Pontianak Darurat Kejahatan Seksual Anak

Pontianak Darurat Kejahatan Seksual Anak

  Sabtu, 7 May 2016 11:47

Berita Terkait

PONTIANAK – Belum hilang selimut duka untuk Yuyun, siswa SMP yang diperkosa beramai-ramai 14 pemuda hingga tewas di Bengkulu. Kasus kekerasan seksual terhadap anak kembali terjadi di Sungai Ambawang, Kalimantan Barat. Seorang ayah, HM (42) tegas menyetubuhi anak kandungnya sendiri hingga sang anak hamil tujuh bulan.

Belum sampai di situ. Ada juga kasus serupa yang sangat keji. Masih ingat kasus penemuan mayat perempuan bernama Nisa, 22 tahun, warga Desa Merapi, Kecamatan Sekadau Hilir yang ditemukan di rawa-rawa beberapa waktu lalu? Kasus kematiannya berhasil diungkap Polres Sekadau. Ternyata, sebelum dibunuh dan ditenggelamkan, korban lebih dulu disetubuhi para pelaku.  

Kasus-kasus tersebut tentu saja menambah deretan panjang kejahatan seksual terhadap anak. Anak, masih belum aman.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kalbar mencatat, dari Januari hingga April 2016, sudah 30 laporan pengaduan kejahatan terhadap anak. 13 di antaranya, kejahatan seksual.

Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya mendominasi tingginya pengaduan dari kabupaten kota se-Kalbar pada 2015. Dari jenis kasus kejahatan seksual tercatat 12 kasus di Pontianak. Sementara di Kubu Raya, tiga kasus. Menyusul kemudian Sanggau, dengan dua kasus. Sementara Singkawang, Bengkayang, Ketapang, masing-masing satu kasus.

“Ini berarti kecenderungan senantiasa meningkat pertahunnya,” kata Pokja Data dan Informasi KPAID Kalbar, Alik R Rasyad, Jumat (6/5).

Orangtua sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap anaknya sendiri, bukan hanya terjadi di Pontianak, dan Kubu Raya. Ketapang dan Kayong Utara, juga ada.

Lalu kenapa kasus kejahatan seksual ini selalu ada, kadang kualitasnya luar biasa bahwa pelakunya orangtuanya sendiri. Ini menunjukan ungkap Alik, bahwa anak-anak tidak lagi aman, ancaman kekerasan selalu ada: di rumah, pelaku orangtua. Di luar rumah, tetangga, teman. Di sekolah, guru.

“Memang, kita tidak bisa mengatakan kalau di rumah aman tidak. Ada beberapa kasus orangtuanya sendiri pelakunya,” kata Alik heran. “Yang penting pengawasan dan komunikasi orangtua terhadap anak, itu yang penting” ujarnya menambahkan.

Dari sejumlah laporan kejadian, Alik menganalisa bahwa kejadian seperti pencabulan, pemerkosaan tidak terjadi secara instan. Dia mencontohkan, misalkan sebelum kejadian seorang ayah menunjukkan atau memutarkan vidio porno di depan anaknya. Atau melalui kekerasan juga paksaan. Ketika hal ini terjadi, di sinilah peran komunikasi tersebut. Untuk meminimalisir kejadian, anak bisa langsung menceritakan kepada ibunya apa yang sudah dilakukan ayahnya.

“Tapi, saat ini komunikasi antar orangtua dan anak, kurang efektif,” terang Alik.

Alik kembali mencontohkan, kurangnya peran komunikasi orangtua bisa dilihat dari peran kontrol terhadap masa bermain dan belajar anak. Banyak dari orangtua, tidak mengajak ngobrol. Tidak tahu anaknya bermain di mana, dengan siapa, pulangnya jam berapa.

“Anak SD bermain dengan anak SMA itu tidak tepat. Anak SD bermain di warnet dan pulang malam juga. Di sini seharusnya kepedulian orangtua kurang. Dan ini perlu dioptimalkan dan harus diawali dari orangtua,” jelasnya.

Dari data KPAID, sebagian besar pelaku kekerasan ataupun pelecehan seksual dari orang terdekat korban: orangtua, guru, tetangga, pacar dan orang yang korban kenal. “Intinya adalah dimulai dengan bujuk rayu, kemudian iming-iming dan dengan paksaan,” sebut Alik.

Kasus anak yang dihamili ayah kandungnya di Sungai Ambawang, Kubu Raya diakui Alik akan dilakukan pendampingan oleh KPAID. Menurut dia, ada dua aspek terhadap korban sendiri, maupun calon bayinya harus diperhatikan dengan benar. Korban, kata Alik, pasti sangat depresi dan trauma tinggi, apalagi anak yang dikandungnya itu, buah hati terlarang antara dia dan ayahnya. Yang notabennya adalah kakeknya sendiri.

“Ini yang harus kita perhatikan dengan benar. Bagaimana sekolahnya ketika melahirkan, apakah tetap diasuh sendiri atau orang lain. Harus didampingi sehingga bisa membuat proses penguatan sampai tumbuh kembang,” kata Alik memaparkan.

Disebutkan pula, proses pendampingan untuk korban kejahatan seksual terhadap anak, tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus berkoordinasi dengan institusi lain dari masing-masing daerah. Akan tetapi, untuk setiap kasus yang sudah masuk ke KPAID Kalbar, akan dilakukan pendampingan dan bantuan psikologis korban.

Mengenai pelaku kejahatan, KPAID hanya memonitor dan memantau bahwa proses hukum berjalan dengan baik. “Soal vonisnya, kita serahkan sama aparat penegak hukum. Walaupun harapan kami tentunya bisa diberlakukan hukuman maksimal,” ujarnya.

Ia pun berharap pelaku mendapatkan sanksi lain, misalnya hukuman kebiri seperti yang diwacanakan. Bukan itu saja, tetapi juga sanksi sosial lainnya, misalnya foto pelaku dipampangkan atau disebar ke media massa. Dengan demikian diharapkan ada efek jera dan membuat orang lain berpikir ulang untuk melakukan kejahatan yang sama.

“Ketika seseorang sudah menjadi korban kejahatan, tidak bisa hilang dalam setahun dua tahun. Sepuluh tahun juga belum tentu hilang. Belum lagi ketika hamil dan yang dikandungnya itu anak dari ayahnya sendiri. Pasti korban mengalami trauma yang luar biasa dan tidak bisa hilang. Pelaku harusnya dihukum berat,” tegasnya.

Pendidikan Agama

Pesatnya perkembangan teknologi informasi membuat konten-konten berbau pornografi bertebaran bukan hanya ada di “bank data” raksasa, Google, tapi juga berserakan di laman media sosial (medsos) dan mudah diakses.

“Teknologi informasi di era sekarang, untuk mengakses film porno mudah. Itu kenapa pelaku yang melakukan kejahatan seksual bukan orang jauh, tapi dekat. Ini yang mungkin harus jadi solusi,” kata Pengamat Sosial Untan, M. Sabran Achyar.

Faktor lingkungan juga, sebut Sabran, ikut berpengaruh. Untuk membentenginya, pendidikan agama dalam keluarga hendaknya lebih diperkuat. “Miris saat akses teknologi informasi film porno sangat mudah, landasan agama sangat minin sehingga hal tersebut (kejahatan_red) bisa dilakukan. Hal-hal yang sifatnya sakral hilang atau sudah mulai pudar,” kata Sabran.

Kontrol terhadap anak sebut Sabaran, juga penting. Orangtua harus tahu ke mana, di mana dan dengan siapa anaknya bermain.

Pergaulan anak pun harus dikontrol untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pelecehan seksual

Sabran juga mendukung upaya pemerintah memberlakukan sanksi kebiri kepada pelaku kejahatan seksual. Dengan demikian, setiap ada yang ingin melakukan kejahatan, akan berpikir untuk melakukannya.

“Kalau itu bermanfaat, saya kira harus dilakukan, meski melalui proses sosialisasi yang panjang. Ini dibutuhkan peran media dan lembaga yang menyampaikan sosialisasi prosesnya,” ungkapnya.

Pengamat Hukum Untan, Dr. Hermansyah mengatakan, kejahatan terhadap anak jelas melanggar norma agama. Dalam  UU Perlindungan Anak juga ada. Pelaku hendaknya dijatuhi hukuman maksimal supaya ada efek jera. Apalagi, kejahatan seperti ini kerap terjadi.

Selain itu, hukuman ancaman penjara 10 hingga 20 tahun bisa diberikan pemberatan. Sebagai contoh, Hermansyah mengatakan, apabila pelaku seorang PNS, pemuka agama tentu saja hal ini perlu hukuman maksimal. “Itu bisa jadi faktor pemberat. Penjatuhan pidana bisa dinaikkan,” ujarnya.

Dimintai tanggapan soal rancangan Perpu Kebiri, Hermansyah mengaku setuju. Artinya, kata dia itu bentuk upaya bagaimana memberikan dampak sebuah perbuatan yang memang dilarang.

“Itu model hukum. Kalau hukum Islam, pelakunya dirajam sampai mati,” ungkapnya.

Hukuman Kebiri

Sejak digadang-gadang tahun lalu, draft rancangan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) kebiri bagi predator seksual sempat hilang bak ditelan bumi. Hingga akhirnya kasus pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun, 13, memaksa agar Perpu segera diterbitkan. Pemerintah berkelit, pembahasan alot karena pro kontra.

Disinggung soal ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise pun langsung pasang badan. Seolah tak ingin disalahkan, ia langsung melempar bola panas ke Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Dia menuturkan, draft sudah diserahkan pihaknya sejak akhir tahun lalu.

Tak ingin disudutkan begitu saja, Kemenko PMK pun langsung menyerang balik.  Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan perempuan dan Anak, Kemenko PMK Marwan Syaukani menuturkan, draft yang diserahkan Kementerian PPPA tidak disertai kajian mendalam bersama kementerian/ lembaga terkait. Oleh karenanya, Kemenko PMK harus terlebih dahulu mengumpulkan mereka untuk mengkomunikasikan wacana hukuman kebiri ini.

”Hanya sebatas draft. Kami tentunya tidak ingin demikian dan ada polemik ke depan. Jadi harus didengar semua,” katanya.

Kajian bersama ini pun ternyata tak berjalan mulus. Muncul pro kontra terkait wacana hukuman menghilangkan libido ini. Itu pun bukan dari satu lembaga saja. Tapi, yang mengejutkan, Marwan menyebut, penolakan justru datang dari beberapa penggiat anak.

”Ada beberapa penggiat anak juga. Tak bisa disebutkan tentu saja. Kalau KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan Komnas Perlindungan Anak sih sangat mendukung dari awal,” tuturnya.

Diakuinya, penolakan ini sempat membuat pembahasan alot. Ditambah pula, tak ada payung hukum untuk hukuman kebiri ini. Memang, dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tak ada aturan soal hukuman kebiri. Hukuman hanya terdiri dari hukuman 20 tahun, seumur hidup dan hukuman mati.

”Sehingga kami juga harus sangat hati-hati. Jangan sampai sudah diputuskan tapi berpolemik. Belum lagi soal kemungkinan bila tak kunjung ditolak oleh DPR setelahnya. Kan jadinya gugur dan hanya berlaku satu tahun saja,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Perpu memang menjadi hak prerogatif presiden. Saat disetujui dan ketok palu, maka perpu bisa langsung berlaku. Namun, diterangkan juga dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 2011, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa Perpu harus langsung dibahas dalam persidangan selanjutnya di DPR.

Persidangan tersebut untuk membahas apakah Perpu disetujui atau tidak. Bila disetujui, maka akan langsung disahkan sebagai undang-undang. Tapi, jika sebaliknya, perpu jadi tidak berlaku. Dan selanjutnya, Pemerintah bersama DPR akan melakukan perumusan RUU pencabutan Perpu tersebut.

Meski begitu, dia meyakinkan, bila pemerintah betul-betul konsen terhadap pemberatan hukuman ini. Rapat marathon bersama kementerian/lembaga terkait juga sudah dilakukan lima bulan terakhir.

“Draft sudah rampung di tingkat eselon I dan II minggu lalu. Kami juga sertakan semua opsi terkait pemberatan hukuman ini. Tinggal menunggu keputusan atas (tingkat menteri),” ujarnya. (gus/jpg)

 

 

 

 

 

 

 

 

Berita Terkait