Polisi Kebut Perkara Ahok, Mega Hormati Kasus Hukum

Polisi Kebut Perkara Ahok, Mega Hormati Kasus Hukum

  Jumat, 18 November 2016 09:30
HORMATI HUKUM: Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat memberikan keterangan usai rapat konsolidasi seluruh DPD di DPP PDIP, Jakarta, Kamis (17/11). Rapat ini membahas pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 dan penetapan Ahok sebagai tersangka. MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

Berita Terkait

JAKARTA - Bareskrim Polri mengejar waktu yang kian sempit untuk menuntaskan kasus penistaan agama yang menyeret Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bareskrim menargetkan berkas perkara kasus Ahok selesai dalam tiga minggu.

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menjelaskan, setelah penetapan status tersangka, saat ini masuk pada masa melengkapi berkas perkara. Seperti, berita acara pemeriksaan dan pemeriksaan saksi yang belum tuntas. ”Fokus pada berkas perkara,” ungkapnya.

Dalam target tiga minggu itu juga, Bareskrim berencana untuk memeriksa Ahok kembali. Sebab, pemeriksaan sebelumnya sebagai saksi dan perlu diperiksa dengan kapasitas sebagai tersangka. ”Penyidik akan menjadwalkan dalam waktu dekat,” tuturnya.

Terkait kemungkinan saksi lain yang diperiksa, Boy mengaku bahwa sebenarnya terkait pemeriksaan saksi itu sudah sangat lengkap. Sehingga tidak perlu lagi pemeriksaan saksi lain. ”Sudah kok, tinggal soal format berita acara,” ujarnya.

Saat ini Bareskrim juga sedang memproses surat pencekalan untuk Ahok. Dalam waktu dekat, surat tersebut akan diserahkan pada Ditjen Imigrasi. ”Belum dikirim,” papar mantan Kapolda Banten tersebut.

Boy mengingatkan bahwa seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka itu belum tentu bersalah. Tentu, harus mengedepankan asa praduga tak bersalah. ”Jangan dihakimi dulu, semua harus dipengadilan,” terangnya.

Yang juga penting, terkait kemungkinan demonstrasi 25 November, Boy menuturkan sebaiknya masyarakat yang meminta transparansi proses hukum Ahok ini ikut mengawal proses hukum. Pasalnya, butuh waktu untuk menjadikan berkas perkara yang sempurna dan layak diajukan ke persidangan. ”Dari pada demonstrasi yang bisa disusupi, lebih baik mengawal proses hukumnya,” terangnya.

Saat ini, masa yang cukup dekat dengan pemilihan gubernur DKI Jakarta. Karena itu, masyarakat harus mendukung pilgub yang damai. Pilgub damai ini membutuhkan suasana yang kondusif. ”Kalau ada demonstrasi besar tentu bisa mempengaruhi pilgub,” ungkapnya. 

Sementara itu, Komisi III DPR telah mengagendakan rapat kerja bersama kapolri, pada Senin (21/11), mendatang. Berbagai isu akan dibahas ketika itu. Namun, hampir bisa dipastikan proses hukum yang telah dan akan dilakukan polisi terkait kasus Ahok akan menjadi perhatian utama. 

”Di rapat, Komisi III akan memastikan segala proses hukum berjalan sesuai prinsip hukum yang berlaku atau due process of law,” kata Wakil Ketua Komisi III Benny K. Harman, di Komplek Parlemen, Jakarta, kemarin. 

Misalnya, dia menyoroti, proses gelar perkara yang tak lazim. Yaitu, ketika turut menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Hal itu, menurut dia, justru berpotensi membuat proses yang dilakukan menjadi tidak otonom. 

Bukan hanya terkait keputusan polisi, dia menilai, saksi ahli dalam memberikan keterangan juga berpotensi menjadi merasa tidak bebas. ”Bayangkan, seorang saksi ahli yang kebetulan agamanya berbeda, lalu memberikan keterangan secara terbuka, pasti enggak nyaman,” beber politisi Partai Demokrat itu. 

Selain itu, Benny juga menyoroti tentang fakta terbelahnya penyidik polri dalam memutus status tersangka Ahok. Dia menganggap, penetapan tersangka lewat voting itu juga aneh. ”Katakan, seratus orang misalnya menyatakan tersangka, tapi kalau tidak ada bukti, ya tidak bisa,” tandasnya.

Hal-hal tersebut, ungkap dia, yang nanti akan coba dimintakan penjelasan pada kapolri. ”Jangan sampai seolah transparan, tapi tidak transparan, seolah akuntabel namun tidak akuntabel. Seoalah tidak ada intervensi, tapi ternyata diintervensi,” imbuh Benny.

PDIP Hormati Proses Hukum

Sementara itu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum terkait kasus yang membelit calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Karena Indonesia merupakan negara hukum.

"Masalah Ahok, beliau sendiri sudah katakan sebagai warga negara yang baik akan selalu taat hukum. Demikian juga apa yang kami lakukan dan saya menerima yang beliau katakan," ujar Mega usai memimpin rapat konsolidasi PDIP dalam rangka menyukseskan dan memenangkan Pilkada Serentak 2017, di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Kamis (17/11).‎ 

Menurut Mega, langkah menghormati hukum, sangat penting. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

‎"Mungkin banyak yang tak ingat, kalau melakukan tindakan dengan kekerasan, tak ada yang kalah dan menang. Hanya kerugian sangat besar bagi kedua belah pihak," ujar Mega. 

Presiden kelima Indonesia ini kemudian bercerita saat dirinya menjawab wakil presiden. Ketika itu, tengah terjadi pergolakan di Indonesia bagian timur.

"Saya ditugasi oleh Presiden Gus Dur ‎untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan di sana," ujar Mega.

Saking kerasnya pergolakan saat itu kata Mega, banyak wanita akhirnya menjadi janda. Demikian juga anak-anak banyak yang hidup terlantar. 

‎Karena itu Mega juga meminta seluruh pihak untuk tidak mendorong situasi ke arah yang lebih buruk. "‎Saya menegaskan, karena melihat masih banyak keinginan untuk memprovokasi terjadinya kekerasan. Saya ingatkan, hal tersebut sangat berbahaya bagi NKRI," ujar Mega.(idr/dyn/gir/jpnn)

    

Berita Terkait