Pungutan BBM Hilangkan Makna Subsidi

Pungutan BBM Hilangkan Makna Subsidi

  Senin, 28 December 2015 07:23
Gambar dari JawaPos

Berita Terkait

JAKARTA--Pungutan yang dilakukan pemerintah untuk dana ketahanan energi dari setiap liter bahan bakar minyak (BBM) masih disangsikan banyak pihak. Pasalnya, hal itu dianggap menghilangkan makna subsidi.

Menurut Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng, subsidi adalah pengurangan atau sesuatu yang diberikan negara dalam bentuk pengurangan harga dan pajak."Kalau kemudian diganti dengan pungutan, sama aja bohong. Itu hilangkan makna subsidi. Itu cara pikir yang membingungkan," ujarnya saat diwawancarai di Restoran Handayani, Matraman, Jakarta, Sabtu (26/12).
Apalagi andaikan dana itu terkumpul dan dikelola sebuah lembaga, akan menjadi rawan penyimpangan. Sebab, tidak ada patokan detail bagaimana cara pemungutannya, mekanisme, pengelolanya, apakah boleh diinvestasikan ke luar negeri untuk kepentingan bisnis, status kepemilikan, dan apakah bisa digunakan untuk defisit fiskal.
"Semua harus detail, jangan main-main. Kalau dana itu dikelola negara, hanya boleh dipake untuk stabilisasi harga BBM. Tidak boleh dipake untuk defisit fiskal," tegasnya.
Namun, lanjut Daeng, tetap saja pemerintah tak layak untuk mengambil pungutan dari barang bersubsidi. "Pungutan jelas nggak boleh ada. Kalau dipaksakan ada pajak, pajaknya harus dialokasikan ke BBM lagi," imbuhnya.
Soal pungutan, jelas diatur dalam undang-undang dasar.  Sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A, menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Nah, terhadap pungtan ini, belum ada norma hukum apapun yang mengaturnya.
"Bisa undang-undang dasar pelanggarannya," tandas Salamuddin.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria, sebelumnya menyebutkan, Pemerintah dan DPR seharusnya bersepakat merevisi undang-undang terkait pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), kalau memang berkeinginan mengurangi beban masyarakat atas harga bahan bakar minyak (BBM).
Karena jika tidak, pengenaan pajak atas BBM bersubsidi, tetap akan memberatkan masyarakat. "Seharusnya pemerintah dan DPR bersepakat merevisi undang-undangnya agar pungutan dari harga jual BBM yang ditetapkan pemerintah bisa dihapuskan."
Kalau PPN dan PBBKB dihapuskan, maka setidaknya kata Sofyano, harga jual BBM bisa dikurangi Rp 900 per liter, dari harga yang saat ini ditetapkan pemerintah Rp 7.150 per liter untuk premium dan Rp 5.950 per liter untuk harga eceran solar. Jadi tanpa dua pajak itu, premium bisa Rp 6.250 per liter dan Rp.5.050 per liter untuk solar.
"Cuma memang kalau itu (penghapusan pajak dilakukan, red), maka pemerintah harus kerja keras menggali pendapatan bagi penerimaan pajak setidaknya sekitar Rp 42 triliun per tahun (dari penghapusan pajak BBM bersubsidi,red)," ujar Sofyano. (dna/gir/jpnn/JPG)

 

Berita Terkait