Pilkada; Pro Rakyat atau Pro Bisnis?

Pilkada; Pro Rakyat atau Pro Bisnis?

  Selasa, 24 November 2015 08:23   543

 Oleh: Tepenus, S.Sos

Tahun 2015 adalah tahun Pikada tepatnya pada tanggal 9 Desember 2015 nanti, dimana beberapa daerah di Indonesia umumnya dan di Kalimantan Barat khususnya akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah. Perhelatan demokrasi ini tentu saja menjadi perhatian dan perbincangan menarik mulai dari teras rumah, kantor, pos satpam, warung kopi hingga di media sosial (Facebook, Twitter, BBM dll) oleh orang tua, pemuda, pemudi semuanya memberikan pendapat pribadinya dan tak jarang saling berbeda pendapat, tetapi itulah bentuk partisipasi politik yang patut diapresiasi sejauh “ngoceh” nya ber-etika. Sejarah kelam kebebasan berpendapat di negara ini tidak membuat surut antusiasme dan partisipasi politik warga saat ini. Di alam demokrasi, pro dan kontra merupakan formulasi selama masih dalam koridor pendapat dan pernyataan yang ber-etika.

Tahapan demi tahapan Pilkada tak lepas dari sorotan dan perbincangan warga, siapa figur yang akan diusung oleh Partai Politik A dan akan berkoalisi dengan Partai Politik apa, Partai Politik B,C,D atau E, semuanya menjadi menarik untuk mereka diskusikan (pengamat lokal katanya). Memang tak dapat dipungkiri ada sebagian kecil warga yang lebih memilih diam tak mau berkomentar (apolitik), kalaupun berkomentar, maka komentarnya sinis dan apatis “siapapun Bupatinya sama jak, hidup saya gini-gini jak, yang penting kami bisa cari makan”.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung sesungguhnya adalah manifestasi kedaulatan rakyat untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada rakyat agar dapat memilih figur-figur yang telah diusung oleh Partai Politik, tetapi yang terpenting adalah bagaimana warga memilah sebelum memilih, mempertimbangkan figur-figur yang akan mereka pilih (trackrecord), terutama dari jargon politik para Calon Kepala Daerah (Cakada), tak jarang jargon politik para calon tampak klise yang seakan-akan Pro Rakyat  tetapi bermetamorfosa menjadi Pro Bisnis. Disinilah pendidikan politik bagi warga penting agar melek politik. Perhelatan gawai demokrasi 5 tahunan ini akan sangat menentukan kondisi dan perubahan politik, sosial, ekonomi, budaya setidaknya untuk kurun waktu 5 tahun.

Praktik politik transaksional akhir-akhir ini memang merusak sendi-sendi demokrasi, sebab jelas akan melahirkan pejabat-pejabat politik yang berorientasi pada politik Pro Bisnis untuk tujuan pribadi, kolega dan kelompok, mereka akan melahirkan kebijakan-kebijakan politik anggaran yang tidak Pro Rakyat. Politik Pro Bisnis (baca; Pro Pengusaha) kerapkali merangsek masuk dalam pusaran pilkada dengan mendanai biaya politik salah satu kandidat dengan harapan, jika kandidat yang dibantu-danai menang, maka akses untuk perizinan (jika perusahaan perkebunan, pertambangan, industri) akan lebih mulus, atau jika Perusahan Jasa konstruksi misalnya, maka akan lebih mudah mengakses proyek-proyek pemerintah yang tentu saja kwalitas hasil pengerjaannya tidak akan maksimal sesuai pagu anggarannya. Memang tidak ada larangan memberikan sumbangan dana kampanye kepada salah satu pasangan kandidat yang telah diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 ayat (2) yang dibatasi nominalnya Rp. 500.000.000,-.,

Tentu harapan kita bersama agar penyelenggaran Pilkada kali ini sungguh-sungguh Demokratis, berlangsung jujur, adil, aman dan damai, kita percaya profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggara Pilkada, baik KPUD, PANWAS, PPK, dan PPS. Sehingga menghasilkan Kepala Daerah yang menjalankan amanah rakyat dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat  demi kesejahteraan rakyat bukan pro bisnis demi balas budi untuk kekayaan pribadi, kolega dan kelompoknya.

 

*)aktivis pemberdayaan ekonomi masyarakat