Potensi PNBP Siap Gusur Dominasi Pajak

Potensi PNBP Siap Gusur Dominasi Pajak

  Jumat, 17 November 2017 09:34   172

oleh: Indra Wijayanto 

Kalimantan Barat berpeluang menjadi provinsi pertama dengan nilai PNBP melebihi angka penerimaan pajak. Dashboard Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN-G2) sampai dengan November 2017 menunjukkan angka PNBP Rp705 miliar, sedangkan penerimaan pajak Rp4,1 triliun. Namun, apabila ditelaah lebih lanjut pada hari yang sama, posisi restitusi pajak mencapai Rp138 miliar. Dari sisi PNBP masih tersimpan angka Rp600 miliar lebih yang setorannya langsung ke Pusat. Jadi, secara mudah akan didapat bahwa nilai PNBP berkisar Rp1,3 triliun, sedangkan penerimaan pajak mencapai Rp3,9 triliun.   

PNBP yang disetor langsung ke Pusat senilai Rp600 miliar diantaranya berasal dari layanan rumkit TNI, keimigrasian, setoran nikah rujuk, layanan bidang komunikasi dan informasi, bidang pertanahan, dan masih banyak lagi kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga (K/L). Itu belum termasuk penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) dari sektor pendidikan sekitar 20 miliar dan di sektor kesehatan kisaran angka Rp33 miliar.  

Potensi PNBP Kalbar sangat besar. Potensi pertama dari piutang PNBP yang mencapai Rp219 miliar rupiah dan 600 ribu US dollar. Piutang PNBP ini berasal dari sektor pertambangan umum berupa iuran royalti dan sewa tanah melalui kontrak karya. Potensi serupa yang bisa diraup dalam tahun ini bernilai Rp200 miliar dari sektor pertambangan golongan logam diantaranya bauksit, emas dan besi.

Potensi kedua berupa luas wilayah yang tidak kurang dari 7,5 persen luas Indonesia. Hal ini menimbulkan potensi PNBP dari pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA). Apabila target PNBP SDA berbanding lurus dengan luas wilayah, maka setidaknya Kalbar masih menyimpan potensi Rp5,4 triliun dari target nasional yang Rp72,5 triliun pada 2017. Jika dihitung sampai dengan akhir tahun ini, PNBP Kalbar akan mencapai Rp7,1 triliun. Sedangkan dari sisi penerimaan pajak target sampai akhir tahun sebesar Rp6,7 triliun. Dari kedua potensi yang ada, jelas PNBP siap menggusur dominasi pajak.

Potensi ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah PNBP yang berasal dari kegiatan pelayanan yang diberikan oleh K/L karena pelaksanaan tugas dan fungsinya. Jumlah yang dikumpulkan cukup signifikan, mencapai 25 persen dari seluruh potensi yang ada. Bahkan potensi ini paling besar kemungkinannya untuk diwujudkan. Caranya? Memastikan seluruh pungutan PNBP disetor ke kas negara tepat waktu dan tepat jumlah. Kemudian juga melakukan reviu tarif PNBP yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Dari uraian tersebut diatas, bukan mustahil PNBP Kalbar akan menggusur dominasi pajak. Hal demikian bisa dicapai apabila pengelolaan PNBP dilakukan secara profesional dan transparan. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak untuk mewujudkannya. Ini menjadi tantangan sekaligus peran Kanwil DJPb Provinsi Kalbar untuk membuat langkah nyata. Upaya sederhana dan cerdas dimulai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi PNBP. Targetnya adalah satuan kerja penyumbang PNBP Kalbar. Memastikan tata kelola PNBP sesuai aturan yang berlaku. Penerapan jenis dan tarif PNBP harus transparan. Yang terpenting adalah memastikan seluruh PNBP segera disetorkan ke kas negara. Upaya berikutnya adalah melakukan inventarisasi jenis dan tarif PNBP pada K/L yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Mungkin terlalu murah, terlalu prosedural, tidak tepat sasaran, bahkan jenisnya perlu ditambah.

Masyarakat Kalbar diharapkan ikut mengawasi sumber dan pengelolaan PNBP, yang selama ini hanya dipandang sebelah mata. Sinergitas akademisi, pelaku usaha, politisi, birokrat bahkan aparat penegak hukum sangat diharapkan peran dan kontribusinya mendongkrak PNBP Kalbar. Niscaya PNBP Kalbar siap menggusur dominasi penerimaan pajak yang selama ini menopang roda ekonomi Kalbar. Semoga.  (*)

*Penulis adalah Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I-C Kanwil DJPb Provinsi Kalbar.