Perusahaan Tak Berizin Digembok

Perusahaan Tak Berizin Digembok

  Kamis, 12 May 2016 10:03
KUNJUNGAN: Anggota DPRD Mempawah melaksanakan kunjungan lapangan di Kecamatan Siantan. WAHYU IZMIR/PONTIANAK POST

Berita Terkait

WAJOK- Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Mempawah melakukan kunjungan lapangan di lima perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Siantan, Selasa (10/5) pagi. Hasilnya, para wakil rakyat ini menemukan banyak perusahaan yang melanggar aturan perizinan. 

Bahkan, ada satu perusahaan yang sama sekali tidak mengantongi perizinan.

Kunjungan lapangan yang dipimpin oleh Ketua Komisi III, H Rusli Abdullah itu juga melibatkan sejumlah SKPD seperti Dinas Sosnakertrans, Dinas Perindagkoptamben, BLHPBD, Dinas PU, KPT dan Satu Polisi Pamong Praja, Camat Siantan dan Kades Wajok Hulu.

“Dari hasil kunjungan lapangan yang kami laksanakan, ternyata banyak perusahaan yang melanggar aturan menyangkut perizinan. Banyak perusahaan ini yang tidak lengkap bahkan ada yang sama sekali tidak mengantongi izin apapun,” ungkap Anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Darwis, SH, MH usai melaksanakan kunker.

Darwis yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Mempawah itu mencontohkan, salah satu perusahaan berinisial UKK diwilayah Kecamatan Siantan yang sama sekali tidak memiliki satu pun perizinan. Padahal, perusahaan tersebut telah beroperasi sejak tahun 2014 silam.

“Bagaimana mungkin ada perusahaan yang tidak terdeteksi oleh dinas terkait. Bahkan, sudah hampir dua tahun beroperasi ternyata tidak ada mengantongi izin apapu. Perusahaan ilegal seperti ini harus ditutup,” tegas Darwis.

Anggota DPRD dua periode itu pun menilai temuan-temuan seputar pelanggaran perizinan perusahaan tersebut membuktikan lemahnya kinerja instansi terkait dalam melaksanakan pengawasan di lapangan.

“Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Sebab, hal ini sangat merugikan daerah dan bentuk pelecehan terhadap aturan. Mereka (perusahaan) sudah mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Saya yakin mereka mengetahui perihal perizinan, hanya sengaja mengabaikannya,” geram Legislator Dapil Siantan-Segedong itu.

Terhadap berbagai permasalahan itu, Darwis mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan pendataan terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan yang beroperasional diwilayah Kabupaten Mempawah.

“Nah, setelah mendapatkan data yang valid barulah pemerintah daerah melakukan investarisir berkenaan dengan perizinan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan aturan. Jika menemukan perusahaan yang melanggar, maka berikan tindakan tegas,” sarannya.

Lebih jauh, Darwis menilai banyaknya pelanggaran yang dilakukan perusahaan dan lemahnya pengawasan dari dinas menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah. Salah satunya berkenaan dengan sektor pajak dan retribusi yang los dari perusahaan tersebut.

“Potensi pajak dan retribusi dari sektor industri cukup besar. Hanya saja banyak yang tidak bisa digarap oleh petugas hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak maksimal. Makanya, kami mengingatkan agar SKPD lebih fokus dan maksimal dalam menjalankan aturan,” pesannya.(wah)

Berita Terkait