Rakor Kelembagaan BP3AKB se-Kalbar

Rakor Kelembagaan BP3AKB se-Kalbar

  Sabtu, 2 April 2016 09:39
SAMBUTAN: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Susana Yembise menyampaikan sambutan Rakor Kelembagaan BP3AKB se-Kalbar. DEDE FOR PONTIANAK POST

Berita Terkait

DALAM rangka sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan perlindungan anak serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Kalbar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kelembagaan se-Kalbar serta kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di Hotel Grand Mahkota Pontianak, 22-24 Maret 2016 lalu.

Peserta berjumlah 300 orang yang terdiri dari para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. LSM/Organisasi Masyarakat/Organisasi Perempuan pemerhati perempuan dan anak. Badan/Kantor PP, PA dan KB Kabupaten/Kota se-Kalbar serta Inspektorat Kabupaten/Kota se-Kalbar.

Penyajian materi oleh 5 orang narasumber, dari pusat 3 orang dan 2 orang dari provinsi.

Narasumber Rakor dan kampanye terdiri dari narasumber pusat 3 orang penyaji yaitu Arist Merdeka Sirait Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak. Elita Gafar SE MM Kabag Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Data. Ir Priyadi Santosa Kepala Biro Umum Kementerian PP dan PA RI. Narasumber daerah 2 orang penyaji yaitu Kepala BP3AKB Kalbar serta Inspektur Provinsi Kalbar.

Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan, dalam pelaksanaan Rakor Kelembagaan BP3AKB Provinsi/Kabupaten/Kota ini disepakati perlunya mengarusutamakan gender dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan dalam berbagai bidang pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari pembangunan.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk mengatasi kesenjangan gender dengan cara mengintegrasikan isu gender yaitu kepentingan, aspirasi, kebutuhan, pengalaman laki-laki dan perempuan ke dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran sampai pada monitoring dan evaluasi sebagai upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan di segala bidang.(d5/ser)

Berita Terkait