Punya 200 Sapi dan Rumah Edukasi

Punya 200 Sapi dan Rumah Edukasi

  Sabtu, 27 Agustus 2016 10:26
DESA MODERN: Salah satu sudut Desa Majasari yang bersih dan rapi. Desa itu punya segalanya.

Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Indramayu, kini tenar setelah meraih peringkat I lomba desa tingkat nasional 2016. Padahal, delapan tahun silam desa itu masuk kategori tertinggal. Majasari memaksimalkan potensi sebagai salah satu kantong TKI.

 

ANANG SYAHRONI, Indramayu

 

NYALI Kepala Desa Majasari Wartono SPd MSi sempat ciut ketika wilayahnya harus bersaing dengan desa-desa terpilih dari berbagai provinsi se-Indonesia. Bahkan, sejak tingkat regional Jawa-Bali pun, Wartono minder begitu mengetahui desa-desa pesaing yang bergelimang anggaran.

Sebut saja Desa Mengwi, Bali, yang memiliki pendapatan sampai Rp 31 miliar setahun. Juga desa dari Pacitan, Jawa Timur, yang berpendapatan hingga Rp 12 miliar setahun. Kontras dengan Desa Majasari yang punya pendapatan hanya Rp 58 juta setahun.

”Ibarat pembagian grup sepak bola di liga-liga Eropa, kami berada di grup neraka,” ucap Kuwu (Kepala Desa) Wartono, lalu tertawa.

Meski begitu, Pemerintah Desa (Pemdes) Majasari tetap percaya diri. Sebab, pihaknya punya ”senjata” lain yang bisa diandalkan untuk mengalahkan desa-desa kaya itu. Apa itu?

”Bukan soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana perjuangan kami melepaskan predikat desa tertinggal, bagaimana kami memberdayakan masyarakat. Ibaratnya, perjuangan kami ini dari nol. Itu yang kami sampaikan ke para pakar di Jakarta,” kata Wartono saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/8).

Akhirnya, dari serangkaian penilaian, baik secara langsung maupun presentasi di Jakarta, Desa Majasari dinyatakan sebagai peraih peringkat I tingkat nasional. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada 15 Agustus lalu.

Perjuangan Desa Majasari untuk menjadi desa terbaik se-Indonesia tidaklah mudah. Bahkan, setelah memisahkan diri dari Desa Majasih pada 1983, Majasari mendapat predikat desa IDT (inpres desa tertinggal) dari pemerintah pusat. Sekitar 40 persen warganya masuk kategori miskin.

Tentu saja hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi Pemdes Majasari kala itu. Predikat desa tertinggal pun menempel cukup lama. Hingga 2008, predikat itu masih melekat. Meski warga yang miskin sudah berkurang.

Dengan potensi alam dan sumber daya yang ada, pemdes berusaha mencari jalan lain. Konsep pembangunan pun diubah. Bukan lagi pemerintah sentris, melainkan mulai bertumpu pada partisipasi masyarakat. Juga, Kuwu Wartono mulai menerapkan pembangunan secara swadaya masyarakat itu pada awal menjabat, yakni 2009.

Pembangunan yang dilakukan tidak lagi mengandalkan dana desa. Melainkan melibatkan bantuan dari masyarakat. Secara aktif, pemerintah desa mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan desa.

Namun, rencana itu tidak berjalan mulus. Ayah tiga anak tersebut sempat dihujat sana-sini karena dianggap ”memeras” warga untuk pembangunan desa. Baru setelah manfaat pembangunan secara swadaya itu bisa dirasakan, warga melunak.

Bahkan, saat itu tak sedikit warga yang berinisiatif untuk ikut membangun desa secara swadaya. ”Saya memegang prinsip, kalau melibatkan masyarakat, sense of belonging warga terhadap fasilitas umum akan lebih tinggi. Mereka secara tidak langsung akan ikut merawat fasilitas yang dibangun bersama-sama itu,” tutur Wartono.

Untuk memotivasi masyarakat dan aparat agar membangun Desa Majasari sehingga menjadi lebih baik, cara lain yang ditempuh Wartono adalah aktif mengikuti berbagai perlombaan. Sebab, menurut dia, dengan mengikuti perlombaan, masyarakat dan aparat desa ”dipaksa” untuk memperbaiki diri.

Strategi Wartono itu cukup berhasil. Pada 2010, Desa Majasari berhasil meraih peringkat I lomba desa tingkat Kabupaten Indramayu. Sayang, saat bertanding di tingkat Jawa Barat pada 2011, Majasari hanya menjadi juara harapan I.

”Setelah itu, kami tidak boleh ikut lomba desa tingkat kabupaten dulu. Kami juga berfokus memperbaiki kekurangan-kekurangan kami,” lanjut dia.

Saat Wartono dan perangkat desa lainnya melakukan perbaikan, tebersit ide untuk memaksimalkan potensi Majasari sebagai lumbung tenaga kerja Indonesia (TKI). Hampir setiap rumah tangga di desa itu memiliki anggota keluarga yang menjadi TKI. Jumlahnya kini mencapai 261 orang. Mereka mencari sumber penghidupan di Arab maupun negara-negara pengimpor TKI lainnya.

Dengan kondisi itu, Wartono kemudian mendorong pembentukan peraturan desa (perdes) perlindungan TKI dan keluarganya di Desa Majasari. Hal itu dilakukan bukan tanpa alasan. Sebab, sebelum menjabat kuwu, Wartono juga merupakan keluarga TKI. Sang istri, Juhariah, sempat berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi TKI. Namun, perjalanan sang istri di negara orang tidak mulus. Sang istri justru terkatung-katung serta sempat terdampar di Jordania dan Syria. Nahasnya lagi, perusahaan penyalur tenaga kerja yang memberangkatkan juga kerepotan untuk membawa pulang Juhariah.

”Berkaca dari pengalaman itu, saya buat aturan untuk perlindungan TKI dan keluarganya. Sebab, yang perlu dilindungi bukan hanya TKI yang berangkat, tetapi juga keluarga yang ditinggalkan seperti suami dan anak-anaknya,” jelasnya.

Inovasi pembuatan perdes perlindungan TKI Desa Majasari dan keluarganya itu ternyata mendapat perhatian Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) serta Women Crisis Centre Balqis Cirebon yang didukung Tifa Foundation. Setelah mendapat advokasi dan masukan dari lembaga-lembaga itu, muncul revisi peraturan desa perlindungan TKI, yang di dalamnya mengamanatkan pembentukan Community Based Organization (CBO).

CBO adalah sebuah organisasi sosial milik Pemdes Majasari yang siap memberikan tiga akses layanan kepada masyarakat tentang TKI. Yakni, akses informasi, advokasi, dan finansial. CBO itu berisi para mantan TKI, keluarga, dan aktivis TKI.

”Dulu namanya Lembaga Pemerhati TKI, tapi setelah direvisi menjadi CBO,” tuturnya.

Untuk kebutuhan operasional, CBO mendapat bantuan dana Rp 17 juta dari Tifa Foundation. Dana itu kemudian digunakan untuk mendirikan warnet yang diperuntukkan keluarga yang ingin berkomunikasi dengan TKI di luar negeri. Bahkan, disiapkan pula live streaming dan webcam gratis untuk keluarga TKI setiap bulan.

”Bagi warga yang ingin berkomunikasi dengan kerabat yang bekerja di luar negeri, tinggal live streaming,” kata Wartono dengan bangga. CBO kini menjadi garda terdepan dalam hal layanan TKI bagi masyarakat di desa itu. Nah, untuk keluarga yang ditinggalkan TKI, Desa Majasari juga membuat terobosan. Pemdes memberdayakan suami-suami TKI yang ditinggalkan di rumah untuk beternak sapi. Apalagi, setelah 2013, Desa Majasari mendapatkan bantuan 32 sapi dari Kementerian Pertanian. Para suami TKI itu diberdayakan untuk memanfaatkan limbah hasil pertanian menjadi pakan sapi. Program setelah itu, mereka mengembangkan peternakan tersebut hingga mengolah daging sapi hasil peternakan itu menjadi produk pangan seperti abon dan bakso.

’’Selama ini ada stigma yang kurang baik bagi para suami TKI. Ketika istrinya kerja di luar negeri, mereka tidak jelas aktivitasnya. Nah, untuk menjawab tantangan itu, mereka lalu kami pinjami sapi. Alhamdulillah, sampai saat ini sudah 200 ekor sapi yang kami ternakkan,” lanjutnya.