Perusahaan Siap Bayar Tebusan

Perusahaan Siap Bayar Tebusan

  Selasa, 5 April 2016 09:03
SIGAP: Pasukan elite TNI sigap saat melakukan pembebasan sandera oleh kelompok teroris. Tak hanya melumpuhkan musuh dengan membekuk gembong teroris, mereka juga meledakkan markas teroris. AGOES SUWONDO/Radar Tarakan

Berita Terkait

Militer Filipina Sudah Kepung Lokasi Sandera Abu Sayyaf

JAKARTA – Pemerintah menimbang semua opsi untuk membebaskan WNI yang menjadi sandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Selain operasi militer, PT Patria Maritime Line, pemilik tugboat Brahma 12 yang dibajak, menyiapkan tebusan untuk sepuluh awak kapal yang disandera.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan militer Filipina. Filipina belum menunjukkan tanda-tanda untuk mengizinkan tentara Indonesia melakukan upaya militer.

”Operasi militer di tangan Filipina. Kami tidak boleh masuk,” ujarnya setelah rapat di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin (4/4).

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menyebut militer Filipina berada dalam kondisi siaga. ”Lokasinya sudah dikepung militer Filipina,” imbuhnya.

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini koordinasi tidak hanya dilakukan antara pemerintah Indonesia dan Filipina. Negosiasi langsung antara perusahaan dan penyandera pun berjalan baik hingga saat ini.

Menurut Luhut, pada dasarnya perusahaan menyetujui jika memilih menggunakan opsi penebusan. ”Perusahaan siap bayar,” kata purnawirawan TNI tersebut di kantornya.

Meski demikian, Luhut belum bisa memastikan apakah akan menempuh opsi penebusan tersebut. Yang jelas, beberapa opsi tengah dipersiapkan pemerintah Indonesia saat ini. Sayangnya, Luhut enggan memberikan bocoran. ”Tidak perlu saya sebutkan lah,” katanya.

Menlu Retno Marsudi juga enggan membuka detail misi rahasia yang tengah disiapkan Indonesia dan otoritas Filipina. ”Mohon maaf, detailnya tidak bisa disampaikan ke publik,” ujarnya setelah memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kompleks Istana Presiden kemarin (4/4).

Saat ditanya perihal rencana operasi militer oleh pasukan elite TNI seperti Kopassus yang belum mendapat lampu hijau dari pemerintah dan parlemen Filipina, Retno mengatakan, semua opsi pembebasan terus dikaji kedua pemerintah. ”Tapi, keselamatan ABK (anak buah kapal) menjadi acuan utama dari semua opsi yang terbuka,” ucapnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah mengutamakan opsi dialog dan negosiasi untuk membebaskan 10 sandera kelompok Abu Sayyaf. ”Sebab, keselamatan sandera menjadi prioritas,” ujarnya setelah menonton final sepak bola Piala Bhayangkara Minggu malam lalu.

Meski demikian, Jokowi mengakui bahwa pemerintah juga menyiapkan opsi operasi militer. Dia menyebutkan, militer Indonesia memang tidak bisa langsung masuk wilayah Filipina karena ada syarat yang harus dipenuhi bagi militer negara lain untuk masuk.  ”Menlu melaporkan harus ada izin parlemen. Izin inilah yang belum ada,” katanya. (far/owi/c6/sof)

Berita Terkait