Perkara Tiga Perusahaan Pembakar Lahan Stagnan

Perkara Tiga Perusahaan Pembakar Lahan Stagnan

  Senin, 19 September 2016 09:23
KARHUTLA: Kebakaran hutan dan lahan masih kerap terjadi di Kalbar. Hingga saat ini, penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan yang menyeret tiga perusahaan perkebunan masih stagnan. ARIEF NUGROHO/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK - Penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan yang menyeret tiga perusahaan kelapa sawit, sejak dilaporkan pada 18 September 2015 lalu terkesan berjalan di tempat.

Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Suhadi SW menyatakan, hingga saat ini proses hukum para pelaku pembakar hutan dan lahan (karhutla) di provinsi itu masih belum ada perkembangan.

"Hingga saat ini proses hukum untuk kasus Karhutla belum ada perkembangan," kata Suhadi belum lama ini.

Selama 2015, Polda Kalbar dan jajaran telah berhasil melakukan proses penyidikan terhadap kasus  kebakaran hutan dan lahan sebanyak 35 kasus. Terdiri dari 31 kasus dengan tersangka perorangan dan 4 kasus dilakukan oleh korporasi.

Berdasarkan data, dari 35 kasus tersebut  12 kasus berkas perkara, tersangka dan barang bukti sudah diserahkan kepada jaksa penuntut umum, bahkan menurutnya sudah ada yang disidangkan. 

Kemudian empat kasus masuk tahap P21, artinya berkas perkara sudah dinyatakan lengkap, tinggal penyidik menyerahkan kembali kepada jaksa.

Sementara itu, setidaknya masih ada tujuh kasus yang hingga kini dalam proses penyidikan,  penyerahan tahap satu ada empat kasus dan empat berkas dihentikan  penyidikannya karena tidak cukup bukti.

Kasus yang dihentikan penyidikannya adalah, pertama, kasus PT RJP yang berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya. 

Perusahan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit ini dihentikan karena lahan yang terbakar diatas lahan yang sudah ditanami sawit. Sehingga muncul asumsi jika hal tersebut sengaja dibakar tidak masuk diakal, sehingga penyidik menghentikan penyidikannya.

"Penghentian penyidikan ini sudah melalui prosedur, yaitu melalui gelar perkara, di mana dalam gelar perkara tersebut diikuti oleh pengawas penyidik, propam, inspektorat polda, ahli hukum, penyidik yang menangani kasusnya, dimana peserta gelar merekomendasikan  bahwa terhadap perkara yang ditangani tidak cukup bukti, sehingga proses penyidikan dihentikan," kata Suhadi.

Sedangkan tiga kasus lain yang dihentikan penyidikannya  adalah kasus perorangan yang ditangani oleh Polres Sintang, Polres Sanggau dan Polres Sekadau, masing masing satu kasus.

Sementara itu tiga kasus karhutla yang melibatkan tiga perusahaan, masing- masing PT SKM dengan lahan yang terbakar 100 hektare, PT KAL, 30 hektare dan PT RJKA, 60 hektare, sampai saat ini berkas perkara sudah tiga kali dikembalikan oleh jaksa penuntut umum. 

"Hingga saat ini sudah tiga kali dikembalikan oleh jaksa. Artinya masih P19," lanjut Suhadi.

Sebelumnya Polda Kalbar telah menetapkan lima orang dari manajemen perusahaan sebagai tersangka. Diantaranya JWP dan CHS, masing-masing selaku General Manajer dan Estate Manajer PT. KAL.  

Sementara tiga orang lainnya AZ selaku Direktur Utama, ATW selaku Senior Asisten Manajer Plasma dan MZ selaku Senior Estate Manajer dari PT RJKA. 

Kelima orang tersebut dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam kebakaran hutan dan lahan di area HGU perusahaan tersebut. 

Di tahun 2016 ini, kasus yang ditangi Polda Kalbar ada 150 kasus, terdiri dari delapan kasus dalam proses gukum, sementara 142 kasus masih dalam penyelidikan. 

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Warih Sadono menampik anggapan bahwa jaksa mempersulit pengusutan kasus kebakaran lahan tiga perusahaan itu.

"Justru kami ingin agar perkara ini ditangani dengan baik," kata Warih. 

Menurut dia, jaksa pun tak mau melemahkan kasus yang menjadi perhatian publik tersebut. “Saya berjanji kasus ini akan maju ke pengadilan," katanya. (arf)

Berita Terkait