Permudah Remisi Bikin Tak Jera

Permudah Remisi Bikin Tak Jera

  Sabtu, 13 Agustus 2016 11:00
grafis

Berita Terkait

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi tetap berkeberatan dengan revisi peraturan pemerintah (PP) yang akan mempermudah koruptor mendapatkan remisi. KPK tak bisa menerima alasan jika revisi PP untuk mengurai overload penjara.

 
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan, jumlah narapidana kasus korupsi saat ini tidak sampai 1 persen dari seluruh narapidana di Indonesia. ’’Kami kurang sependapat kalau Kemenkum HAM menyatakan revisi ini dilakukan karena penjara sudah penuh. Saya rasa itu sangat tidak beralasan,’’ ujar Laode.

Dia mengatakan, mempermudah syarat pemberian remisi untuk koruptor harus ditinjau ulang. Sebab, salah satu tujuan pemidanaan adalah pemberian efek jera alias deterrent effect.

KPK menilai, sejauh ini belum ada efek jera yang bisa membuat orang takut melakukan korupsi. Itu tecermin dari berulangnya kasus-kasus korupsi dengan latar belakang sama. Misalnya, korupsi di peradilan yang terus terjadi meski operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan beberapa kali. KPK pun menanti undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyampaikan pendapatnya. Namun, jika tidak ada undangan, Biro Hukum KPK akan bersurat menyampaikan keberatannya.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) punya pandangan lain terkait rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) 99 / 2012. JK setuju koruptor mendapatkan remisi. Baginya, sebuah diskriminasi jika kelakukan baik koruptor di dalam penjara tak diganjar dengan remisi.

Meskipun termasuk extra ordinary crime, JK melihat terpidana kasus korupsi punya hak yang sama dengan pelaku kejahatan lainnya. ”Kalau pembunuh saja bisa (dapat remisi, red) kemudian koruptor tidak bisa diberi reward karena kelakuan baiknya tentu juga kita diskriminasi,” ujar JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin (12/8).Politisi Partai Golkar itu tidak ingin berdebat membanding-bandingkan efek yang timbul akibat korupsi yang merugikan negara. Sebab, kasus seperti narkoba dan pembunuhan juga berdampak besar pada negara. Baginya, persoalan narkoba juga dampaknya lebih besar, merusak generasi muda.

Di samping itu, berat dan ringannya hukuman itu sudah diputuskan hakim dalam persidangan. Hukuman yang dijatuhkan tentu sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang ditimbulkan. Misalnya korupsi Rp50 juta dihukum setahun atau dua tahun. Sedangkan korupsi sampai Rp10 miliar dihukum selama 10 tahun.

”Tapi setelah dia (narapidana korupsi, red) di dalam mustinya juga sisi kemanusiannya sudah sama (dengan kejahatan lain, red). Karena memang hukumannya tinggi. Coba ada yang 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun,”  ungkap JK.

Dia menuturkan dalam pemberian remisi itu, yang dijadikan pertimbangan adalah kelakuan narapidana itu selama dalam penjara. Seperti memperlihatkan disiplin yang bagus dan dari sisi moral berkelakuan baik. ”Itulah gunanya remisi sebenarnya,” tegas JK.

Pernyataan JK tersebut tentu berseberangan dengan para penggiat anti korupsi. Indonesia Corruption Watch menilai langkah mempermudah pemberian remisi pada para koruptor merupakan sebuah kemunduran.

Bahkan Komisi Pemberantaran Korupsi (KPK) telah menyatakan harus ada pengecualian terhadap koruptor. Sebab pengetatan remisi terhadap para koruptor bisa memberi dampak efek jera.

Sebelumnya, Kamis (12/8), Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan upaya mempermudah syarat pemberian remisi pada koruptor melalui revisi PP harus ditinjau ulang. Sebab salah satu tujuan dari pemidanaan ialah pemberian efek jera atau deterrent effect.

Sejauh ini KPK melihat belum ada efek jera yang bisa membuat orang takut melakukan korupsi. Hal itu tercermin dari berulangnya kasus-kasus korupsi dengan latar belakang yang sama. Misalnya saja korupsi di peradilan yang terus terjadi meskipun operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan beberapa kali.

Laode juga menyebut sangat tak beralasan jika alasan pemberian remisi pada koruptor dikaitkan dengan kondisi over kapasitas lapas. ’’Kami kurang sependapat kalau Kemenkumham menyatakan revisi ini dilakukan karena penjara sudah penuh. Saya rasa itu sangat tidak beralasan,’’ ujar Laode.

Sementara itu, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahmud MD juga sependapat dengan KPK. ’’Memang ada pendapat harus ada perlakuan sama, tapi di dunia internasional pun pidana tertentu penghukuman dan fasilitasnya dibedakan,’’ ungkap Mahfud usai menemui pimpinan KPK kemarin.

Mahfud juga melihat penghapusan syarat harus mendapatkan justice collaborator (JC) untuk koruptor penerima remisi merupakan sebuah kemunduran. Dia berharap pemerintah membatalkan rencana itu. ’’Bagi saya koruptor justru harus diperberat hukumannya, juga tidak boleh diistimewakan,’’ terangnya.

Dalam kondisi saat ini saja, Mahfud mengaku kerap menerima laporan bahwa para koruptor kerap mendapatkan keistimewaan di dalam penjara. Misalnya masih bebas keluar lapas serta menerima tamu seperti layaknya ada di kantor.

’’Saya mendapatkan informasi ada loh kepala daerah yang terjerat korupsi bebas menerima kepala dinas untuk mendapatkan laporan dan menyetor,’’ ujarnya.

Mahfud setuju jika ada pernyataan revisi peraturan pengetatan remisi merupakan titipan para koruptor. Menurut dia, ada beberapa produk hukum yang terkesan pesanan pihak tertentu.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Hukum dan HAM menyiapkan draf revisi 99 / 2012. PP ini salah satunya mengatur pengetatan pemberian remisi untuk para narapidana extra ordinary crime, termasuk korupsi.

Dalam draf yang beredar, Kemenkum HAM mengapuskan butir yang mengatur syarat bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara. Syarat itu sebelumnya berlaku bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, korupsi, HAM berat untuk mendapatkan remisi.

Dirjen Pemasyarakatan I Wayan Dusak mengungkapkan, PP yang baru itu tak berniat menguntungkan koruptor. Penghapusan JC didasarkan atas banyak pertimbangan. Di antaranya, mengurangi over kapasitas yang menjadi problem di mayoritas penjara di Indonesia.

Dusak berharap revisi PP 99 tidak hanya dilihat dari sisi pidana korupsi, namun juga perkara narkoba. Menurut dia banyak pengguna narkoba yang tidak mendapatkan remisi karena PP 99. Padahal pengguna tersebut harusnya tidak di penjara. Dia harus mendapatkan rehabilitasi. Sedangkan selama ini tidak banyak penjara yang memiliki fasilitas rehabilitasi.

Kemenkum HAM juga melihat adanya PP 99 tidak mengefektifkan pidana denda dan subsider. Banyak terpidana yang memilih tidak membayar denda karena dia tak mendapatkan remisi. ’’Pikirannya buat apa membayar toh hukuman penjaranya juga tidak bisa berkurang,’’ terang Dusak.(gun/jun)

Berita Terkait