Polri bantah kekang kebebasan

Polri bantah kekang kebebasan

  Selasa, 3 November 2015 08:25

Berita Terkait

JAKARTA – Tudingan bahwa surat edaran yang ditekennya tentang ujaran kebencian atau hate speech mengekang kebebasan berpendapat dibantah Mabes Polri kemarin (2/11). Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memastikan bahwa ada ukuran yang pasti dalam penilaian hate speech tersebut. Ukuran itu ditentukan saksi ahli, mulai ahli bahasa hingga ahli hukum. Bahkan, hate speech hanya bisa diproses bila terdapat laporan dari orang yang merasa dirugikan.

Surat edaran yang ditandatangani Kapolri pada 8 Oktober 2015 dan terungkap ke publik akhir pekan lalu tersebut menjelaskan cara penanganan sebuah pernyataan yang dinilai menyebarkan kebencian agar tidak meluas dan menimbulkan konflik sosial. Dalam surat yang ditujukan untuk kepala satuan wilayah kepolisian seluruh Indonesia itu, dijelaskan pula, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP.

Misalnya penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Sementara itu, ujaran kebencian yang dimaksud dapat disampaikan lewat berbagai media, misalnya orasi kampanye, spanduk, media sosial, penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa, dan pamflet.

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Anton Charliyan menjelaskan, ada kesalahpahaman terkait dengan surat edaran ujaran kebencian tersebut. Beberapa pihak menilai surat edaran akan membatasi kebebasan berpendapat. ”Semua itu tentu tidak benar. Saya yakin tidak ada satu pun ekspresi dan pendapat yang dinilai baik bila mengandung unsur kebencian,” tuturnya.

Surat edaran tersebut justru menjadi peringatan dini kepada siapa pun agar kembali pada budaya Indonesia yang lebih santun dalam mengemukakan pendapat. ”Apakah tidak prihatin bila ada seseorang berpendapat, tapi disertai mengumpat dengan isi kebun binatang?” ujar Anton. Bahkan, untuk memastikan surat edaran ujaran kebencian itu tidak disalahgunakan, ada prosedur yang akan ditempuh. Yakni, ujaran kebencian tersebut baru bisa diproses hukum bila terdapat laporan dari masyarakat. ”Kalau tidak ada laporan, tentu tidak ada proses hukum,” ucapnya.
Soal bagaimana mengukur apakah itu ujaran kebencian atau murni kritik, Anton menjelaskan bahwa ada ukurannya untuk setiap kasus. Yang menentukan ukuran tersebut tentu saksi ahli, biasanya ahli bahasa dan ahli hukum. ”Penilaiannya diukur dari setiap kasus, tidak bisa disamaratakan,” kata dia.Namun, Anton menegaskan bahwa proses hukum untuk laporan ujaran kebencian itu tidak diutamakan. Ada jalan lain yang lebih ditonjolkan, yakni mediasi kedua pihak yang bermasalah. ”Polisi akan berupaya memediasi kedua pihak, yang merasa dirugikan dan yang dianggap menyatakan ujaran kebencian,” jelasnya.

Yang perlu diketahui, surat edaran tersebut didasari dua kejadian, yakni kerusuhan di Tolikara dan Aceh Singkil. Dua kerusuhan itu diprediksi bermula dari ujaran kebencian di dunia maya maupun dalam kehidupan sehari-hari. ”Dengan fakta-fakta ini, ada yang perlu diingatkan,” tuturnya.Anton menambahkan, ada beberapa pasal yang dikenakan dalam pernyataan hate speech. Antara lain pasal 310 dan 311 KUHP tentang Penghinaan dan Fitnah, pasal 156 KUHP tentang Kebencian, dan yang paling berat pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun dan denda Rp 12 miliar. ”Jadi, sebenarnya surat edaran ini hanya mengingatkan akan aturan yang sudah ada. Aturan lama yang sudah dibuat,” paparnya.

Saat ditanya bagaimana ujaran kebencian yang pernah terjadi dalam kasus tabloid Obor Rakyat, Anton sempat terdiam. Dia lantas mengatakan, secara teknis informasi perkembangan kasus tersebut belum diketahui. ”Saya belum bisa jawab,” ujar jenderal dengan dua bintang di pundak itu.

Kontroversi
Sejak beredar ke publik, surat edaran soal penanganan hate speech menimbulkan kontroversi, khususnya di media sosial. Pengamat media sosial Enda Nasution menyatakan bahwa pengguna media sosial di Indonesia perlu dibekali segudang informasi dan edukasi literasi tentang ujaran kebencian itu.”Di Indonesia saat ini masih sekitar 30 persen penggunaan media sosial. Angka tersebut akan terus naik dari tahun ke tahun karena kita hidup di era digital,” terang Enda kemarin. Dia menambahkan, ”Di ranah media sosial, hate speech masih berada di batasan sulit. Sebab, banyak netizen yang berpikiran bahwa sifatnya bebas untuk mengeluarkan opini, kritik, hingga nyinyir terhadap sesuatu.”

Enda juga memberikan sedikit masukan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) perlu turun tangan dalam masalah hate speech tersebut. Sebab, Enda menilai pihak kepolisian tidak akan mampu mengawasi sendiri secara keseluruhan.Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti lebih mempersempit penafsiran ujaran kebencian. Isi surat edaran tersebut dinilai tidak spesifik memberikan petunjuk ujaran kebencian seperti apa yang bisa ditindak.

”Kami mengapresiasi surat edaran tersebut sebagai langkah awal yang bagus dari kepolisian. Namun, Kapolri mesti menurunkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bagaimana harus menangani hate speech, terutama bagi polisi di daerah,” tutur Krisbiantoro, wakil koordinator Kontras.Krisbiantoro mencontohkan kasus Syiah yang sering mendapatkan perlakuan kekerasan dari oknum tertentu. Polisi, ujar dia, mesti melakukan tindakan tegas terhadap kelompok yang menyebarkan kebencian dan kekerasan kepada penganut Syiah. ”Penindakannya harus tegas. Ada teguran lisan dan tertulis. Kalau sudah menimbulkan tindak pidana seperti menyerang properti, maka harus ditangkap,” ucapnya. (idr/c9/kim)

 

 

Berita Terkait