Proyek Tol – Jembatan Dihentikan

Proyek Tol – Jembatan Dihentikan

  Rabu, 21 February 2018 11:00
AMBRUK: Cetakan cor tiang tol Becakayu di kawasan Jakarta Timur ambruk, Selasa (20/2). Tujuh pekerja proyek terluka. HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS

Berita Terkait

Imbas Rentetan Kecelakaan Konstruksi

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengambil tindakan tegas setelah kembali berulangnya kecelakaan konstruksi. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengumumkan bahwa seluruh proyek pekerjaan infrastruktur jalan layang, termasuk jembatan, dihentikan untuk sementara waktu per kemarin (20/2). 

Dari tol Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, hingga proyek jembatan Papua dihentikan semua. Termasuk proyek MRT dan LRT. 

”Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh. Mulai dari desain, metodologi kerja, SOP, SDM, peralatan, termasuk pengawasnya juga dievaluasi. Penghentian sementara ini merupakan perintah dari presiden,” kata Basuki pada konferensi pers di Gedung kementerian PUPR kemarin.

Dengan adanya evaluasi menyeluruh tersebut, para kontraktor harus mengajukan ulang rencana kerja, desain, metodologi kerja, hingga detail pengawasan kerjanya. Itu semua akan dievaluasi oleh badan independen yang dipimpin oleh Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI). 

Hasil dari evaluasi tersebut, kata Basuki, akan diserahkan kepada Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) untuk ditindaklanjuti. ”Nantinya KKK dibantu Dirjen Bina Marga yang akan memutuskan apakah proyek tersebut go or no go,” terang Basuki.

Basuki menjelaskan, meskipun proyek pekerjaan infrastruktur layang dihentikan sementara, pekerjaan-pekerjaan pembangunan infrastruktur layang yang dilakukan di bawah tetap bisa dilakukan. Seperti pembuatan precast, dan pengaspalan bisa tetap dilakukan. ”Untuk yang angkat-angkat dan dilakukan di atas tanah itu yang dihentikan sementara waktu,” ungkap dia.

Mengenai berapa lama proses evaluasi hingga keluar rekomendasi, Basuki mengatakan, hal tersebut bergantung pada kelengkapan tiap-tiap kontraktor. Jika semua kelengkapan telah terpenuhi, prosesnya bisa dalam hitungan hari. Ia memastikan bahwa proses evaluasi menyeluruh tersebut tidak akan mengganggu target penyelesaian proyek pembangunan infrastruktur.

”Kami akan perhitungkan. Enggak mungkin setahun berhenti. Nanti akan ada prioritas proyek mana yang dievaluasi duluan,” jelasnya. Basuki juga menegaskan bahwa sanksi pasti akan dijatuhkan kepada pihak yang terbukti bersalah. Dalam hal ini pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Menteri BUMN Rini Soemarno mengingat kebanyakan proyek infrastruktur di bawah naungan Kementerian BUMN. 

”Kami dari PUPR nanti akan memberikan rekomendasi kepada Menteri BUMN. Nanti Menteri BUMN yang akan memberikan sanksi,” ucapnya. Menteri BUMN, Rini Soemarno juga telah memastikan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan tegas. ”Jika memang human error, pasti kami berikan sanksi. Ada sanksinya,” ujar dia.

Sementara itu, PT Waskita Karya Tbk selaku kontraktor mengaku masih melakukan investigasi terkait ambruknya cetakan yang digunakan untuk menahan beton kepala pilar (bekisting pier head) di Tol Becakayu. Hasil investigasi diharapkan keluar paling cepat 24 jam setelah kejadian. Waskita Karya juga sudah berkomunikasi dengan keluarga korban dan meminta maaf atas kecelakaan yang terjadi. Kepala Divisi III Waskita Karya Dono Parwoto mengatakan, para korban yang semuanya merupakan pekerja sudah terlindungi asuransi.

Sementara soal moratorium pengerjaan proyek jalan layang (elevated), perusahaan badan usaha milik Negara (BUMN) itu belum bisa meramal dampaknya pada kinerja keuangan perseroan. “Kan ada moratorium, berapa lama, itu kan tergantung investigasinya,” ujar Kepala Divisi III Waskita Karya Dono Parwoto. 

Menurutnya, perseroan sendiri sebetulnya sanggup menyelesaikan proyek Tol Becakayu yang ditargetkan tuntas tahun ini. Pun untuk proyek-proyek strategis nasional lainnya, perseroan juga yakin dapat menyelesaikannya tepat waktu.

Dono menampik adanya dugaan human error dan maladministrasi pada pengerjaan proyek-proyek yang digarap Waskita Karya. Menurutnya, semua sudah berjalan sesuai prosedur. Namun saat ini Waskita Karya tengah menimbang untuk menambah satu lagi shift kerja. Tadinya, para pekerja mempunyai dua shift kerja. 

Masing-masing mempunyai 8 jam kerja dengan waktu lembur maksimal tiga jam. Dengan adanya penambahan shift, karyawan bisa lebih terhindar dari risiko kelelahan. Dalam tujuh bulan terakhir, sudah ada 12 kecelakaan kerja dari 11 proyek yang seluruhnya dikerjakan oleh BUMN karya. Enam di antaranya dikerjakan oleh Waskita Karya, plus satu proyek dikerjakan oleh PT Citra Waspphutowa. Namun, Waskita Karya memiliki saham 12,5 persen pada perusahaan tersebut. 

Terkait kejadian ini, Kementerian BUMN mengaku tengah mengevaluasi kinerja direksi Waskita Karya. Sementara itu, saham Waskita Karya yang bersandi WSKT kemarin ditutup turun 60 poin atau 1,93 persen ke level Rp 3.050. Saham WSKT bergerak di rentang harga Rp 3.000 hingga Rp 3.150 per unit. Pada perdagangan intraday, WSKT sempat turun 3,8 persen ke level Rp 3.000 per unit.

Meski harganya menurun, namun analis tidak melihat adanya sentimen negatif dari proyek yang ambruk pada saham WSKT. “WSKT polanya sedang uptrend, dan saran saya hold dulu. WSKT turun itu juga bukan karena tol yang ambruk, tapi lebih karena mengikuti IHSG (indeks harga saham gabungan) yang memang lagi terkoreksi,” ujar Analis Binaartha Sekuritas M. Nafan Aji Gusta. 

IHSG kemarin ditutup di zona merah dengan penurunan wajar sebesar 26,41 poin atau 0,39 persen ke level 6.662,88. Menurut Nafan, adanya moratorium pembangunan jalan layang pada emiten konstruksi belum tentu menurunkan kinerja keuangan emiten. Jika tujuannya untuk kualitas proyek dalam jangka panjang, justru moratorium menghindarkan emiten dari pengeluaran ekstra akibat ganti rugi risiko kecelakaan. 

“Tapi memang kalau emiten itu mampu memenuhi tenggat waktu pengerjaan, atau malah lebih cepat dari itu, akan lebih bagus buat performa keuangan emiten,” tuturnya.

Presiden Jokowi mengatakan, pasca kejadian, pihaknya langsung menghubungi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Orang nomor satu di Indonesia itu meminta agar proyek infrastruktur dievaluasi.

"Ini kan keputusan di kementerian PUPR, saya kira untuk evaluasi total. Karena memang pekerjaannya banyak sekali," ujarnya usai melantik duta besar di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Presiden berharap, proses pengawasan pengerjaan infrastruktur juga diubah. Sehingga pengawasan bisa lebih diperketat. Diakuinya, proyek yang dikerjakan secara cepat butuh ketelitian. 

Apalagi, jika kontruksi itu dilakukan di atas. Seperti jalan tol layang, flyover, hingga LRT. "Memerlukan pengawasan-pengawasan yang rutin dan ketat," ujarnya 

Dengan cara seperti itu, diharapkan kesalahan maupun kelalaian dalam mendirikan komponen dan kontruksi bisa terawasi satu per satu secara detail. "Tidak mungkin diawasi hanya sambil lalu," imbuhnya.

Kecelakaan proyek infratruktur mendapat perhatian serius DPR. Dewan pun bakal memanggil Kemen PUPR. “Kemen PUPR harus mempertanggungjawabkan berulangnya insiden kecelakaan proyek,” terang Ketua DPR RI Bambang Soesatyo melalui keterangan resminya kemarin.

Dia meminta pemerintah mengevaluasi seluruh proyek dengan mengecek semua standar keamanan dan keselamatan. Pemerintah harus lebih cermat dalam melaksanakan proyek, sehingga tidak terjadi kecelakaan lagi.

Selain pemerintah, politisi Partai Golkar itu juga meminta pertanggungjawaban konsorsium kontraktor proyek atau penyedia jasa atas insiden itu. “Kontraktor harus mengutamakan aspek  keselamatan,” paparnya.

Menurut dia, kecelakaan yang banyak menelan korban itu tidak boleh dibiarkan.Dia pun mendorong pihak kepolisian untuk segera memproses secara hukum terhadap delapan kecelakaan proyek infratsruktur, agar konsorsium kontraktor lebih bertanggungjawab.

Fary Francis, ketua Komisi V DPR RI mengatakan, dua pekan lalu, komisinya sudah mengundang Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dalam pertemuan itu dibahas dominasi BUMN dalam menggarap proyek strategi nasional, salah satunya PT Waskita Karya. Menurut dia, Waskita tidak hanya menggarap proyek pemerintah, tapi juga proyek swasta. 

“Jangan karena banyak menggarap proyek swasta, kemudian proyek pemerintah diabaikan keselamatannya,” tuturnya. Dalam waktu dekat, lanjut dia, komisinya akan membentuk panitia kerja (Panja) keselamatan kerja proyek infrastruktur. Panja akan mendalami sejumlah kasus kecelakaan kerja serta sanksi yang sudah dijatuhkan kepada penyedia jasa konstruksi. “Setelah reses kami akan bentuk panja,” ucap legislator asal dapil NTT itu. (and/tau/rin/far/lum)

Berita Terkait