Pilkada dan Janji

Pilkada dan Janji

  Rabu, 11 November 2015 08:11   1

Oleh: Dian Patria

TAK lama lagi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang pertama di Indonesia akan dilaksanakan. Para calon kepala daerah sudah mulai “tebar pesona” dengan berbagai cara untuk meraih simpati sehingga para pemilih memberikan suara kepadanya guna mencapai impian menjadi kepala daerah. Pada saat-saat pemilihan seperti ini, biasanya kata-kata “demi rakyat” akan mudah dikeluarkan.

Secara umum, rakyat tiba-tiba saja disuguhi begitu banyak “orang baik” yang memberikan berbagai bantuan dan janji manis . Khusus untuk janji, biasanya ditambahi dengan prasyarat “kalau terpilih”. Sedangkan bantuan biasanya ada yang sudah diberikan saat kampanye, bahkan mungkin sebelum kampanye, dan sebagiannya mungkin masih berupa janji.  Mungkin saja tidak semua calon kepala daerah tiba-tiba menjadi baik karena mungkin banyak juga diantaranya memang orang-orang yang baik dan memiliki kemampuan. 

Sebagian janji yang diberikan biasanya bersifat umum seperti meningkatkan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, mempertinggi pertumbuhan ekonomi, memperbaiki dan menambah infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Namun sayang sekali berbagai janji tersebut umumnya hanya sekedar janji yang bersifat normatif.

Seharusnya para calon kepala daerah berani memberikan janji yang jauh lebih spesifik, jika perlu dengan menyebut target angka. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi akan mencapai 6% atau menciptakan sebanyak 10.000 lapangan kerja. Dalam hal ini, para calon kepala daerah akan “dipaksa” mempelajari dan benar-benar menguasai situasi dan kondisi berbagai sektor di daerahnya. Jika tidak, maka janji yang dikeluarkan hanyalah sekadar janji-janji kosong untuk meraih suara pemilih.

Janji yang dikeluarkan harus rasional dengan dukungan berbagai program kerja yang juga rasional. Dari berbagai pernyataan dan janji tersebut, masyarakat dan para pemerhati akan dapat menilai tingkat penguasaan calon kepala daerah atas daerahnya sendiri. Selain itu, dari awal akan terlihat mana janji yang akan dapat dipenuhi dan mana yang sekedar janji yang kemudian, dengan berbagai alasan, akan diingkari karena janji tersebut hanya sekadar untuk menarik simpati dan meraih suara pemilih.

Masyarakat yang semakin cerdas dan berpengalaman akan semakin mampu menilai kredibilitas, konsistensi, dan kemampuan para calon kepala daerah. Sifat dan karakter yang telah dikenal dan ditunjukkan selama ini mungkin akan menentukan. Tentu akan menjadi pertanyaan jika muncul orang-orang yang “tiba-tiba baik”, khususnya hanya pada saat kampanye. Bayangkan saja bagaimana dengan nasib berbagai janji yang telah dikeluarkan jika terpilih kelak.

Kita semua berharap pilkada ini akan memunculkan para kepala daerah yang memiliki kredibilitas, konsistensi, dan kemampuan yang mumpuni. Rakyat dan daerah ini akan mengalami lompatan-lompatan kemajuan yang sangat berarti. Bayangkan saja bila orang-orang dengan karakter sebaliknya yang terpilih. Kita lihat saja apakah berbagai janji manis akan menjadi realita atau malah sebaliknya. Kita lihat saja apakah kata-kata “demi rakyat” memang benar-benar “demi rakyat”. (Penulis adalah pengajar program Doktor di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)