Puluhan Petani Kepung BPN

Puluhan Petani Kepung BPN

  Rabu, 11 May 2016 10:20
UNGKAP KEKECEWAAN: Puluhan perwakilan dari petani eks PT BIG, mendatangi Kantor BPN Ketapang, kemarin (9/5). Mereka kecewa dengan kinerja BPN yang dianggap bermain-main dalam urusan HGU. AHMAD SOFI/PONTIANAK POST

Berita Terkait

KETAPANG – Merasa tidak puas dengan kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN), puluhan petani kelapa sawit mendatangi Kantor BPN Ketapang, Senin (9/5) siang. Mereka menuntut salah satu instansi vertikal tersebut bekerja secara profesional. Mereka juga meminta agar lahan sawit plasma petani, perumahan, tempat ibadah, dan sekolah tidak masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.

Ketua Persatuan Petani Sawit Pir Trans Ketapang, Supirman, menjelaskan bahwa kedatangan mereka ini terkait hasil pengecekan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Kalbar, serta beberapa tim terhadap sengketa lahan PT Inti Sawit Lestari (ISL) dengan PT Arrtu Borneo Plantation (ABP) di Desa Siantau Raya, Kecamatan Nanga Tayap, Selasa (3/5). Ia menjelaskan, pengecekan tersebut dilakukan karena ada dua peta HGU yang diterbitkan BPN Pusat. Hasilnya, dia menyayangkan lantaran BPN menyatakan HGU perusahaan ternyata di dalamnya ada milik masyarakat. Sehingga, dia menambahkan, hasil itu menjadi persoalan baru, bahkan terhadap empat desa di tiga kecamatan. Di antaranya, disebutkan dia, Desa Siantau Raya di Kecamatan Nanga Tayap dan Desa Semanyok Baru, Kecamatan Pemahan; serta Desa Karya Mukti dan Piansak di Kecamatan Sungai Melayu Rayak. Oleh karena itu, mereka yang wilayahnya masuk dalam HGU tersebut mempertanyakan kinerja BPN. "Kebun plasma masyarakat sudah bersertifikat, hingga sekolah dinyatakan masuk dalam HGU perusahaan, tentu hal ini sangat menyedihkan dan meresahkan masyarakat," katanya.

Ia meminta agar BPN benar-benar melihat HGU perusahaan tersebut, karena menyangkut masalah sosial di masyarakat. Mereka tidak mau diadu domba dengan perusahaan oleh oknum tertentu. "Padahal hak kami sudah jelas, bahkan disahkan. BPN harus segera menyikapi persoalan ini dan jangan menjadi permasalahan yang lebih besar," pintanya.

Para pendemo menuntur agar surat pernyataan itu segera dikeluarkan. Jika tidak, mereka berjanji akan tetap bertahan di Kantor BPN, bahkan akan lebih banyak lagi yang datang ke sana. "Kami akan tetap bertahan di sini sampai tuntutan kami dipenuhi, sampai BPN mengeluarkan surat pernyataan," tegasnya.

Sementara itu, kepala Kantor BPN Kabupaten Ketapang, Syamsuria, menegaskan sudah menghubungi Kanwil BPN, terkait tuntutan petani ini. Atas perintah dari Kanwil BPN, pihaknya akan membuatkan surat keterangan menanggapi tuntutan para petani tersebut. Surat keterangan itu, menurut dia, di antaranya mengatakan bahwa kebun plasma bersertifikat milik petani tidak termasuk HGU perusahaan. "Karena hak milik itu terkuat dan terpenuh. Hak milik ditimpa HGU tidak bisa, kecuali HGU ditimpa hak milik, mungkin itu bisa saja? Sekarang ini saya sedang merancang surat keterangan dan sudah berkonsultasi ke Kanwil," kata Syamsuria.

Ia meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir terhadap HGU perusahaan tersebut. Bahkan, terhadap tuntutan yang lainnya seperti perumahan dan sekolah, dipastikan dia, juga tak masuk dalam HGU perusahaan. "Kita buatkan surat keterangan sesuai tuntutan mereka," pungkasnya. (afi)

Berita Terkait