Persoalan Kabut Asap, Pemda Harus Turun ke Lapangan

Persoalan Kabut Asap, Pemda Harus Turun ke Lapangan

  Minggu, 21 Agustus 2016 09:40
TERTUTUP ASAP: Matahari terlihat memerah saat sore kemarin karena tertutup asap. Asap pekat mulai menutupi Kota Pontianak saat sore dan malam hari. SHANDO SAFELA/PONTIANAK POST

Berita Terkait

"Semua orang berisiko terkena dampak kabut asap, terutama individu yang memiliki kerentanan seperti Bayi, Balita, ibu hamil, lanjut usia, orang dengan penyakit paru kronik, jantung, asma. Mereka lebih besar terkena dampaknya," 

Oscar Primadi

JAKARTA- Kebakaran hutan di Kalimantan, Riau dan Sumatera Selatan seperti terjadi pada 18 tahun terakhir dinyatakan berkurang oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Klaim tersebut menurutnya didasari arahan Pemerintah Pusat pada Pemerintah Daerah pada 2015. Seperti diketahui, tahun itu kebakaran hutan mencapai puncaknya dan menyebabkan bencana berupa kabut asap. Nah, para Pemda didesak untuk mengontrol lahan hutan mereka sebagai lokasi yang berpotensi menimbulkan titik api, utamanya lahan gambut. 

"Pada 2016 menurun tajam hingga 76 persen. Wilayah yang pada tahun 2015 terjadi kebakaran hutan, tahun 2016 tidak terjadi lagi," tutur Tjahjo  kemarin.  "Ini karena kerja keras para Kepala Daerah, aparat keamanan dan kesadaran pengusaha," imbuhnya. 

Tak hanya itu, peran masyarakat di sini dikatakan Tjahjo sangatlah penting. Mengingat di 8 daerah itu sebelumnya memang ada hukum adat yang memperbolehkan masyarakat adat membakar hutan guna membersihkan lahan. Namun, berkat arahan pemerintah, para Kepala Desa bisa menganulir aturan itu supaya tak terjadi kebakaran lahan. 

Terlebih, sistem terpadu pemadaman dini sudah dipraktekkan pihak-pihak terkait di sana. Dari Kepala Daerah sampai Kepala Desa bersinergi untuk mendeteksi dan memadamkan titik api sebelum menyebar. Mendagri mengatakan, selain peran aktif dari aparatur negara dan masyarakat, kunci dari tindakan pencegahan ini juga melibatkan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI). "Kuncinya pada peran Pemda yang harus sedini mungkin memadamkan api dengan dukungan TNI, Polri, perangkat pemerintahan, perusahaan dan masyarakat, imbuh Tjahjo. 

Kabut asap kebakaran hutan mengandung material yang bisa berdampak negatif bagi kesehatan, antara lain berupa iritasi mata, iritasi kulit, iritasi dan peradangan saluran pernapasan atau dikenal dengan sebutan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). "Semua orang berisiko terkena dampak kabut asap, terutama individu yang memiliki kerentanan seperti Bayi, Balita, ibu hamil, lanjut usia, orang dengan penyakit paru kronik, jantung, asma. Mereka lebih besar terkena dampaknya," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI, Oscar Primadi. 

Untuk itu, perlu kewaspadaan terkait Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU oleh maasyarakat. Bila diingatkan ISPU meningkat, tentu harus ada langkah preventif. Salah satunya dengan mencegah partikel masuk ke dalam rumah dan batasi aktifitas fisik di luar rumah. Sebagai informasi, angka ISPU antara 101-199 dikategorikan tidak sehat, karena dapat menimbulkan gejala iritasi pada saluan pernafasan.  

Adapun indikasi ISPU antara 200-299 dikategorikan sangat tidak sehat, karena pada penderita gangguan pernafasan, pneumonia dan jantung maka gejalanya akan meningkat. Sementara ngka ISPU antara 300-399 termasuk kategori berbahaya, biasanya orang yang sehat akan merasa mudah lelah dan bagi penderita suatu penyakit, gejalanya bisa menjadi lebih serius. Sedangkan angka ISPU > 400 dikategorikan sangat berbahaya bagi semua orang yang ada di wilayah tersebut. 

"Sebenarnya dampak besar kabut asap adalah hilirnya, bila bergerak lebih ke hulu, upaya yang dibutuhkan adalah penyadaran masyarakat untuk menghentikan pembakaran lahan, membahayakan kesehatan," pungkas Oscar (adn).

Berita Terkait