PT SMP Kembali Disoroti

PT SMP Kembali Disoroti

  Senin, 18 April 2016 10:33
BLOKIR JALAN: Sejumlah ibu-ibu karyawan PT Swadaya Mandiri Prakasa (SMP) melakukan pemblokiran jalan, memprotes perusahaan kebijakan perusahaan, dalam aksi demo beberapa waktu lalu. THETANJUNGPURATIMES.COM

Kades Minta Penghentian Aktivitas

TELUK MELANO – Kepala Desa (Kades) Matan Jaya, Kecamatan Simpang Hilir, Zulkarnaen, menyayangkan aktivitas yang masih dilakukan PT Swadaya Mandiri Prakasa (SMP) di wilayah desa mereka. Padahal dia memastikan jika perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut sama sekali tidak pernah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara. 

“Tidak pernah ada izin, tapi kenapa masih berjalan?” singkatnya.

Disebutkan dia, berdasarkan Peraturan Mentri Pertanian Nomor 26/Permentan/ot.140/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan terutama pasal 13 ayat 3, ditegaskan bahwa izin usaha perkebunan yang lokasi areal budidaya dan atau sumber bakunya pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur. Sementara itu, dia menambahkan, berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 526/1464 EKBANG-A tanggal 23 Mei tahun 2011 perihal Permohonan Rekomendasi, dari hasil tim pembinaan usaha perkebunan Kalbar, izin lokasi perkebunan sawit PT SMP hanya ditetapkan oleh Bupati Ketapang pada 27 November 2007. Izin tersebut, diakui dia, memang telah diperpanjang dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 411 tahun 2010 dan Nomor 412 Tahun 2010 pada 6 Juli 2010, berlokasi di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara.

“Sehingga untuk permohonan rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi Kalbar, tidak dapat diberikan mengingat lokasi area perkebunan PT SMP berada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara,” katanya.

Kades menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kayong Utara di Provinsi Kalbar, Pemkab Kayong Utara telah resmi diberlakukan pada 26 Juni 2007. 

“Mengenai Surat Bupati Kayong Utara Nomor 525/2883/hutbun tanggal 6 Desember 2011 tentang tanggapan atas permohonan izin usaha perkebunan dari Gubernur Kalbar, dalam rangka memenuhi persyaratan izin usaha perkebunan dari PT SMP yang berlokasi di Kayong Utara, tidak memiliki izin usaha perkebunan dari Gubernur, maka PT SMP diminta untuk menghentikan aktivitasnya dan pembangunan sarana yang berada di Kabupaten Kayong Utara,” kata dia.

Kenyataannya, dia menyayangkan, hingga saat ini perusahaan tersebut masih tetap beroperasi di wilayah desa yang dipimpinnya. Padahal, dia memastikan jika pemerintahan desa di bawah pimpinannya, sudah pernah memberikan imbauan, agar perusahaan perkebunan tidak melakukan aktivitasnya untuk sementara.

Bahkan Kades juga memastikan pada 2014 mereka sudah pernah melayangkan surat kepada perusahaan tersebut, agar menghentikan pekerjaan. Sedangkan di tahun yang sama, mereka juga sudah mengingatkan jika pengangkutan CPO perusahaan yang memiliki izin dalam menggunakan jalan perusahaan jalan eks loging PT Alas Kusuma.

“Aktivitas yang dilakukan PT SMP mulai dari lokasi penanaman sawit, pendirian pabrik pengolahan sawit, pengangkutan hasil pengolahan sawit, sampai dengan hasil sawit di pelabuhan Desa Matan Jaya yang seharusnya tertera dalam amdal sampai saat ini tidak dapat ditunjukkan kepada masyarakat,” pungkas Kades geram. (dan)