Perlu Bentuk Regulasi Khusus Karhutla

Perlu Bentuk Regulasi Khusus Karhutla

  Rabu, 10 Agustus 2016 09:56
SISTEM BERLADANG: Sistem berladang dengan membakar lahan merupakan salah satu kearifan lokal, namun kearifan lokal tersebut jangan sampai berbenturan dengan kebijakan pemerintah. ARYOSANGPENGGODA.BLOGSPOT.CO.ID

Berita Terkait

PUTUSSIBAU – Larangan membuka lahan ladang berpindah dengan cara membakar, masih menjadi masalah serius di Kapuas Hulu. Masyarakat belum bisa menerima instruksi Presiden Joko Widodo tersebut. Untuk itu, anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Fabianus Kasim, menyarankan agar pemerintah setempat dan Pemerintah Provinsi membuat regulasi khusus terhadap pengendalian kebakaran lahan, dari aktivitas pembukaan ladang milik masyarakat.

 
Regulasi yang ia maksud berbentuk Keputusan Bupati atau Gubernur tentang sistem pengendalian karhutla yang disebabkan pembakaran ladang berpindah. Menurutnya, ide tersebut muncul saat mendampingi Forum Ketemenggungan se-Kapuas Hulu yang didampingi sejumlah anggota DPRD bertandang ke Pemerintah Provinsi Kalbar. “Gubernur Kalbar Cornelis secara lisan menyatakan. Bakar saja ladang masyarakat yang terlanjur dibuka,” papar Kasim.

Hanya saja, kata Kasim lagi, Gubernur pun berada pada posisi tidak berhak mencabut maklumat Presiden, meski maklumat tersebut dianggap sebagai himbauan biasa. “Pak Gubernur menilai itu maklumat biasa,” terang Kasim, Senin (8/8).

Dia berpendapat, jika mekanisme pembakaran ladang sudah memiliki payung hukum, maka dampak yang ditimbulkan dari pembukaan lahan dengan cara membakar bisa terkendali dengan baik. Politisi Partai Hanura ini pun meminta masyarakat untuk tidak betindak reaktif. Dikhawatirkan dia, akan terjadi pardigma  atau berpraduga yang terlalu jauh terhadap imbauan yang ada. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kapuas Hulu ini mengingatkan agar para bupati se-Kalbar mengadakan koordinasi secepatnya. Harapan dia, masyarakat medapat solusi dan diberikan kesempatan untuk membakar ladangnya, karena ladang sudah terlanjur dibuka.

“Kalau masyarakat tidak bisa membakar ladang, angka kemiskinan di Kalbar akan meningkat,” tegas Kasim. Masyarakat, dikhawatirkan dia, akan berteriak menyalahkan pemerintah. Karena, diakui dia, masyarakat peladang ini belum siap, sementara pemerintah juga belum menyiapkan infrastuktur pertanian, perikanan, serta perkebunan rakyat yang memadai. Padahal apa yang harus dipersiapkan tersebut, menurut dia, merupakan usaha pengganti pemenuhan kebutugan hidup warga di pedesaan ini.

Menurutnya, cetak sawah baru yang dimulai, tapi banyak di wilayah gambut, sehingga kecil kemungkinan bisa menghasilkan cepat. Proses berladang, kata Kasim, sebetulnya sudah dimulai sejak Juni hingga pertengahan September. Jika lewat dari masa tersebut, kemudian musim berganti, dia yakin masyakat tidak bisa membakar ladang lagi, karena dikhawatirkan hama tanaman menyerang padi dan tanaman lainnya.

“Menurut saya solusi terbaik saat ini memberikan kesempatan kepada masyarakat bakar ladangnya, sambil membangun intensifikasi pertanian diseluruh kecamatan,” kata Kasim. Dijelaskannya, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2015, penjelasan tentang tupoksi masing-masing aparatur negara terkait penanganan karhutla, angka 17 tupoksi TNI dalam  mengatur pengendalian karhutla. Sedangkan, dia menambahkan, angka 18 tupoksi Kepolisian RI, angka 19 tupoksi Gubernur, kemudian angka 20 tupuksi para bupati.

“Pada huruf a berbunyi, bupati/walikota harus menyusun perturan tentang sistem pengendalian karhutla,” terangnya. Kata pembakaran, disayangkan dia, disamakan dengan pembakaran lahan perkebunan sawit, atau pembakaran hutan lindung. “Kalau lahan sawit jelas bidang usaha berskala besar,” ungkap dia.

Dia mengatakan, jika ditegaskan tidak boleh membuka lahan dengan cara membakar, maka perusahaan memiliki alat berat. Namun, di sisi lain, para petani, menurut dia, tidak memiliki alat-alat canggih. “Kalau pembakaran hutan lindung, baik oleh perorangan sangaja atau tidak juga lain konteksnya. Masyarakat bukan mencari kaya, tapi hanya untuk cari makan secukupnya karena tidak ada usah lain selain berladang,” beber Kasim.(aan)

Berita Terkait