Puluhan Ribu Warga Tergusur Gara-Gara Reklamasi

Puluhan Ribu Warga Tergusur Gara-Gara Reklamasi

  Senin, 18 April 2016 15:48
Ilustrasi. Dok JawaPos.com

Berita Terkait

Pemerhati Kelautan dari Small Islands Network (Seanet), Ahmad Moni mewanti-wanti pemerintah agar berhati-hati dalam polemik seputar proyek reklamasi.

Dia menyebut jika terus dilanjutkan, otomatis muncul banyak persoalan. Mulai dari dampak ekologi, ekonomi, hingga ketidakadilan ruang. 

Menurutnya, dalam konteks penataan ruang di Indonesia, masyarakat  pesisir (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah usaha mikro dan buruh nelayan) selalu jadi warga kelas tiga. Padahal, mereka juga warga negara yang juga membayar pajak. 

"Warga dengan mudahnya digusur dari habitusnya sehingga tidak berdaya dan negara tidak melindunginya. Padahal, dalam undang-undang nomor 26 Tahun 2007, pemerintah telah mengamanatkan agar penataan ruang mengintegrasikan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil," tegas dia kepada JawaPos.com, Senin (18/4). 

"Ini diatur juga secara spesifik lewat UU No 27 tahun 2007 ihwal penataan kawasan pesisir . Tapi nyatanya, penyusunan tata ruang kerapkali menimbulkan ketidakadilan ruang," lanjut Moni.

Moni menjelaskan, data BPS (Badan Pusat Statistik) menyebutkan bahwa dalam kurun waktu empat tahun (2009-2013) saja, nelayan di Teluk Jakarta berkurang 57,8%. 

Artinya, kata dia, penggusuran nelayan terbukti mengusir nelayan dari habitus dan akar budayanya. 

"Selama satu dekade, pemerintah provinsi DKI sudah menggusur lebih dari 50.000 jiwa.  Mestinya, pemerintah DKI memprakarsai reforma agraria di pesisir dan pulau-pulau kecil (Cosatal dan Island Reform) sebagai bentuk 'keadilan ruang' dan wujud dari Nawacita, bukan menggusurnya," pungkas alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.(mam/JPG)   

Berita Terkait