Perppu Kebiri Pilihan Tepat, Bantu Program Pendampingan

Perppu Kebiri Pilihan Tepat, Bantu Program Pendampingan

  Selasa, 17 May 2016 10:21
ilustrasi

Berita Terkait

​Ketua Komisi Penanggulangan Anak Indonesia Daerah Kalbar, Achmad Husaeni menilai hukuman kebiri bagi kejahatan pelaku seksual pilihan tepat bagi pelaku yang sudah dewasa. Akan tetapi, dia tidak setuju apabila hal ini juga diterapkan terhadap pelaku dibawah umur.

***

KALAU pelakunya sudah menikah dan resedivis, saya setuju itu di kebiri. Habis-habisanlah. Kalau anak, saya kira kurang pas,” kata Achmad di Pontianak.

Pandangan Achmad merujuk pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945, pasal 28 B menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui keturunan yang sah. Dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“Kalau pelakunya anak, lalu hukumannya dikebiri, bisa melanggar UUD itu kan,”jelas mantan Ketua Komnas HAM Kalbar ini.

Meski pelaku anak-anak, perbuatannya tetap harus mendapatkan hukuman. Tetapi kata dia, anak itu harus dikembalikan kepribadiannya seperti semula. “Anak boleh dihukum, tapi tidak seperti dalam penjara pada umumnya. Anak itu harus tetap mendapatkan hak pendidikannya, mentalnya juga harus dikembalikan,” terangnya.

Saat pelaku kejahatan menjalani masa hukuman di penjara bukan usia dewasa kata Achmad, anak harus tetap mengikuti aturan negara. Dengan begitu, setelah selesai masa hukumannya, anak itu diharapkan menjadi generasi bangsa yang lebih baik.

“Nanti kalau (anak red) dikebiri, hilang kesempatan hidupnya melanjutkan keturunannya,” ungkapnya. 

Perppu kebiri sangat disetujui oleh Achmad dengan catatan pelaku tersebut sudah dewasa. Seperti misalnya orang yang sudah menikah, residivis. 

Dibeberapa negara yang sudah dahulu menerapkan Perppu kebiri sebut Achmad mampu memberikan efek terhadap penurunan pelaku kejahatan seksual. “Data statistic yang saya pernah di Negara lain sudah menerapkan kebiri ini, mengurangi 20 persen pelaku kejahatan seksual, bahkan sampai 40 persen di beberapa Negara,” jelasnya. 

Achmad juga mengaku sangat setuju penerapan kebiri dengan catatan bukan untuk anak-anak, tapi orang yang pernah melakukan hubungan sek, apalagi yang sudah menikah. Dia juga mengaku sepakat dengan hukuman mati atas kejahatan yang melanggar hak asasi seseorang, bahkan sampai terbukti bersalah dan membunuh.

“Dihukum mati saya kira ya yes oke lah karena Undang-undang kita tetang KUHP, Negara masih membolehkan hukuman mati,” tegasnya. 

Meski dalam Undang-undang menyebutkan tentang hak hidup tidak boleh dicabut siapapun, baik oleh negara sekalipun, akan tetapi disatu sisi pelaku tersebut sudah melanggar hak asasi bahkan membunuh. 

“Tapi satu sisi, ada yang membolehkan hukuman mati, dan saya kira ini bagaimana pertimbangan hakim. Saya pribadi tidak alergi terhadap hukuman mati, itu dampaknya bagus,” sebut Achmad.

Dekan Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak, Syamsul Hidayat juga berpandangan sama. Menurutnya, ketika menjatuhkan hukuman kebiri perlu dilihat dari perkasus dan tingkat kesalahannya. 

“Harus dilakukan survey hukum juga, apakah tingkat jera masyarakat atas hukuma diberikan dengan kebiri itu menimbulkan efek jera atau tidak,” katanya.

Selain itu, hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual juga harus dilihat dari tingkat kesalahannya. Apabila kejahatan itu sudah kesengajaan atau bahkan hooby pelaku maka ada hukuman yang memberatkannya. “Aspek keadilan menuntut seperti itu,” terangnya.

Maraknya kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia, Kalbar khusunya membuatnya prihatin juga sedih. Ini kata dia, menjadi kekhawatiran bersama. “Kita tidak tahu ini jaman seperti apa. Tapi faktanya, jaman sekarang sangat mengkhawatikan, terlebih pelaku kejahatan bahkan orangtua sendiri juga banyak melakukan khilaf melakukan kejahatan seksual,” ungkapnya. 

Menurutnya, ada banyak faktor ketika kejahatan seperti ini ditelusuri lebih jauh. dari sisi agama, syamsul melihat ada sesuatu yang salah dari pola ibadah masyarakat. Seperti sudah kehilangan makna dari sebuah peribadatan. 

“Ibadah seperti tidak ada rasanya, sehingga ini berakibat pada ibadah yang tidak mampu memberikan perubahan terhadap masyarakat. Misalnya, perbuatan yang tidak sesuai denga fitrah dan akal sehat manusia,” terangnya. 

Pemaknaan terhadap ibadah yang kurang maksimal ini, menyebabkan prilaku menyimpang justru semakin banyak dan tidak terbendung. Dan ini perlu kekhawatiran bersama dan tugas instansi terkait, seperti organisasi keagaamaan, dan pemerintah saling membantu membuat program dan memberikan efek perubahan perilaku kepada masyarakat. 

Pembina Bidang Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalbar ini juga mengatakan, pihaknya akan merancang program kegiatan yang berefek langsung pada persoalan kejahatan seksual.

“Kami akan lakukan survey awal dan menelusuri daerah-daerah mana yang kita perkirakan tingkat kejahatan seksual tinggi, atau mungkin kategori sangat tinggi,” sebutnya.

Setelah dipetakan, kemudian ditawarkan konsep dan program pendampingan dengan tujuan membentuk kelompok sadar lingkungan dalam hal sehat dan aman untuk kehidupan anak.

“Dengan harapan semoga, kasus seperti ini bisa tereliminir dan bisa berkurang jumlahnya,” harapnya (gus)

Berita Terkait