Pontianak Buka Rancangan Anggaran ke Publik

Pontianak Buka Rancangan Anggaran ke Publik

  Rabu, 18 November 2015 09:09
BEDAH APBD: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 Kota Pontianak dibedah, Selasa (17/11) di Rektorat Universitas Tanjungpura (Untan). Selain Wali Kota Pontianak Sutarmidji, Sejumlah narasumber turut hadir dalam acara tersebut.HARYADI/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

  PONTIANAK - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 Kota Pontianak dibedah. Banyak apresiasi terhadap keberanian Pemkot Pontianak membuka RAPBD-nya. Ada pula kritik terhadap sasaran pendapatan dan ke mana anggaran akan dibelanjakan.    Bedah RAPBD 2016 Pontianak itu digelar di Rektorat Universitas Tanjungpura (Untan), Selasa (17/11).

Selain Wali Kota Pontianak Sutarmidji, sebagai narasumber ada Dekan Fakultas Ekonomi Untan Eddy Suratman, Staf Khusus Menteri Keuangan Robert A Simanjuntak, dan Kasubdit Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Asnil. Ada pula penyanggah, yakni Koordinator ICW Adnan Topan Husodo serta Knowledge Management TII Wawan Suyatmiko.

    Rektor Untan Thamrin Usman membuka bedah APBD ini. Dia mengapresiasi konsistensi Pemkot Pontianak dalam menjalankan pemerintahan secara transparan, termasuk di dalamnya membedah APBD. “Bahkan yang sekarang dibedah rancangan bukan APBD. Jika dalam bedah ini ada masukan yang baik berkenan kiranya diakomodir,” ujarnya.

    Ada dua aspek yang dilihat Thamrin dalam sebuah APBD, yakni pendapatan dan belanja. Dia menyarankan untuk meningkatkan pendapatan sebaiknya jangan bertumpu pada sumber-sumber konvensional. “Terus upayakan pendapatan lainnya. Kalau hanya berharap dari sumber konvensional sulit untuk meningkatkan pendapatan secara drastis.”

    Wali Kota Pontianak Sutarmidji memaparkan pendapatan pada RAPBD Pontianak 2016 sebesar Rp1,637 triliun. Sumbernya PAD Rp365 miliar, dana perimbangan Rp847 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp424 miliar. Sedangkan belanja terdiri atas belanja tidak langsung Rp768 miliar dan belanja langsung Rp848 miliar.

    Dijelaskannya pada belanja tidak langsung, paling tinggi ada pada belanja pegawai yang mencapai 96,4 persen. Turut menyumbang prosentase tinggi adalah tunjangan sertifikasi guru sebesar 24,17 persen. “Harusnya dari pusat itu langsung ke guru, tidak lewat APBD. Kalau tanpa tunjangan sertifikasi guru itu memang APBD terlihat lebih ramping akan tetapi sehat,” ungkapnya.

    Hibah dan bansos yang sering menjadi sorotan juga dibahas Sutarmidji. Tahun depan Pemkot Pontianak menganggarkan hibah Rp18,72 miliar dan bansos Rp7,54 miliar. Kedua komponen ini tidak bisa dihapus dari APBD. “Kalau hibah itu misalnya untuk PMI. Kantong darah itu harus disediakan. Sedangkan bansos harus tersedia karena bisa mendadak perlu, tidak bisa diprediksi. Contohnya ada warga miskin sakit, dia harus dirujuk ke Jakarta. Memang ada BPJS untuk berobat, tetapi biaya pesawat dan hidup di Jakarta pemerintah harus bantu,” jelasnya.

    Dekan Fakultas Ekonomi Untan Eddy Suratman mengatakan, jika ditelisik lebih dalam pengelolaan keuangan Pontianak selalui berada di atas. Baik di Kalbar maupun rata-rata nasional. Laporan pertanggungjawaban pun demikian. Buktinya, pada 2011 Pontianak satu-satunya daerah di Kalbar yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. “Baru berangsur-angsur ada temannya. Sampai tahun lalu sudah ada empat daerah di Kalbar bersama Pontianak meraih opini WTP,” ujarnya.

    Meskipun mengapresiasi bedah RAPBD itu, Eddy Suratman menyarankan agar dalam APBD, belanja modal harus dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. “Secara umum masih ada waktu dan bedah ini bermanfaat karena masih rancangan. Masukan-masukan kita mudah-mudahan memengaruhi pembahasan di dewan,” dia berharap.

    Staf Khusus Menteri Keuangan, Robert A Simanjuntak mengatakan, secara rata-rata nasional Pontianak terhitung baik. Dia mencontohkan PAD yang rata-rata nasionalnya untuk kota 17,50 persen, sedangkan Pontianak pada 2016 PAD-nya dalam APBD sebesar 22,31 persen. “Rasio PAD-nya juga bagus. Misalnya salah satu penunjang PAD adalah BPHTB, itu baik.”

    Robert menyarankan agar Pontianak memperhatikan belanja modal. Menurutnya dari tahun ke tahun belanja modal mesti meningkat. Dia juga mengingatkan untuk tidak lengah pada serapan anggaran. Secara nasional ini menjadi masalah, penyerapan belanja modal pada triwulan I sampai III sangat rendah. Akan tetapi melonjak pada November dan Desember. “Terjadi karena perencanaan belanja modal yang kurang baik dan proses lelang lama. Ini masalah kita semua,” sebutnya.

    Kasubdit Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Asnil lebih banyak memberi gambaran keuangan daerah secara nasional. Di banyak daerah dia mengatakan banyak potensi PAD yang belum dimaksimalkan. “Semoga di Pontianak penetapan target PAD berdasarkan potensi, kemudian dapat dipungut maksimal,” katanya. “Tetapi dalam meningkatkan PAD jangan merusak tatanan yang ada.”

    Salah satu pendapatan daerah adalah perizinan. Dia mengingatkan agar Pemkot Pontianak tidak mendongkrak PAD dengan membebani masyarakat dalam mengurus perizinan. “Itu justru akan menghambat investasi,” katanya.    Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengawali sanggahannya dengan memuji Pontianak. Dia mengatakan biaya perjalanan dinas Pontianak paling rendah se-Indonesia. “Catatan baik yang lainnya ada 6.799 SOP untuk SKPD. Ada pula School Map,” ungkapnya.

    Dia mengingatkan bahwa APBD yang baik selalu diawali dengan partisipasi publik. Musrenbang harus efektif. Akan tetapi ada titik-titik krusial yang bisa menentukan efektif tidaknya musrenbang kelurahan atau desa, yakni musrenbang kecamatan dan forum SKPD. “Kedua itu harus baik, kalau tidak akan menampikkan partisipasi masyarakat,” paparnya.

    Untuk kritik, Adnan Topan mengawali dengan fokus pada belanja bukan pendapatan. Dia melihat belanja pada RAPBD Pontianak 2016, fisik jauh lebih besar dari nonfisik. “Penyertaan modal pemkot ke BUMD belum memberikan keuntungan dibandingkan dengan target penerimaan deviden.”    Knowladge Management TII Wawan Suyatmiko menyatakan dalam pos pendapatan di RAPBD Pontianak 2016 adalah dana perimbangan dengan prosentase 52 persen, sedangkan pendapatan daerah hanya 22 persen. “Hal ini perlu menjadi perhatian khusus untuk Pemkot Pontianak menggenjot PAD-nya. Misalnya dengan menaikkan pajak hiburan dan sarang walet yang tercatat turun 50 persen,” ujarnya.    Terhadap belanja, Wawan melihat cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Menurutnya peningkatan itu harus diimbangi dengan pelayanan publik yang kian prima. (hen/pk)

Berita Terkait