Pilkada KPU dan Bawaslu Harus Netral

Pilkada KPU dan Bawaslu Harus Netral

  Selasa, 1 December 2015 10:28

Berita Terkait

PONTIANAK - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember 2015 mendatang diprediksi rentan dengan kecurangan. Maka dari itu, sebagai pengawal demokrasi netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus tetap terjamin. Alasannya tidak sedikit penyelenggara pemilu sebelumnya diberhentikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Kami selalu berharap penyelenggara pilkada, benar-benar menjaga netralitas. Mereka juga harus menjamin kepastian bahwa pilkada bukan hanya prosedural (lancar semata) tapi juga menghasilkan kepala daerah yang dapat membawa provinsi, kabupaten/kota lebih maju," kata Subhan Nur anggota Komisi I DPRD Kalbar baru-baru ini.Dia meminta, penyelenggaraan pilkada serentak untuk pertama kalinya dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan serupa di masa yang akan datang. Makanya sangat penting memastikan pelaksanaan pilkada tidak diwarnai dengan kekerasan atau kecurangan. “Menurut saya ini pengalaman baru menyelenggarakan serentak. Kalau ini sukses maka akan jadi prestasi, tapi selain itu kita juga ingin ada perubahan-perubahan signifikan dalam politik di Indonesia dan Kalbar," ujarnya.
Deli Juliardi, dari Forum Sukses Pilkada untuk Kalbar dalam siaran releasenya menambahkan potensi penyalahgunaan wewenang di pilkada oleh penyelenggara masih terbuka. Untuk itu, perlu adanya penguatan integritas dan pengawasan dari semua komponen. “Bukan lagi indikasi. Pengalaman lalu jadi pelajaran. Bagaimana DKPP harus sampai mencopot beberapa penyelenggara pilkada di satu kabupaten. Tapi itu pengalaman lalu. Untuk itu pilkada serentak masih membutuhkan Panwas hingga DKPP," ungkap dia.Menurutnya, apabila penyelenggara telah bekerja dengan jujur dan independen, maka menutup peluang untuk terjadinya sengketa, juga kericuhan di masyarakat. "Kalau mereka netral, maka ini tidak akan menjadi amunisi bagi yang kalah mengajukan sengketa," ujarnya.

Di sisi lain, Deli juga menyoroti potensi kecurangan entah perhitungan secara manual alias merekayasa hitungan suara di tempat pemungutan suara atau mengakali data yang disajikan melalui teknologi informasi (TI). “Kecurangan dengan jejaring TI yang cukup berpotensi memunculkan kerusuhan. Sebab dampak kecurangan jauh lebih luas ketimbang yang dilakukan secara cara manual,” katanya. ”Seandainya sampai dimanipulasi (dengan rekayasa data), kemudian publik mengetahui kan bisa marah, saling tuduh dan akhirnya bisa timbul kerusuhan," timpal dia

Ia kembali menyoroti, kerawanan data diretas pihak tidak bertanggung jawab adalah data pemilih yang dilebihkan atau pengubahan hasil hitungan pemilu dari setiap tempat pemungutan suara (TPS). “Tujuannya tentu menguntungkan satu calon dan merugikan calon lain," katanya.Ia berharap Komisi Pemilihan Umum lebih meningkatkan kembali pengamanan data optik untuk keperluan pilkada. Harapannya, upaya para peretas k mengacaukan data pilkada bisa diatasi.(den)
 

Berita Terkait