Puluhan Perda di Kalbar Dibatalkan

Puluhan Perda di Kalbar Dibatalkan

  Rabu, 22 June 2016 09:30
Tjahjo Kumolo

Berita Terkait

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri telah menghapus 3.143 peraturan daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang dinilai menghambat investasi. Sedikitnya 68 Perda di Kalimantan Barat dan enam di antaranya Perda Kota Pontianak dibatalkan.

Perda Kota Pontianak yang dibatalkan di antaranya Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah, Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Hutan Kota, Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang dan Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas perda nomor 13 Tahun 2006 tentang pengawasan dan pengusahaan Budidaya Burung Walet Daerah Kota Pontianak dan Perubahan Atas PerdaNomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menuturkan, Langkah itu dipandang tepat untuk mensinkronisasikan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ekonomi biaya tinggi juga berkurang pada sektor sekunder seperti industri manufaktur, listrik, bangunan, konstruksi/infrastruktur. Kemudian sektor tersier seperti perdagangan, transportasi, telekomunikasi, bank/keuangan dan jasa.

 “Penghapusan perda bermasalah yang hambat investasi jelas akan berdampak pada berkurangnya ekonomi biaya tinggi yang membebani dunia usaha secara signfikan," katanya, Senin (20/6) lalu di Jakarta.

Dengan berkurangnya ekonomi biaya tinggi, menurutnya, maka investasi di sektor primer, sekunder dan tersier akan meningkat tajam melalui pembukaan lapangan kerja. “Selain itu berdampak pada PMA (penanaman modal asing) serta PMDN (penanaman modal dalam negeri) di sektor primer seperti pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan,” kata Tjahjo.

"Dengan terbukanya lapangan kerja, akan meningkatkan penghasilan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di seluruh provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia,” ujarnya. Dia mengatakan, meningkatnya penghasilan masyarakat atau daya beli dan berkurangnya kemiskinan, akan mendorong masyarakat membayar pajak daerah. 

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dodi Riatmadji mengatakan, alasan mengapa Kemendagri tak segera mengunggah daftar perda bermasalah tersebut karena masih ada beberapa kekurangannya. Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan pembatalan perda pekan lalu, Kemendagri langsung melakukan pengecekan terhadap datanya berulang-ulang. Misalnya seperti penomoran, memastikan jumlah perda yang dibatalkan Mendagri dan  gubernur.

"Secara keseluruhan data sudah benar, namun masih ada satu dua angka yang masuk ke dalam daftar lain,” kata Dodi kemarin (21/6).

Selain itu, pembatalan perda dan perkada ini juga tak semuanya mengandung unsur pembatalan secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan daerah berupa perda atau perkada bisa dibatalkan Mendagri baik secara keseluruhan atau pasal per pasalnya saja.

Makanya, setelah melihat daftar pembatalan aturan ini, pemda harus terlebih dahulu mengecek lampiran dari Kemendagri. Apakah perda yang dibatalkan ini secara keseluruhan atau hanya beberapa pasalnya saja. (Ody/mif)

Berita Terkait