PRUB-SP Kisruh

PRUB-SP Kisruh

  Senin, 25 April 2016 10:03
PEDAGANG: Pedagang pakaian berjualan di lorong pintu masuk pasar rakyat usaha bersama Sungai Pinyuh.WAHYU/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

Bantah Setuju Tutup Lorong

SUNGAI PINYUH- Penempatan pedagang dan Sekretariat Badan Pemadam Api Sungai Pinyuh (BPA-SP) di Komplek Pasar Rakyat Usaha Bersama Sungai Pinyuh (PRUB-SP) masih menjadi polemik bahkan menuai kisruh. Sejumlah pedagang mengaku resah dengan desas-desus kabar penutupan lorong pasar PRUB-SP tersebut.

 “Kemarin, ada salah satu pihak yang menyampaikan langsung kepada saya kalau lorong ini (pintu masuk PRUB) akan ditutup oleh petugas. Bahkan kabarnya sudah disetujui oleh Pak Camat. Secara pribadi, saya sangat resah dengan informasi tersebut,” lirih Jai, 45 pedagang pakaian di komplek PRUB-SP kepada Pontianak Post, Minggu (24/4) pagi.

Jika penutupan lorong itu dilakukan, maka dipastikan Jai dan beberapa pedagang lainnya yang menggelar lapak dagangan di lorong PRUB akan kehilangan matapencaharian. Mereka mengaku terpaksa berjualan dilokasi itu lantaran tidak mendapatkan lapak atau kios di komplek PRUB-SP tersebut.

 “Jika diberikan kios atau lapak, pastilah kami tidak menggelar dagangan dilorong ini. Makanya, kalau pun penutupan lorong dilakukan, kami berharap Bapak Bupati dapat memberikan solusi agar kami bisa tetap berjualan. Karena, hanya usaha inilah harapan kami untuk mencari nafkah,” tutur pria yang sudah berjualan pakaian sejak puluhan tahun silam itu.

Jai mengaku dirinya sangat patuh dan taat terhadap aturan serta ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah dalam penempatan pedagang di PRUB-SP tersebut. Termasuk aturan penarikan retribusi maupun uang kebersihan setiap harinya.

 “Setiap hari ada pungutan uang kebersihan Rp 2000, dan kita sangat mendukung agar lingkungan pasar tetap rapi dan bersih. Karenanya, kami berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi pedagang kecil seperti kami untuk beraktivitas,” harapnya.

Sementara itu, Camat Sungai Pinyuh, Rochmat Effendy membantah kabar dirinya menyetujui penutupan lorong PRUB-SP. Mantan Pejabat Camat Mempawah Hilir itu menyerahkan persoalan PRUB kepada instansi berwenang.

 “Memang benar kemarin saya berkunjung ke PRUB. Sebagai pejabat baru, saya bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat dan mendengarkan keluhan petugas BPASP maupun pedagang disana. Tetapi saya tidak pernah menyetujui ataupun membuat kebijakan untuk menutup lorong PRUB,” tegas Rochmat.

Rochmat pun berharap semua pihak tidak menyebarkan informasi yang bersifat provokatif hingga menambah kisruh permasalahan penataan dan penempatan pedagang PRUB-SP tersebut. “Serahkan permasalahan ini kepada pemerintah daerah melalui instansi terkait. Nanti akan dirapatkan lagi untuk mencari solusi terbaik,” ucapnya.

Dilain pihak, Panitia Khusus (Pansus) DPRD mengaku telah turun kelapangan menindaklanjuti kisruh penempatan pedagang dan sekretariat BPASP di komplek PRUB-SP. Hasilnya, pansus menilai kisruh disebabkan sistem penempatan kios yang tidak transparan dan tidak ada koordinasi dengan pihak pedagang.

 “Banyak pedagang yang puluhan tahun berjualan, namun tidak mendapatkan jatah lapak atau kios. Sebaliknya, kios dan lapak justru ditempati pedagang pedagang baru. Kami sarankan agar Bupati melakukan evaluasi dan penataan ulang terhadap penempatan pedagang. Agar penempatan pedagang lebih transparan dan tepat sasaran,” saran Ketua Pansus DPRD, H Rusli Abdullah, SE, M.Si.

Bukan itu saja, sambung Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, pihaknya juga menilai penataan pasar masih semberawut. Masih banyak pedagang yang berjualan dipintu masuk pasar rakyat, termasuk pula mendirikan tenda-tenda dibagian samping pasar. Serta masih banyak kios-kios yang belum beroperasional.

 “Segera tertibkan pedagang yang berjualan didepan pintu masuk maupun disamping PRUB-SP. Sebab, pembangunan pasar ini dimaksudkan untuk penataan dan menciptakan pasar yang bersih. Kalau kondisinya masih semberawut seperti itu maka program pembangunan tidak berhasil,” tukasnya.(wah)

Berita Terkait