PKR Tinggal Tunggu Pengesahan

PKR Tinggal Tunggu Pengesahan

  Rabu, 6 April 2016 09:13
DISIAPKAN: Kota Sintang terus tumbuh dan berkembang seperti terlihat di kawasan Pasar Junjung Buih. Dimana Sintang dipersiapkan sebagai ibukota Provinsi Kapuas Raya. SUTAMI/PONTIANAK POST

Berita Terkait

SINTANG-Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI diminta memberi kemudahan sekaligus memprioritaskan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah yang berada di perbatasan. Pembentukan provinsi baru maupun kabupaten, seperti mewujudkan Provinsi Kapuas Raya (PKR).

Demikian terungkap saat pertemuan antara anggota Komisi II DPR RI, Sukiman dengan masyarakat Sintang di kantor bupati, Selasa (5/4). Dalam tatap muka tersebut, masyarakat juga ingin kepastian kapan Kapuas Raya dapat terealisasi.  

Wakil Bupati Sintang, Askiman juga mengharapkan Komisi II DPR RI dapat membantu perjuangan masyarakat timur Kalimantan Barat untuk memujudkan Kapuas Raya.

“Kami mohon agar Komisi II  memberikan prioritas utama bagi pemekaran di kawasan perbatasan. Berikan kemudahan dan terus bantu proses pembentukan Provinsi Kapuas Raya dan Kabupaten Ketungau,” harapnya.

Harapan Askiman juga ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mendukung pembentukan Kapuas Raya maupun Kabupaten Ketungau. Koordinasi serta konsultasi, lanjut dia, bakal ditingkatkan demi kelancaran pemekaran Kapuas Raya dan Ketungau.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan empat kabupaten lain, guna kembali menggerakan perjuangan pembentukan Kapuas Raya. Saya berharap, pada 2017, Kapuas Raya sudah bisa menjadi provinsi persiapan,” kata Askiman.  

Sementara persyaratan pembentukan Kabupaten Ketungau, menurut wakil bupati, ada empat syarat yang kurang. Yakni peta wilayah calon Kabupaten Ketungau, peta wilayah Kabupaten Sintang setelah pembentukan calon Kabupaten Ketungau, keputusan Gubernur Kalbar dan keputusan DPRD Kalbar.

Sejumlah tokoh masyarakat yang ikut hadir meminta kepastian Kapuas Raya bisa terwujud. Pemerintah pusat diharapkan dapat merealisasikan keinginan masyarakat, karena dinilai menjadi kebutuhan pembangunan.

“Persoalan pembentukan Kapuas Raya selalu dibuai janji-janji. Bahkan kita kalah dengan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara,” kata Abdussamad Ismail, tokoh masyarakat Sintang.

Mantan ketua DPRD Sintang 2004-2009, Mikael Abeng memberi saran Pemkab Sintang melakukan langkah strategis guna memperjuangkan Kapuas Raya, yakni dengan mengundang lima bupati, ketua DPRD, dan sejumlah tokoh masyarakat timur Kalbar. Undangan disarankan dibuat secepatnya. April seyogyanya sudah dapat terealisasi. Dan, pada akhir April, dapat hasil kesepakatan bersama, misal berangkat bertemu dengan Komisi II DPR  dan Kemendagri.

“Kami juga akan berjuang membentuk Kabupaten Tambun Bungai yang akan memiliki 8 kecamatan. Mohon kami dibantu Pemkab Sintang,” pinta Mikael Abeng.  

Anggota Komisi II DPR RI, Sukiman mengatakan, hasil rapat Kemendagri dengan Komisi II, tidak ada moratorium pemekaran. Kecuali hanya ada pengetatan persyaratan saja. Misal soal umur kabupaten, kecamatan dan desa penunjang. Sementara mengenai provinsi persiapan memerlukan kerjasama seluruh jenjang pemerintahan baik kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat.

“Pembentukan Provinsi Kapuas Raya sudah tidak berbicara persyaratan, tetapi tinggal menunggu pengesahan. Saya sudah keliling wilayah perbatasan di Kalimantan. Dan kawasan perbatasan di Sintang yang paling tertinggal,” kata Sukiman.

Sukiman menambahkan, Kemendagri kini sedang menyusun grand desain besar penataan daerah dan peraturan pemerintah tentang penataan daerah. Pembentukan Kapuas Raya dan Ketungau, lanjutnya, menunggu grand desain tersebut. Berdasarkan bocoran grand desain itu, lanjut Sukiman, Indonesia didesain bakal memiliki 55 provinsi. Kini yang sudah ada yakni 34 provinsi.(stm)

Berita Terkait