Rahasiakan Identitas Diri, Tuding Agra Teroris

Rahasiakan Identitas Diri, Tuding Agra Teroris

  Minggu, 28 February 2016 09:02
TEMUI AGRA: Petugas Kesbang Pol Kabupaten Kapuas Hulu saat menemui anggota Agra di Mata Lunai Hulu Kapuas, Kecamatan Putussibau Selatan, beberapa waktu lalu. KESBANG POL FOR PONTIANAK POST

Berita Terkait

PUTUSSIBAU – Polemik keberadaan  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Agra di beberapa desa di Kabupaten Kapuas Hulu terus bergulir. Bahkan, kepala Sub Bagian (Kasubag) Ketahanan Sosial Kesbangpol Setda Kabupaten Kapuas Hulu, Edi Suhardi, memastikan jika organisasi tersebut terindikasi sebagai teroris. Hal ini, menurut dia, dikarenakan para anggota organisasi tersebut yang berada di wilayah hulu Kapuas, Kecamatan Putussibau Selatan, tak mau memberikan identitas dirinya.

“Mereka tidak mau memberikan identitas diri mereka, nama mereka sering mengubah-ubah, begitu juga dengan alamat sekretariat juga tidak benar di Pontianak,” tegas Edi pada sejumlah wartawan ditemui di Gedung MABM Kabupaten Kapuas Hulu, belum lama ini. Agra, menurut dia, masuk ke Bumi Uncak Kapuas sejak 2013. Diakui dia jika dulunya organisasi tersebut pernah mendatangi mereka, dengan tujuan untuk melaporkan keberadaan mereka. Hanya saja, Edi menyayangkan, ketika dimintai identitas, mereka tak mau memberikan dengan dalih agar Kesbang Pol menyurati kantor wilayah mereka di Pontianak. "Sebenarnya mereka yang menyurati kami, bukan sebaliknya. Saat kami ketemui mereka di hulu Kapuas, khususnya di Matalunai, mereka tak mau memberikan identitas, baik KTP, SIM, atau kartu mahasiswa dan lainnya,” ungkap Edi menyayangkan.

Dijelaskan Edi, ketika ditanya mengenai nama dan alamat pun, terkadang mereka tidak memberikan keterangan secara jelas. Pasalnya, dia menambahkan, pada saat petugas meminta alamat domisili mereka, yang bersangkutan hanya memberikan alamat sekretariat. Namun, dia mengungkapkan, setelah dicek alamat sekreteriatnya di Pontianak, status tempat mereka hanya mengontrak. "Keterangan Pak RT setempat sekretariat mereka itu hanya tempat ngumpul-ngumpul saat hendak berdemo,” ungkap alumni Fisipol Untan Pontianak ini.

Selain itu, kata Edi lagi, ketika ditanyakan mengenai identitas mereka yang di Kapuas Hulu ini ke seketariat mereka di Pontianak, diperoleh jawaban jika yang bersangkutan bukan anggota Agra. Dari hasil investigasi mereka, Edi memastikan jika Agra di Matalunai dari sisi hukum sudah menyalahi aturan tentang kependudukan. Apabila pendatang, dengan rentang waktu 1x24 jam, menurut dia, sebagai tamu wajib lapor dan menyertai identitas. Selanjutnya jika sudah enam bulan berdomisili di tempat tersebut, ditegaskan dia, harus ada KTP tempatan dan ada surat pindah.

“Mereka tidak mengikuti aturan yang ada dan bahkan membuat aturan sendiri. Mereka mengurus adat, tapi mereka sendiri tidak beradat karena tidak melapor dan tidak punya KTP. Kalau sudah tidak ada identitas berdomisi di tempat orang seperti itu saya rasa bisa jadi diindikasikan teroris," katanya.

Ia mempertanyakan alasan Agra memilih pergi ke Matalunai, tempat paling jauh di hulu Kapuas. Dia khawatir ada kepentingan besar yang ingin dicapai mereka. "Namanya mereka berubah-ubah, lain yang nanya lain pula dia menyebutkan namanya. Ketua adat di situ bingung siapa nama mereka, karena mereka memang tidak memberikan identitas," ucapnya.

Sementara itu, kepala Bagian (Kabag) Kesbang Pol Setda Kapuas Hulu, Jumadi Kamarsyah, juga memastikan jika Agra ini adalah organisasi yang tidak baik. Dia menyayangkan lantaran Agra tidak melapor ke Pemkab Kapuas Hulu terkait kegiatan yang dilakukan mereka di hulu Kapuas. "Seharusnya kegiatan mereka ini ada MoU dengan Pemda. Jadi Pemda tahu apa yang mereka lakukan di daerah itu," jelasnya.

Dikarenakan tidak adanya MoU, diakui dia jika Pemda kesulitan mengawasi kegiatan mereka. Di lapangan sendiri, diakui dia jika organisasi kemasyarakatan tersebut mengajak masyarakat ke dalam hal yang tidak baik.

"Saya heran mereka bilang tujuan di sana penelitian. Setahu saya kalau penelitian ada suratnya dan batas waktu serta hasil dari penelitian, sementara mereka tidak ada. Saya fikir aneh hal itu," papar Jumadi. Pergerakan Agra saat ini, menurut dia, patut diwaspadai, karena memberikan efek negatif bagi masyarakat. Saat ini pihaknnya telah menyurati camat dan kepala desa setempat untuk meminta mereka melengkapi dokumen.

Komandan Kodim (Dandim) 1206 Putussibau Letkol Kav Budiman Ciptadi mengaku telah memerintahkan anggota untuk mengecek langsung kegiatan Agra di lapangan, seperti anggota, kegiatan, dan identitasnya. "Menurut informasi, keberadaan mereka sudah meresahkan. Tapi kami belum ada data yang mengarah ke sana, ini masih kami dalami terlebih dahulu, tak boleh sembarangan bertindak tanpa ada fakta," tegas Dandim.

Dandim mengaku selama ini yang menjadi kesulitan anggotanya dalam melakukan pengawasan Agra dikarenakan jaraknya yang jauh. Selain itu, dia menambahkan, di tempat tersebut juga sangat sulit berkomunikasi dikarenakan tidak ada jaringan. "Saya sulit uptodate informasi dari sana (Matalunai, Red). Nanti dalam waktu dekat kami bahas masalah ini bersama Pemda. Jika Agra terbukti melakukan melanggar ketentuan, harus ditindak,” pungkasnya.  (aan)

 

Berita Terkait