  Sabtu, 2 April 2016 09:16
BUKA RAKOR: Wakil Bupati Sintang, Akiman menyampaikan sambutan sekaligus membuka Rakor. FOTO IST

Berita Terkait

BADAN Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provisi Kalbar menggelar rapat koordinasi (Rakor) di Kabupaten Sintang pada 29-30 Maret 2016 lalu. Peserta berjumlah 60 orang yang terdiri dari kepala Badan/Kantor/Bagian Kesbangpol Kabupaten/Kota Se-Kalbar serta seluruh pejabat struktural di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Kalbar.

Wakil Bupati Sintang, Akiman mengatakan, dalam Undang-Undang nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah, salah satu jenis urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh daerah adalah urusan pemerintahan umum. Urusan ini terkait dengan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama ras dan golongan, penanganan konflik sosial, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. “Dengan demikian, urusan kesatuan bangsa dan politik masuk dalam domain urusan pemerintahan umum,” jelasnya.

“Saya menyambut baik diselenggarakannya Rakor daerah bidang Kesbangpol se-Kalbar ini, tentu saja akan membahas berbagai permasalahan dan isu strategis dalam penyelenggaraan urusan bidang Kesbangpol untuk kemudian akan menghasilkan rekomendasi perbaikan kinerja penyelenggaraan urusan Kesbangpol. Dalam rekomendasi tersebut akan tersusun sinkronisasi program dan kegiatan antara provinsi dan kabupaten/kota yang nantinya akan dijadikan sebagai salah satu acuan didalam perencanaan tahun 2017 yang akan datang.

Dikesempatan sama, Kepala Badan Kesbangpol Kalbar, Aliuk mengatakan, Rakor untuk mengintensifkan komunikasi timbal balik antara jajaran instansi pemerintah daerah yang menangani pelaksanaan tugas Kesbangpol baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Diungkapkan, 2015-2017 ini dikatakan sebagai tahun politik daerah Kalbar, dimana aktivitas politik sangat intens terjadi pada 7 kabupaten yaitu Bengkayang, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Ketapang dan Sambas, dan 2017 terjadi pada 2 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Landak dan Kota Singkawang.

“Namun 2016 ini sudah dalam tahapan Pilkada, hal ini membutuhkan kesiapan dari kita semua dengan melibatkan seluruh stakeholder dan potensi yang ada untuk mendukung gawai tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan kondusif karena hasil Pilkada ini akan memberi warna dan arah 5 tahun ke depan,” ungkapnya.(d5/ser)

Berita Terkait