Prioritas Kebutuhan Mendesak

Prioritas Kebutuhan Mendesak

  Sabtu, 10 September 2016 09:42
SIDANG PARIPURNA: Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu membahas RP-APBD Tahun Anggaran 2016, yang dipimpin Ketua DPRD Rajuliansyah. Tampak Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L. Ain Pamero duduk berdampingan dengan Ketua DPRD.

Berita Terkait

PUTUSSIBAU – Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero memastikan bahwa untuk APBD Perubahan, anggaran lebih diprioritaskan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak. Hal tersebut disampaikan dia saat membacakan Penjelasan Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kapuas Hulu atas Rancangan Perubahan APBD (RP-APBD) Tahun Anggaran 2016, Jumat (9/9) pagi, di Gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

 
Dijelaskan dia bahwa penyusunan RP-APBD 2016 mengacu kepada  pencapaian tujuan program pembangunan daerah, serta memperhatikan keperluan perioritas dan mendesak sampai berakhirnya tahun anggaran. Dia juga memastikan, ketidakstabilan keadaan keuangan daerah telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda). Menurutnya, melalui Sekda juga telah diimbaukan kepada seluruh kepala SKPD, agar selektif dalam melakukan perubahan anggaran SKPD-nya.

“SKPD harus bisa memaksimalkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, serta melakukan penggeseran terhadap sisa anggaran dari kegiatan yang dianggap belum perioritas,” tegas Wabup. Anton, sapaan karibnya, berharap agar rancangan perubahan APBD tidak menambah anggaran yang sudah ada. Ini, menurut dia, untuk mengatasi persoalan minimnya ketersediaan anggaran yang telah dilakukan Pemkab selama ini.

Hanya saja, politisi PKPI ini juga tak memungkiri bahwa tidak semua kebutuhan perioritas yang ada dapat terakomodir di APBD perubahan. Jika legislatif menyetujinya, diungkapkan dia bahwa Pemkab juga ingin menunda pembayaran uang reboisasi kepada Pemerintah Pusat yang dianggarkan dalam APBD murni senilai Rp8,4 miliar. Bahkan, mereka juga ingin menunda pembayaran utang jasa pelayanan kepada pihak RSUD Achmad Diponegoro Putussibau, pembayaran tagihan RSJ Singkawang. Namun, dia khawatir jika tidak dilaksanakan, akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dijelaskan Wabup, kondisi keuangan yang sulit ini tidak hanya terjadi untuk Kapuas Hulu, namun juga dialami semua daerah di seluruh Indonesia. Maka ia sangat berterima kasih kepada semua fraksi di DPRD yang bisa memahami situasi seperti sekarang ini.

Lebih lanjut Anton mengungkapkan bahwa jumlah pendapatan dalam RP-APBD yang semula sebesar Rp1,6 triliun menjadi Rp1,7 triliun, yang berarti mengalami penambahan sebesar Rp85,4 miliar. Jumlah tersebut dijabarkan dia dengan penambahan dana bantuan keuangan provinsi sebesar Rp88,3 miliar dan DAK bidang kesehatan untuk pelayanan rujukan sebesar Rp33,2 miliar. “Ada penambagan anggaran,” terangnya.

Kemudian, dijelaskan dia juga mengenai pengurangan DAK pada beberapa bidang lainnya, DBH sumber daya alam dari pemerintah pusat DBH pajak dari Pemprov Kalbar, serta penyesuaian PAD secara keseluruhan mencapai Rp36 miliar lebih. Namun, dia menambahkan, di sisi lain, untuk anggaran belanja terjadi penambahan Rp134,1 miliar. Diungkapkan dia, penurunan target pendapatan RP-APBD Tahun Anggaran 2016 khusus pajak daerah dilakukan penyesuaian berupa pengurangan Rp5,1 miliar. Kondisi tersebut, diakui dia,  karena tidak tercapainya target yang berasal dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) HGU perkebunan sawit. Kemudian, dia juga menambahkan mengenai pembayaran gaji ke-13, pembayaran THR ASN, dan anggota DPRD . “Besaran yang harus dibayarkan oleh Pemkab Kapuas Hulu untuk pemberian gaji ke-13 yakni Rp 23,9 miliar. Sedangkan untuk THR atau gaji ke-14 kurang lebih Rp19,3 miliar,” katanya.

Adapun sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun anggaran sebelumnya, dijelaskan dia, berdasarkan hasil audit BPK dan sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2016 adalah sebesar Rp98.8 miliar. Dia menambahkan bahwa jumlah tersebut digunakan dalam APBD murni Rp68,1 miliar, sehingga harus masih dilakukan penyesuaian sebesar Rp30,6 miliar. “Dari silpa tersebut terdapat sisa dana tidak terealisasi tahun sebelumnya yakni dana tunjangan profesi guru,” paparnya.

Selain itu, menurut dia, juga ada dana tambahan penghasilan guru, dana JKN FKTP, DAK, bantuan keuangan provinsi, dan dana reboisasi yang secara keseluruhan Rp41,5 miliar. Maka, kata dia, jika dibandingkan silpa yang ada dengan jumlah peruntukannya, terlihat bahwa dari sisa dana tersebut telah ada yang digunakan untuk membiayai APBD murni TA 2016 yang mesti ditutup dari APBD perubahan.(aan)

 

Berita Terkait