Plastik Berbayar

Plastik Berbayar

  Sabtu, 27 February 2016 07:54
Gambar dari JawaPos

Berita Terkait

PEMERINTAH Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah membuat program tentang penggunaan plastik. Namun Pemerintah Provinsi Kalbar dan 14 kabupaten/kota diminta tidak harus patuh. Khawatirnya dampak plastik berbayar yang sudah diberlakukan beberapa hari belakangan akan memengaruhi daya beli masyarakat.

“Diterapkan di Kalbar, dipastikan akan terjadi penurunan daya beli masyarakat,” kata Guntur, anggota Komisi II DPRD Kalbar, belum lama ini.Menurutnya, jika daya beli masyarakat cenderung menurun, secara tidak langsung akan berpengaruh kepada aspek lain. Salah satunya pendapatan pemilik gerai yang memberlakukan pasti berbayar juga akan turun. Pendapatan mereka dipastikan akan turun. “Umumnya masyarakat mencari yang simpel. Tak ingin muluk-muluk,” tutur dia.

Politikus PAN Kalbar ini menilai, plastik berbayar tidak akan cocok diterapkan di tanah Kalbar. Itu karena masyarakat di sini cenderung konsumtif. Dipastikan jika mempergunakan banyak plastik, pasti warga akan mengeluh.“Artinya kebijakan ini dapat mengusik perilaku konsumen. Alasannya bayar plastik terbilang mahal. Kalau sudah demikian, masyarakat akhirnya jadi irit belanja. Kebiasaan orang Kalbar, kalau ada biaya lain dari belanjaan pasti akan terjadi penghematan,” jelasnya.

Ia pun meminta kebijakan ini dipertimbangkan Pemprov Kalbar. Apakah mau diterapkan dengan segala resiko atau lebih baik tidak dipakai sama sekali. “Saya lebih setuju plastik di daur ulang,” ucapnya.Politikus PAN Kalbar ini juga menyarankan, sebaiknya Menteri Lingkungan Hidup membuat pabrik pengolahan limbah plastik lewat Kementerian BUMN. Itu artinya akan lebih efektif ketimbang mengharuskan warga membayar plastik.“Sampah-sampah plastik dikumpulkan lalu dijadikan kerajinan saja,” ungkapnya. “Memang sampah plastik harus diberdayakan, supaya ada kreatif dan inovasi,” timpal dia.(den)

Berita Terkait