Pesan Dibalik Kebijakan PPN untuk Sapi Impor

Pesan Dibalik Kebijakan PPN untuk Sapi Impor

  Minggu, 24 January 2016 07:39   1

Oleh: Dr.Ir.Ahmad Tohardi

PEMERINTAH melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada tanggal 31 Desember 2015 lalu, salah satu isinya adalah menetapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% terhadap sapi impor. Kebijakan yang mulai berlaku 8 Januari 2016 yang lalu itu tentu berdampak positif sesuai dengan das sein yaitu cita-cita, mimpi atau tujuan dibuatkannya kebijakan tersebut, namun khas dari sebuah kebijakan,dengan publik yang begitu besar seperti negara Indonesia ini yang notabene multi kepentingan, tentu logis juga apabila kemudian sebuah kebijakan akanmenuai dampak negatif. Untuk itu para pakar kebijakan menggarisbawahi bahwa kebijakan yang baik sebenarnya adalah kebijakan yang menguntungkan 1 orang dan tidak merugikan 1 orang.

        Jika kita kilas balik kebelakang bahwa tujuan dibuatnya sebuah kebijakan oleh para policy makerpada dasarnya adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, dan yang terakhir adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatat.

       Jika kita lihat kebijakan PPN untuk sapi impor ini dari dimensi yang lain, maka cuma pemerintah yang diuntungkan oleh kebijakan PPN tersebut (dampak positif). Sementara seluruh rantai bisnis mulai dari  produsen sapi di negara asal (budidaya dan feedlot), eksportir negara asal, importir sapi di Indonesia, distributor, padagang pengecer sampai kepada konsumen, semuanya terkena dampak negatif, walau akhirnya karena PPN tersebut dibebankan semuanya kepada konsumen, maka seluruh rantai bisnis mulai dari produsen (di Australia dll), ekportir/importir sampai pedagang pengecer sebenarnya lepas dari beban finansial PPN tersebut, namun mereka tetap saja terkena imbas non-finansial seperti berkurangnya volume produk yang bisa dijual dipasar, sehingga akhirnya mengurangi omzet  dan profit yang diterimannya.

        Artinya dengan mahalnya harga daging dari awalnya  hanya Rp.110.000,- /kg, dengan adanya kebijakan PPN naik menjadi Rp. 130.000/kg, hal itu tentu akan membuat daya beli masyarakat menjadi menurun, akhirnya masyarakat mencari produk alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan lauk rumah tangga, seperti daging ayam atau ikan yang saat ini relatif masih terjangkau, atau dengan cara mengurangi volume daging yang dibeli, dari biasanya  membeli 1kg, sekarang dikurangi menjadi hanya ½ kg saja.

          Di sisi lain konsumen tidak langsung, yaitu masyarakat yang membeli daging sebagai bahan baku untuk diubah menjadi barang industri seperti bakso, sosis, rendang, dendeng, abon dan sebagainya, juga menjadi “korban” kebijakan PPN tersebut, ada yang memilih menutup usahanya sementara sampai harga daging sapi normal kembali, terutama pedagang bakso gerobak yang pada posisi delamatis, sebab jika menaikkan harga baksonya agar mampu menutupi gap profit dan biaya produksi, maka pelanggan akan hengkang ke makanan yang lain, sementara pengusaha rumah makan, kafe, hotel yang notabene memiliki modal, skala produksi dan omzet penjualan yang cukup besar masih tetap bertahan.

Untuk itu kebijakan PPN 10% ini dinilai banyak masyarakat peternakan sebagai sebuah kebijakan yang kontradiktif terhadap kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga daging sapi. Sebenarnya jika dilihat secara instan untuk masa kini ya, kebijakan tersebut kontradiktif, tetapi untuk jangka panjang sebenarnya tidak, karena menurut penulis kebijakan PPN ini adalah sebuah strategi jangka panjang, untuk mencapai swasembada daging, sehingga memang harus “mengorbankan masa kini”. Karena regulasi atau kebijakan yang tertuang dalam bentuk PPN tersebut dapat memotivasi sekaligus memberi peluang bagi pemerintah dan masyarakat peternakan Indonesia untuk segera mengembangkan dan meningkatkan populasi ternak sapi dalam negeri, agar kedepan Indonesia bisa mandiri, swasembada daging, bahkan berubah dari negara pengimpor daging menjadi negara pengekspor daging, seperti yang pernah terjadi pada era tahun 70-an.

         Sehingga menurut hemat penulis pesan yang disampaikan pemerintah melalui kebijakan PPN tersebut adalah, Indonesia harus mengurangi impor daging dan bakalan sapi untuk masa yang akan datang, Indonesia harus mandiri, jangan terus menerus bergantung kepada negara lain, coba kembangkan budidaya dan penggemukan sapi sendiri, sebab sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah bahkan dijuluki sebagai “syurga” bagi ternak, tentu sangat potensial untuk mencapai cita-cita mulia pemerintah yaitu swasembada daging dan kemandirian pangan.

        Untuk mencapai swasembada daging tersebut, Pemerintah pun merangcang berbagai program dan mepersiapkan berbagai insfrastruktur, sarana dan prasarana (Sapronak), semuanya untuk mendongkrak populasi sapi dalam negeri. Sebagai contoh tahun ini pemerintah  merencanakan mendatangkan 600.000 ekor sapi bakalan dari Australia. Dari kebijakan atau program tersebut direncanakansebanyak masing-masing 200.000 ekor dan 150.000 ekor akan direalisasikan pada kuartal pertama dan kedua tahun ini.Selain itu bidang infrastruktur tgl 10 Nopember 2015 yang lalu melalui Kementerian Perhubungan telah membangun armada transportasi khusus mengangkut sapi yang disebut “kapal ternak’  dengan kapasitas angkut 500 ekor, bahkan untuk operasional kapal ternak tersebut  disubsidi oleh Kementerian Perhubungan sebesar  Rp 8 miliar,dana itu disalurkan melalui PT Pelni sebagai operator kapal ternak untuk empat bulan. Dampak yang dirasakan mampu memangkas jalur distribusi sehingga mampu menciptakan efisiensi usaha dan menciptakan harga jual yang lebih rendah ditingkat konsumen.

        Sebagai contoh biaya pengiriman sapi dari NTT ke Jakarta dapat dipangkas hingga 85%. Karena jika semula biaya pengiriman sapi mencapai Rp 1,8 juta/ekor, maka dengan adanya kapal ternak tersebut turun menjadi Rp320 ribu/ekor. Hal ini tentu berdampak signifikan terhadap konsumen dan petani.

        Demikian juga program Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) yang saat ini sedangkan digalakkan di Indonesia, merupakan perogram pembangunan manusia peternak, agar lebih optimal dalam memanfaatkan potensi diri dan potensi sumber daya alam yang tersedia disekitarnya, sehingga kedepan akan lahir peternak-peternak sapi yang tangguh, lebih produktif dan mampu membudidaya ternak secara profesional.

         Sehingga muara akhir dari berbagai programpemerintah yang sudah, sedang dan akan diimpelemntasi adalah untuk meningkatkan populasi ternak didalam negeri, menciptakan efisiensi usaha guna mencapai swasembada daging khususnya  dan kemandirian pangan umumnya. Pada titik inilah jika tercapai, maka akan terjadi penurunan harga daging pada level harga yang terjangkau oleh masyarakat khususnya masyarakat golongan menengah kebawah, Indonesia pun bersiap-siap untuk “tinggal landas’ menuju negara pengekpor daging dan sapi. Semoga.

(Penulis, dosen Jurusan Peternakan Untan).