Petugas Periksa Psikis Korban

Petugas Periksa Psikis Korban

  Sabtu, 13 Agustus 2016 11:08
Ilustrasi

Berita Terkait

JAKARTA - Belasan pekerja anak bawah umur asal Sambas, Kalimantan Barat, masih ditampung di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kementerian Sosial (Kemensos) di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

 
Kepala RSPA Kemensos Bambu Apus, Neneng Heryani mengatakan, 12 anak yang diserahkan Polres Tanjung Priok pada 2 Agustus 2016 itu dalam kondisi baik.

Setelah diterima dari Polres Tanjung Priok pada tengah malam, anak-anak tersebut langsung diberi kesempatan istirahat. Apalagi, mereka baru saja menempuh perjalanan berhari-hari dengan menumpang kapal laut. Setelah istirahat yang cukup, pada pagi harinya, RSPA melakukan assesment terhadap mereka. "Mereka dalam kondisi baik karena tidak ada rasa trauma," kata Neneng kepada Pontianak Post, Jumat (12/8).

Mereka juga sudah diberikan penanganan dari RSPA. Assesment diberikan sesuai dengan standar yang ada. Meski tidak trauma, kata Neneng, belasan anak di bawah umur itu juga diperiksa secara psikologis. Ini untuk memastikan kondisi psikis mereka agar dalam keadaan baik.

Ia juga menambahkan, anak-anak tersebut sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga masing-masing. Dia memastikan saat ini selain dalam kondisi yang baik, belasan anak tersebut juga aman bersama RSPA. "Alhamdulillah mereka aman di sini ya," ujar Neneng.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono menjelaskan, Senin 1 Agustus 2016 pukul 23.55, petugas piket dipimpin Kasat Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Viktor Ingkiriwang mendapat informasi dari masyarakat.
Informasi tersebut menyebutkan bahwa ada KM Bahari dari Pontianak yang bersandar di Dermaga Pelni Pelabuhan Tanjung Priok membawa 19 penumpang masih di bawah umur.
Petugas kemudian melakukan pengecekan. Setelah dicek dan diamankan, petugas kemudian memeriksa 19 orang tersebut. Dari hasil pemeriksaan, diketahui 15 perempuan di antaranya tanpa identitas dan diduga masih di bawah umur. 

Mereka ialah DS (16), Li (16), Me (16), Ya (17), Sa (18). Kemudian, Ma (18), En (15), Nu (16), IS (16), Ne (17), Pi (13), Ja (14), Nu (15) dan Ha (15).

Selebihnya ada juga perempuan dan laki-laki dewasa. Menurut Awi, 19 orang tersebut semuanya berasal dari Sambas. Polres Pelabuhan Tanjung Priok sudah mengecek kelengkapan dokumen 19 orang tersebut. "Sebanyak 15 orang ada surat bepergian dari kelurahan di Sambas, Kalbar dan empat orang memiliki KTP," kata Awi Jumat (12/8) di Jakarta.

Mereka akan dipekerjakan di usaha jasa bordir pakaian milik BSD (41), warga asal Pemangkat, Kalbar. Usaha jasa bordir itu berada di Jalan Jelambar Baru, Jakarta Barat. "Mereka akan dijadikan operator mesin bordir," ungkap Awi.

Menurut Awi, sistem kerja yang diterapkan dibagi menjadi dua shift. Untuk shift siang pukul 08.00-20.00 dengan jam istirahat pukul 12.30-13.30. Kemudian, diganti pekerja shift kedua pada pukul 20.00-08.00 dengan jam istirahat pukul 00.30-01.30.

Jebolan Akademi Kepolisian 1992 ini mengatakan, para pekerja itu hanya akan dibayar Rp50 ribu per hari. Jika mencapai target penyelesaian 21 lusin, maka bayaran ditambah Rp20 ribu lagi setiap hari.

"Jika bekerja secara rajin maka akan mendapat uang rajin Rp 150 ribu setiap bulannya," kata Awi.
Ia menambahkan, dari hasil pemeriksaan juga diketahui sebelum berangkat ke Jakarta, para pekerja itu dipinjamkan uang Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta oleh BSD.
Di Jakarta, mereka ditempatkan di lantai tiga gedung tempat usaha milik BSD. "Mereka hanya akan dikasih beras, sedangkan lauk harus membeli sendiri," ujar Awi.

Berdasarkan keterangan BSD, ujar Awi, usaha ini dikelolanya sejak Maret 2016. Sebelumnya, usaha itu dikelola oleh pemilik lama berinisial A. Dalam mempekerjakan karyawan, lanjut dia, BSD diduga tidak dilengkapi surat izin dari para orang tua atau wali. Kemudian, tidak  ada perjanjian kerjasama antara pengusaha dengan orang tua atau wali. "Memberikan upah di bawah upah minimum regional yang berlaku," kata Mantan-Kapolres Magetan ini.

Dia melanjutkan, para pekerja tidak diberikan asuransi atau BPJS Kesehatan. Tidak ada cuti datang bulan untuk pekerja perempuan. Para pekerja juga tidak diberikan keterampilan sebelum bekerja.

Namun demikian, lanjut Awi, BSD tidak pernah melakukan tindakan eksploitasi terhadap pekerja, seperti kekerasan fisik, pelecehan seksual, pemaksaan dan pengekangan. "Untuk saudara BSD diberikan wajib lapor, dan agar melengkapi persyaratan sesuai aturan hukum," kata Awi.

Polisi masih mendalami kasus ini. Pemeriksaan saksi maupun terhadap BSD terus dilakukan. Pengecekan ke lokasi usaha BSD, koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Jakut dan Balai Pemasyarakatan Anak juga sudah dilakukan. "Kami juga akan koordinasi kepada orang tua masing-masing korban," kata Awi. (ody)

Berita Terkait