PT Arrtu Melawan

PT Arrtu Melawan

  Sabtu, 17 September 2016 11:01
BONGKAR: Alat berat merobohkan pos jaga di atas lahan yang akan dikosongkan oleh PN Ketapang di lahan sengketa di Desa Siantau Raya, Kecamatan Nanga Tayap.

Berita Terkait

TAYAP – Lahan sengketa seluas 2.900 hektare akhirnya dieksekusi dan dikosongkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Ketapang pada Kamis (15/9) lalu. PN Jakarta Selatan memutuskan bahwa PT Inti Sawit Lestari (ISL) berhak atas lahan tersebut yang sebelumnya diserobot oleh PT Arrtu Borneo Perkebunan (ABP).

 
Lahan perkebunan kelapa sawit yang dikosongkan tersebut terletak di Desa Siantau Raya, Kecamatan Nanga Tayap. Pengosongan lahan ditandai dengan pemasangan pelang, pencabutan beberapa pohon kelapa sawit, dan perobohan pos jaga dengan alat berat. Dengan demikian, sengketa lahan yang sudah berjalan setahun lebih tersebut akhirnya selesai.

Dengan adanya eksekusi tersebut, diharapkan tidak ada lagi permasalahan yang muncul antara kedua belah perusahaan, bahkan dengan masyarakat. "Dari awal kita ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Mudah-mudahan tidak muncul masalah lagi," kata Direktur PT ISL, Kamsen Saragih, kemarin (16/9).

Ia menjelaskan, munculnya sengketa tersebut setelah PT Inti Sawit Lestari (ISL) menjadi pemenang lelang lahan eks PT Benua Indah Group (BIG) pada 8 April 2015. Mereka memenangkan lelang atas 11.500 hektare. Namun, sekitar 2.900 hektare lahan, dikatakan dia, dianggap tumpang tindih dengan perusahaan PT ABP.

Dari 11.500 hektare tersebut, dijelaskan dia, terdiri dari tiga anak perusahaan di bawah PT BIG. Di antaranya, disebutkan dia, PT Bangun Maya Indah (BMI), PT Sumber Ladang Andalan (SLA), dan PT Duta Sumber Nabati (DSN). Lelang sendiri, dikatakan dia, diselenggarakan oleh KPKLN Provinsi Kalbar, Bank Mandiri, dan PN Ketapang.

Ia melanjutkan, paskamenang lelang, pihaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi. Saat itu pihaknya mendapat informasi dari masyarakat kalau ada perusahaan lain yang melakukan penanaman di lahan hak guna usaha (HGU) yang menjadi hak PT ISL.

Disebutkan dia, ada sekitar 600 hektare lahan di dalam PT BMI yang diserobot oleh PT Arrtu Plantation. Menurutnya, ada sekitar 214 hektare lahan yang sudah ditanami kelapa sawit. Kemudian, dia menambahkan, 2.300 hektare di dalam HGU PT SLA yang diserobot oleh PT Arrtu Borneo perkebunan. Perusahaan tersebut, kata dia, sudah menanamani sekitar 1.200 hektare.

"Sudah beberapa kali kita melakukan mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Ketapang. Hasilnya, Pemerintah Daerah Ketapang menyarankan agar menyelesaikan sengketa ini dengan business  to business. Kami setuju, tapi mereka (PT Arrtu, Red) tidak mau," jelas Kamsen.

Karena tidak menemui kesepakatan, hingga akhirnya, dia mengungkapkan, permasalahan tersebut harus diputuskan oleh pengadilan. Sesuai surat eksekusi pengosongan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan UB Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan suratnya Nomor W10.U3/7056/HK.02.04/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, perihal mohon bantuan Eksekusi Pengosongan dalam perkara nomor 20/Eks.RL/2016/PN jkt.Sel dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 2/Pdt.Eks/2016/PN Ktp, tanggal 30 Agustus 2016 junto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 20/Eks.RL/2016/PN Jkt.Sel tanggal 24 April 2016. 

"Surat eksekusi pengosongan dalam rangka pelaksanaan Risalah Lelang Nomor 134/2015 tanggal 8 April 2015," paparnya.

Paskaeksekusi pengosongan PT ABP, ia mengeluarkan empat poin penting. Pertama, disebutkan dia, menginventarisasi nama-nama karyawan untuk kemudian dipekerjakan kembali. Kedua, disebutkan dia, melalukan rapat dengan ketua koperasi untuk menunjukkan lahan kemitraan. Ketiga, bila ada kegiatan dari PT ABP di dalam areal yang dikosongkan tersebut, maka, ditegaskan dia bahwa itu ilegal. Dan yang terakhir, ditambahkan dia, menjaga keamanan, jangan sampai terjadi gejolak. Secara tegas dia mengatakan, jika ada yang melanggar, dilaporkan saja kepada pihak berwajib.

Sementara itu, menyikapi eksekusi oleh Pengadilan Negeri Ketapang, manajemen PT Arrtu menganggapnya salah alamat. Humas PT Arrtu, Annes, menilai eksekusi tersebut salah alamat, lantaran di dalam risalah lelang alamat desa tempat lokasi lelang adalah Desa Laman Baru, Kecamatan Tumbang Titi, bukan di Desa Siantau, Kecamatan Nanga Tayap.

Terlebih saat eksekusi, ia menilai Pengadilan tidak menggubris keberatan masyarakat serta pihak PT Arrtu yang merasa terzalimi dengan eksekusi ini. "Di sini terjadi ketidakadilan karena objek yang dilelang tidak sesuai dengan tempat eksekusi. Jadi intinya pihak Arrtu sendiri menolak eksekusi dan akan melakukan perlawanan hukum," kata Annes. (afi)

Berita Terkait