Persoalan Kabut Asap, Semua Upaya Dilakukan

Persoalan Kabut Asap, Semua Upaya Dilakukan

  Senin, 22 Agustus 2016 09:30
SUMBANG ASAP: Lahan yang terbakar diantara Perkebunan Kelapa sawit di Kawasan Kabupaten Kubu Raya. Aktivitas tersebut cukup mempengaruhi kondisi udara di Kalimantan Barat yang sudah mulai terlihat kabut asap saat pagi dan malam hari. HARYADI/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya menyatakan semua upaya sudah dilakukan pemerintah guna mengatasi kabut asap yang merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan.  “Semua upaya sudah dilakukan. Dan itu sesuai dengan fungsi pemerintahan. Termasuk membentuk satgas hingga ke titik terdepan di desa,” kata Christiandy kemarin.

Menurutnya apa yang dilakukan sebagai langkah pemerintah untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karena itu start kerja satgas yang dibentukan ini dimulai dari Januari dan hingga saat ini masih terus bekerja. Dalam pembentukan satgas pun, lanjut dia, juga dilakukan Polda Kalbar. Karena itu dia berharap sinergisitas itu berjalan dengan baik, sehingga bencana kabut asap tidak seperti tahun sebelumnya. “Jadi dengan adanya satgas ini tidak ada lagi himbauan semuanya sudah harus jalan,” kata dia.

Masih jelaskannya, dari beberapa kabupaten/kota yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan sudah meningkatkan status wilayahnya menjadi siaga. Termasuk juga dengan provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah, lanjut dia, sudah mengatur atasan lahan yang dibakar. Di dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dijelaskan masyarakat boleh membakar lahan sebanyak dua hektar.

Kendati demikian dia mengingatkan pemerintah dituntut untuk bijak melihat perundangan ini. Sebab dia tidak ingin keringanan itu menimbulkan efek yang luar biasa.  “Jangan sampai akibat dari keringanan yang diberikan itu memberikan efek yang lebih besar maka tidak boleh dilakukan. Contoh saja, ada 1.000 petani yang serempak membakar lahan. Dengan batasan lahan dua hektar, maka bisa 2.000 hektar yang terbakar. Maka ditingkat desa pun harus mengatur hal tersebut,” terangnya.

Ke depannya Christiandy berhadap ada cara yang dilakukan masyarakat untuk membakar lahan tanpa dibakar. Pemerintah pun, lanjut dia, melakukan perannya dengan mengontrol para petani. Begitu juga dengan pembinaan yang dilakukan. Mulai dari tingkat kabupaten hingga ke desa.  “Kami tidak ingin mempertentangkan kehidupan pangan dan bencana kabut asap ini. Kami ingin ada titik temu dalam masalah ini,” tambahnya.

Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TTA Nyarong meminta agar setiap kepala daerah di Kalbar menetapkan status siaga darurat di masing-masing wilayahnya. Penetapan status siaga itu berdasarkan Inpres Nomor 11 tahun 2015. Nyarong menyebutkan hingga saat ini daerah yang sudah menetapkan status siaga darurat di antaranya Kabupaten Kubu Raya, Kapuas Hulu, Mempawah, Sanggau dan Landak.

Karena itu dia menyarankan, bagi daerah lain yang belum mengeluarkan SK agar segera merealisasikannya. Khususnya untuk Bupati Ketapang, mengingat beberapa waktu lalu, banyak titik api ditemukan di Ketapang. Dengan adanya SK itu maka komitmen untuk menanggulangi bencana kabut asap menjadi jelas,” kata Nyarong. Menurut Nyarong, SK itu bisa menjadi pendorong untuk menggerakkan elemen masyarakat dalam menanggulangi bencana kabut asap. Sementara di Kalbar ada 135 desa yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan terutama di kawasan gambut. (mse)

Berita Terkait