Persoalan Sampah Ancam Warga

Persoalan Sampah Ancam Warga

  Sabtu, 6 Agustus 2016 09:19
MENUMPUK: Bau busuk sampah menyengat dikeluhkan warga Jalan Rahadi Usman Putussibau. Persoalan sampah masih menjadi sesuatu yang serius di ibukota Kapuas Hulu. DOKUMEN

Berita Terkait

PUTUSSIBAU – Seiring bertambahnya pemukiman dan jumlah penduduk di dalam Kota Putissibau, masalah sampah kota mulai menjadi persoalan serius. Untuk itu, pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait mesti membuat rencana strategis penanganan sampah. Jika tidak demikian, sampah akan menghiasi sudut-sudut kota, baik di Kecamatan Putussibau Utara maupun Putussibau Selatan.

 
Menurut Dedi Hernandes, warga Kecamatan Putussibau Selatan, sampah yang menumpuk di ibukota Kabupaten Kapuas Hulu tersebut bukanlah masalah baru. Dia menilai pemerintah setempat belum serius dalam mengatasi permasalahan sampah. "Kalau masalah sampah menumpuk bukan masalah baru, ini persoalan lama yang sampai saat ini belum ada solusinya dari Pemda," kata dia, Jumat (5/8) siang di Putussibau.

Dikatakannya, terbatasnya jumlah tempat penampungan sampah yang ada dalam Kota Putussibau, membuat masyarakat terpaksa membuang sampah ke sungai melalui Jembatan Kapuas. Padahal, tak dipungkiri dia jika hal ini bila mencemari air Sungai Kapuas. "Lihat kalau sudah pagi, sore, dan malam. Pasti ada masyarakat yang membuang sampah ke Sungai Kapuas dari atas jembatan itu, ini bukan salah masyarakat,” terang Hernandes lagi.

Menanggapi persoalan ini, kepala Bidang (Kabid) Penyehatan Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Syarif Usmardan, mengatakan jika masalah sampah sudah menjadi perhatian serius mereka. Berbagai pembenahan pun dilakukan mereka, demi mengatasi persoalan sampah yang ada, terutama di Kota Putussibau. Walaupun, tak dipungkiri dia juga jika sistem pengelolaannya masih menggunakan cara-cara lama.

Dijelaskannya, menimbun sampah dengan tanah sebenarnya sudah tak boleh dilakukan mereka. Seharusnya, dia menambahkan, saat ini pengelolaan sampah dilakukan dengan cara memisahkan sampah organik dan anorganik. Kemudian, menurut dia, sampah itu diolah, sehingga bermanfaat. “Di kota-kota besar pengolahan sampah sudah jauh modern, karena anggaran daerah masih terbatas, terpaksa menggunakan cara lama," paparnya.

Mardan, sapaan karibnya, mengaku saat ini dinasnya sedang mengusahakan pengadaan sebidang tanah untuk tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Karena, menurut dia, Pemerintah Pusat terus mendesak agar setiap kabupaten/kota harus menyediakan lahan untuk TPA minimal 2 sampai 10 hektare. "Untuk pengadaan tanah TPA ini, kami sudah mengadakan rapat dan mengundang pihak Provinsi (Satker Sanitasi)," terang dia.

Dia mengatakan, dana untuk pembangunan TPA sudah disiapkan oleh Pemerintah Pusat, di mana besarannya mulai dari Rp25 – Rp50 miliar. Sedangkan untuk perencanaan pembangunan, menurut dia, telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi. “Untuk pengadaan tanah TPA ini akami berharap tahun depan sudah selesai, tempatnya di Kecamatan Kalis. Untuk tanah Pemda diwilayah Kalis itu ada 100 hektar," kata Mardan.

Mardan menceritakan, sebelum dirinya menjabat Kabid Penyehatan Lingkungan, masalah sampah menumpuk sering terjadi. Namun setelah ia ditugaskan untuk mengatasi permasalahan tersebut, pembenahan manajemen terus dilakukan. Dia menghendaki agar terjadinya perbaikan dalam penanganan masalah sampah. "Sekarang tidak ada lagi persoalan sampah,” kata dia.

Secara perlahan dia yakin masalah sampah bisa teratasi, karena telah dilakukan perbaikan. “Saya tegas, yang tidak mau mengikuti perbaikan manajemen ada tindakannya," janjinya.

Yang ia diperbaiki dalam penanganan persampahan meliputi pekerja, alat pendukung, sarana, dan membangun kepedulian masyarakat terhadap sampah. "Persoalan pembenahan ini memang cukup berat,” kata Mardan.(aan)

Berita Terkait