Pilkada Tanpa Gairah

Pilkada Tanpa Gairah

  Senin, 7 December 2015 15:12
Gambar diambil dari nasional.harianterbit.com

Berita Terkait

PONTIANAK - Lusa, 9 Desember, 1,7 juta jiwa pemilik suara di tujuh kabupaten di Kalbar memilih pemimpin daerah secara serentak. Mereka akan bergabung dengan 100 juta lebih pemilih di 269 daerah se-Indonesia dalam pesta demokrasi tahun 2015 ini. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya, gebyar hajatan besar yang menelan dana hingga Rp 6,1 triliun itu kurang terlihat.

Di Kalbar, kampanye yang  ditutup pada Sabtu, 5 Desember lalu terkesan sepi. Jika pada pilkada sebelumnya berbagai baliho, poster, spanduk bertebaran di mana-mana. Kali ini sangat jarang terlihat. Demikian pula iklan-iklan di media massa. Hanya sedikit sekali yang muncul.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran mengenai tingkat partisipasi pemilih pada pilkada serentak kali ini. Apalagi, tingkat partisipasi pemilih pada pilkada sebelumnya juga tidak terbilang tinggi. Kekhawatiran itu salah satunya datang dari Anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Barat, Daniel Johan. Menurut Daniel, sepinya pelaksanaan kampanye bisa saja berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilih di daerah. “Melihat kondisi saat ini, penurunan tingkat partisipasi pemilih sangat mungkin terjadi,” ujar Daniel.

Agar kondisi itu tak terjadi, Daniel meminta para pemilih di tujuh kabupaten yang melaksanakan pilkada serentak agar menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Tujuh daerah itu adalah Kapuas Hulu, Melawi, Sintang, Sekadau, Bengkayang, Sambas dan Ketapang. “Semua ini demi kemajuan kabupaten masing-masing,” ujar Daniel.

Daniel juga mengimbau warga agar tidak golput. "Jangan golput karena tidak akan membawa perubahan yang lebih baik bagi kabupaten kita. Kita harus aktif menentukan dan melahirkan pemimpin terbaik dari yang ada," jelas Daniel Johan.Kepada KPUD Daniel meminta agar bisa menjalankan tugas dengan sebaiknya dan profesional sehingga hasil pilkada legitimate sesuai pilihan rakyat. "Kita yakin KPUD di bawah kepemimpinan Umi akan jalankan Pilkada dengan tegas sesuai aturan sehingga plkada yang jujur adil dan legitimate akan terwujud," tegas Daniel.

Penyebabnya sepinya pilkada tidak lain karena aturan baru terkait kampanye yang dibiayai negara. Hal ini diakui sendiri oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik. ”Ini membuat pilkada jadi tertib. Saking tertibnya, tampak nyaris tidak bergairah,” ujarnya.Dia mengklaim sepinya pilkada hanya tampak di sudut-sudut jalan. Sedangkan di perkampungan, geliat pilkada tetap ramai. Sebab, pasangan calon lebih terfokus untuk berkampanye secara dialogis dan bertemu dengan para pemilih.

Meski terkesan sepi, Ketua KPU Husni Kamil Malik menyatakan, perhelatan pesta demokrasi terbesar sepanjang republik ini berdiri tersebut sudah 99 persen siap. "KPU pada 269 daerah tersebut sampai saat ini secara kumulatif telah siap 99 persen melaksanakan pilkada serentak," ungkap Husni saat rapat koordinasi akhir persiapan pilkada serentak, Minggu (6/12) di Jakarta.Indikator kesiapan itu, antara lain, dari seluruh badan penyelenggara terutama kelompok panitia pemungutan suara telah terbentuk di 269 daerah. Menurut Husni, seluruh badan penyelenggara ad hoc utama KPPS telah diberikan bimbingan teknis. Surat suara sudah tercetak seluruhnya.
Namun semua yang diklaim KPU itu dipandang miring oleh Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang. Menurut Salang, masih banyak persoalan yang harus dituntaskan oleh lembaga penyelenggara pemilu itu."Jelang pemungutan suara, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan KPU. Kami sedari awal menilai persiapannya belum terlalu matang," katanya kepada wartawan usai acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/12).

Dia mencontohkan dimulai dari regulasi yang sering berubah-ubah, lalu dengan ketidakpastian.  Kemudian masih adanya penolakan dari sejumlah pihak terhadap keberadaan satu pasangan calon. Ditambah adanya diskualifikasi terhadap pasangan calon oleh KPU daerah."Kedua, mestinya gaungnya pilkada ini luar biasa. Tapi apa yang kita saksikan pilkada ini nyaris tidak terdengar, adem ayem dan bahkan tertutup oleh kasus-kasus seperti ‘papa minta saham’," tuturnya.

Masalah lain adalah soal pemilih yang dinilai tidak mendapatkan referensi yang jelas terhadap pilihannya. Sehingga, hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya angka golput di pilkada."Kemudian kalau kurang dapat perhatian dari media, peluang terjadi penyimpangan dan politik uang sangat besar. Kalau itu terjadi maka siap-siap kepala daerah terpilih? menjadi pesakitan, berakhir di penjara karena mahar politik yang besar, biaya kampanye yang besar, ditambah lagi transaksi untuk mendapatkan suara," papar Salang.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Muhammad mengakui bahwa garis komando di penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, belum bisa benar-benar efektif. Kadang instruksi dari pusat tidak langsung dilaksanakan oleh jajaran. Bahkan, beberapa daerah malah tidak melaksanakan instruksi sehingga harus diambil alih lembaga di atasnya. ”Sentra gakkumdu (sentra penegakan hukum terpadu, Red) juga tidak seefektif yang dibayangkan,” terangnya.

Meskipun demikian, sejumlah kasus sudah ditangani gakkumdu dan diproses hingga pengadilan. Sebagian sudah inkracht. Khususnya yang berkaitan dengan netralitas aparat pemerintahan. Sementara itu, pelanggaran administratif sudah diserahkan kepada KPU untuk dieksekusi. Sanksi bisa berupa peringatan atau pengurangan jatah kampanye.

Saat ini, lanjut Muhammad, Bawaslu masih mengonsolidasi semua daerah untuk menertibkan alat peraga kampanye (APK). ”Penertibannya sudah masif, namun memang tidak bisa langsung tuntas,” lanjutnya. Pihaknya mengupayakan, sebelum hari pemungutan suara, semua APK sudah bersih.Untuk pengawas TPS, pihaknya menyatakan sudah siap 100 persen. Khususnya dari segi integritas. Menurut dia, bimbingan teknis (bimtek) untuk para pengawas TPS lebih banyak soal integritas ketimbang teknis. Sebab, hal teknis lebih mudah untuk dilaksanakan karena sudah ada panduan.

Anggaran
Di tempat yang sama, Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan bahwa anggaran pilkada sudah klir untuk KPU. Sementara anggaran untuk pengawas, terang dia, diatasi hari ini. Ada tiga daerah yang anggaran pengawasannya masih tersendat. ”Bengkulu Rp 1,8 miliar; Bolaang Mongondow Timur juga sudah (Rp 157 juta, Red); dan Buru Selatan (Rp 500 juta, Red) besok pagi (hari ini, Red) selesai,” terangnya.

Khusus untuk anggaran pengamanan, Mendagri secara terbuka meminta maaf kepada Polri. Sebab, anggaran itu tidak bisa tersedia sesuai dengan kebutuhan. Selain terbatas, pihaknya tidak bisa memprediksi di suatu daerah pasti terjadi gejolak keamanan. ”Minimal, ambang batasnya cukup. Seandainya ada (kekurangan, Red), saya yakin sudah ada komitmen antara Polri dan Kementerian Keuangan,” tambahnya.

Ketua KPU Husni Kamil memberikan penjelasan dengan lebih terperinci. ”Kalau persoalan keuangan, sekitar 180 daerah sudah menerima transfer dana hibah dari pemda sebanyak 100 persen, 11 daerah sudah menerima transfer dana hibah dari pemda sebanyak 90 persen sampai 100 persen, dan 78 daerah sudah menerima transfer dana hibah dari pemda sebanyak 50 persen sampai 90 persen,” papar Husni.

Sementara itu, Asisten Operasi Kapolri Irjen Unggung Cahyono menjelaskan, personel pengamanan sudah siap di pos masing-masing. Mereka sudah berpengalaman mengamankan pemilu dan pilkada pada periode sebelumnya serta polanya relatif tidak berubah. Total, 192.209 personel disiapkan untuk pengamanan pilkada. Dari jumlah tersebut, 11.000 personel merupakan bantuan dari TNI.

Untuk hari H pemungutan suara lusa, pihaknya menyiapkan dua pertiga kekuatan karena akan mengamankan seluruh TPS. ”Mohon izin Ketua KPU, mulai besok (hari ini, Red) Polri menetapkan status siaga 1,” ujar mantan Kapolda Jatim itu.

Dari 284 polres yang membawahkan wilayah hukum penyelenggara pilkada, pihaknya sudah membagi ke dalam tiga level pengamanan pada hari H. Kategori aman sebanyak 21 polres dengan tiap 5 TPS akan dijaga dua personel plus 10 petugas linmas. Kategori rawan 1 sebanyak 192 polres dengan tiap TPS dijaga satu personel Polri dan dua petugas linmas. Sedangkan kategori rawan 2 sebanyak 71 polres dengan tiap TPS dijaga dua polisi dan dua personel linmas.

Untuk pengamanan di PPS, disiagakan 10 personel. Sedangkan PPK mendapat jatah 15 personel pengamanan. Sementara itu, di KPU kabupaten/kota disiagakan satu peleton, sedangkan KPU provinsi dijatah satu kompi. ”Untuk di KPU, kami sudah instruksikan anggota agar memasang tenda untuk menunjukkan keberadaan mereka,” tambahnya. (byu/c11/kim)

Berita Terkait