Pilkada Rawan Politik Uang , KPU Imbau Warga Bijak Gunakan Hak Pilih

Pilkada Rawan Politik Uang , KPU Imbau Warga Bijak Gunakan Hak Pilih

  Selasa, 1 December 2015 10:36
Foto Asep Haryono - www.simplyasep.com

Berita Terkait

PONTIANAK – Pelaksanaan pilkada serentak di Kalimantan Barat tinggal delapan hari lagi. Pada Rabu, 9 Desember mendatang, tujuh kabupaten di Kalbar siap melaksanakan pesta demokrasi ini.

Dosen Fisip Universitas Tanjungpura Zulkarnen mengatakan, praktik politik uang (money politik) dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pilkada, pileg maupun pilpres) dinilai masih sangat rawan. Namun, selama ini penindakan hukum terhadap para pelaku politik uang masih sangat minim."Yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita mendorong agar para pelaku politik uang ini diberikan sanksi hukum maupun denda," kata Zulkarnaen dalam sebuah dialog publik di Aula FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak, kemarin.  

Dikatakannya, modus operandi politik uang sangat beragam, dalam pembuktiannya juga tidak mudah. Maka dari itu perlu tidak bisa hanya diserahkan kepada pihak penyelenggara pemilu saja, melainkan perlu dilakukan pengawalan oleh pihak lain, baik itu masyarakat dan jejaring serta penegakan hukum."Setiap penyelenggaraan pemilu, kencenderungan politik uang terus naik. Maka dari itu perlu peran serta dari pihak lain. Tidak bisa hanya diserahkan kepada penyelenggara pemilu saja," lanjutnya.

"Kita berharap dengan pola pemilu serentak sekarang ini, biaya calon diambil alih oleh negara. kita berharap ada memungkinkan praktik politik uang bisa menurun, meskipun sebelumnya kecenderungan itu naik," sambungnya.Secara terpisah, Komisioner KPU Misrawi mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan mengimbau kepada masyarakat, jika menemukan atau mendapati pasangan calon tertentu memberikan uang untuk memilih pasangan tertentu agar segera melapor ke panwaslu atau aparat keamanan.

"Jadi jangan ada paradigma, ambil saja uangnya, tapi jangan pilih orangnya itu adalah paradigma yang salah. Yang benar adalah jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya dan laporkan kepada panwaslu atau aparat keamanan," kata Misrawi.Terkait dengan sanksi para pelaku politik uang, lanjut Misrawi, sudah sangat jelas. Di mana bagi yang menerima atau memberi ada sanksi pidana. Bahkan ada sanksi denda. "Apabila ada pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana politik uang, kalau pun terpilih, maka bisa dibatalkan, jika terbukti di pengadilan," lanjutnya.

Diakui Misrawi, untuk membuktikan adanya tidak pidana politik uang harus melibatkan banyak pihak. Namun langkah awal yang baik adalah mencegah. Semua peran (panwaslu, bawaslu, KPU, peserta pemilu, dan masyarakat) semua harus berperan untuk tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan money politic itu sendiri. "Kalau itu sudah kita laksanakan, maka lambat laun politik uang akan hilang dengan sendiri," katanya.

 

Gunakan Hak Pilih

Tujuh kabupaten yang akan menggelar pilkada yaitu, Ketapang, Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, Bengkayang, dan Sambas. Ketua KPU Kalbar Umi Rifdiyawaty mengatakan, data pemilih untuk tujuh daerah tersebut sudah selesai ditetapkan. Dia mengharapkan seluruh masyarakat agar secara bijak menggunakan hak pilihnya.Sebelumnya memang ada penambahan di Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1). Dia menjelaskan jika misalnya jumlah DPTb-1 signifikan di setiap TPS dan melebihi ketersediaan surat suara serta cadangan, maka dengan berkoordinasi kepada panwaslu bisa dilakukan verifikasi agar ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT).

"Ini demi memenuhi hak konsitusional masyarakat pemilih, asal jangan sampai jumlah ketersedian surat suara tidak cukup karena adanya data pemilih tambahan itu," terangnya. Mengenai jumlah surat suara di TPS memang pada dasarnya selalu dilebihkan. Perhitungannya dari jumlah DPT ditambah 2,5 persen untuk cadangan. Jika misalnya DPTb-1 di TPS itu melebihi ketersediaan 2,5 persen, KPU Kabupaten bisa berkoordinasi dengan Panwaslu setempat. Dengan demikian meraka yang tercantum dalam DPTb-1 bisa ikut menggunakan hak pilihnya.

Dia juga menerangkan pemilihan hanya dilakukan di Kabupaten yang bersangkutan. Jadi KPU tidak memfasilitasi pemilih dari kabupaten bersangkutan yang berada di luar kabupaten tersebut. TPS hanya disediakan di Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada. Untuk itu dia mengimbau bagi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai DPT agar menggunakan hak pilihnya dan bisa berada di daerah masing-masing saat pemilu 9 Desember nanti. "Karena itu pilkada ditetapkan sebagai libur nasional," terangnya.

Menurutnya pilkada serentak di Kalbar siap diadakan. Segala persiapan sudah dilakukan. Sampai hari ini, sebanyak 20 pasang calon pilkada serentak Kalbar masih bertarung pada tahap kampanye. "Kampanye berakhir pada 5 Desember, Insya Allah semoga Pilkada 2015 bisa berjalan dengan lancar," pungkasnya. ((arf/bar)

Berita Terkait