Raker DPR-Men PAN; Honorer Tak Bisa Diangkat jadi PNS

Raker DPR-Men PAN; Honorer Tak Bisa Diangkat jadi PNS

  Rabu, 20 January 2016 14:20
HONORER: Sejumlah honorer mengikuti raker Komisi II dengan Menteri Yuddy Chrisnandi di DPR RI. Foto: Mesya Mohammad/JPNN.com

Berita Terkait

JAKARTA--Harapan honorer kategori dua (K2)‎ untuk diangkat CPNS pupus sudah. Ini terjadi menyusul pernyataan tegas dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi.

"Mohon maaf, dengan berat hati saya katakan tidak bisa mengangkat honorer K2 menjadi CPNS," tegas Yuddy dalam raker Komisi II DPR RI, Rabu (20/1).

Dia menambahkan, melihat kemampuan fiskal negara yang tidak memenuhi target, selaku MenPAN-RB, dirinya harus mengambil kebijakan tidak populis tersebut.

Itu sebabnya, moratorium CPNS tetap diberlakukan baik dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pelamar umum.

"Sebagai MenPAN-RB, saya tidak bisa menambah beban negara dengan rekrutmen CPNS baru. Selain itu tidak ada aturan hukum mengangkat honorer K2 menjadi CPNS," tandasnya.

Sementara itu, sorotan tajam dialamatkan anggota Komisi II DPR RI kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokra‎si (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi.

Mereka menyebut harusnya Yuddy tidak langsung menyerah dalam penyelesaian masalah honorer kategori dua (K2). Yuddy juga disebut-sebut sebagai mesin karena tidak punya hati nurani lagi.

‎"‎Begini susahnya kalau presiden kita seorang pengusaha, jadi negara berpikir untung rugi melulu," serang Arteria Dahlan, anggota Komisi II DPR RI dalam Raker dengan MenPAN-RB, Rabu (20/1).

Politikus Fraksi PDIP ini mempertanyakan, apakah kebijakan tidak mengangkat K2 menjadi CPNS sudah diketahui presiden atau belum. Sebab presiden dikenal sangat dekat dengan rakyat kecil.

"Ini perintah presiden atau keinginan Pak Yuddy? Kok negara hitung-hitungan untung rugi seperti mengelola perusahaan," ujarnya.

Arteria menambahkan, ‎dalam program nawacita, dikatakan negara berada di tengah masyarakat. Tapi yang terjadi negara mengisap darah honorer K2.

"Kami minta MenPAN-RB jangan menyerah, harus cari solusinya. Kalau tidak bisa, ya lebih baik mundur saja," tegasnya.

Sementara Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman mengatakan, kebijakan tidak mengangkat K2 ini pasti sudah diketahui presiden. Hanya sekarang harus dicarikan solusinya.

"Memang Presiden mengutamakan pembangunan infrastruktur, namun hati nurani juga perlu diutamakan. Yang utama kan membangun SDM-nya dulu," tandasnya. (esy/jpnn) (esy/jpnn)

Berita Terkait