Radikalisasi – Terorisme – Deradikalisasi

Radikalisasi – Terorisme – Deradikalisasi

Minggu, 23 July 2017 11:06   96

TIGA minggu yang lalu diterima sepucuk surat elektronik yang mengusulkan agar dibahas deradikalisasi. Mohon maaf, agak terlambat merespons karena disusul usulan beberapa topik yang lebih mencakup masalah yang lebih umum dibandingkan dengan topik ini. 

Dalam dua dasa warsa terakhir ini, disaksikan suatu fenomena terorisme yang selalu dikaitkan dengan agama. Padahal, sesungguhnya tidak selalu demikian. RAND Europe, ISCA, 2011, berdasarkan hasil telaah 66 penelitian tentang terorisme, mencatat paling tidak ada enam (6) jenis terorisme, yaitu: terorisme berbasis agama, terorisme berbasis politik sparatis, teorisme sayap kanan, terorisme sayap kiri, terorisme individual dan terorisme berbasis gerakan agama baru.  

Mengapa, belakangan ini, terorisme berbasis agama yang paling mengemuka? Haryatmoko, 2010, menyatakan dewasa ini ada jarak antara cita-cita agama dan realita kehidupan beragama. Agama sering tampil dalam dua wajah. Di satu sisi, agama merupakan tempat dimana orang menemukan kedamaian, kedalaman hidup, dan harapan yang kukuh. 

Di sisi lain, agama tampil dengan berbagai kekerasan. Atas nama agama, seseorang bisa semena-mena memperlakukan orang lain. Agama dipakai untuk melakukan diskriminasi, dijadikan alasan tindak kekerasan. 

Mengapa dapat terjadi seperti ini? Karena, oleh pelakunya agama dipahami sebagai kerangka penafsiran religius terhadap hubungan hubungan sosial. Agama berfungsi sebagai ideologi. Dalam interaksi sosial, seseorang yang mempunyai anggapan seperti ini cenderung menggunakan logika biner. Hanya ‘Aku yang benar dan yang lain salah’. Terciptalah siapa kawan dan siapa lawan. Lawan harus disingkirkan.

Akibatnya, sering timbul konflik yang mengarah pada kekerasan dengan tujuan mengeliminasi ‘lawan’. Dalam konteks seperti ini, seseorang dapat menjadi radikal. Perasaan untuk menyingkirkan yang lain semakin kuat. Dan, jika dengan cara konvensional tidak berhasil maka terorisme cenderung digunakan. 

Douglas Pratt, dalam ‘Marburg Journal of Religion’ Vol 11, No.1, 2006, mengingatkan bahwa perang melawan teroris dengan cara-cara militer tidak akan berhasil. Karena, melawan terorisme perlu dilakukan pengubahan cara berpikir, yaitu menghapus pandangan agama sebagai ideologi politik dari para pelakunya. Sehingga, mereka mengalami deradikalisasi.

Pada tahun 2011, Norwegia mempunyai program deradikalisasi di kalangan sekolah. Pertama, melakukan dialog dengan siswa yang terindikasi sebagai penganut paham radikal. Kedua, hasil dialog itu diskusikan dengan fihak sekolahnya. Selanjutnya, penanganannya diminta sekolah yang menindak-lanjuti. Laporan tindka lanjut sekolah ini kemudian disampaikan ke dinas sosial dan polisi. Polisi mengambil alih dan mendalami dengan melakukan dialog-dialog dengan yang bersangkutan dan orang tuanya. Selanjutnya, bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk mengembangkannya secara komprehensif. Pada fase terakhir, membangun hubungan dengan berbagai pihak agar yang bersangkutan mendapatkan lingkungan yang lebih ramah dan menjauhkan dari faham radikalisme.  Tentu, pada tahap ini peran mentor sangat diperlukan. Semua kegiatan ini dipantau oleh the Norwegian Police Security Service (PST). 

Kris Christmann, Research Fellow pada the Applied Criminology Centre di Universitas Huddersfield, Inggris, 2012, merangkum literatur yang terkait dengan proses radikalisasi dan intervensi untuk deradikalisasi, di kalangan kaum muda. Ternyata, literaturnya  masih sangat terbatas. Berdasarkan literatur yang tersedia itu, ditemukan bahwa para penganut paham radikalisme ini berasal dari lingkungan yang beragam baik pendidikan, latar belakang keluarga, status sosial-ekonomi, maupun penghasilannya. Ditemukan juga bahwa faktor utama yang mendorong seseorang menjadi radikalis adalah aspek politik, yaitu penentangan kepada kebijakan politik nagara-negara Barat.

Maria Sobolewska dari Universitas Manchester, 2012, menemukan bahwa para pengikut radikalisme tidak selalu intoleran. Ia juga mengembangkan serangkaian alat ukur untuk menditeksi keikutsertaan seseorang pada paham radikalisme. 

Dr. Alex P. Schmid, direktur  ‘Terrorism Research Initiative’, Inggris, 2013, mengalami kesulitan mencari literatur yang memadai yang menelaah penyebab radikalisasi dan bagaimana cara melakukan de-radikalisasi. Akibatnya, ia juga mengalami kesulitan untuk memilah yang mana yang berhasil dan yang mana yang tidak. Ia menyebutkan bahwa kekurangjelasan tentang pengertian radikalisasi menjadi penghalang utama dalam penanganan terorisme. 

Temuan terakhir ini kiranya dapat menjadi bahan untuk dipertimbangkan dalam menangani terorisme di Indonesia. Sehingga, yang selama ini pengertian terorisme diterima begitu saja  dapat dipikirkan lagi agar menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Sehingga, penangannya juga menjadi lebih tepat pada sasaran dan cara-cara yang betul. Semoga!**
 

Leo Sutrisno